BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Wakil Bupati Kampar Hj Misharti menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kampar, Senin (19/10) malam.
Dalam pengantarnya, Wabup menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel agar belanja daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Wakil Ketua II Zulpan Azmi, Wakil Ketua III Sunardi DS, anggota DPRD Kampar Plt Sekwan Yogi Riyadh Yudistira, Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Pemkab Meranti Targetkan Peremajaan 3.500 Hektare Kebun Kelapa pada 2026
Dalam nota pengantarnya, Wabup menyampaikan RAPBD Kampar 2027 dirancang dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,188 triliun dan belanja daerah Rp2,223 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp35 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp572,787 miliar. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi agar kondusif.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,614 triliun dan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pendanaan pembangunan, Pemkab Kampar akan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Baca Juga: APBD-P 2026 Milik 5 Daerah Selesai Dievaluasi
Pada sisi belanja, RAPBD Kampar 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,821 triliun untuk belanja operasi, Rp374,306 miliar untuk belanja transfer, Rp18,868 miliar untuk belanja modal, serta Rp9 miliar untuk belanja tidak terduga.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp35 miliar. Dengan pengeluaran pembiayaan nihil, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp35 miliar untuk menutup defisit, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran direncanakan nihil.
Wabup menjelaskan, penyusunan RAPBD merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan sektor riil.(gem)
Laporan Kamaruddin, Bangkinang
Editor : Arif Oktafian