Tahun 2025 menjadi potret berlapis bagi pemerintahan kabupaten dan kota di Riau. Para pemimpin yang baru dilantik di awal tahun berupaya melakukan percepatan pembangunan pada daerah yang dipimpinnya. Di sisi lain, dalam fase transisi kepemimpinan, ada tekanan fiskal, persoalan infrastruktur dasar, bencana hidrometeorologi, hingga pekerjaan rumah lama yang belum sepenuhnya terurai. Ada pula daerah yang sibuk memadamkan konflik birokrasi.
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
TAHUN 2025 memperlihatkan bahwa kondisi daerah-daerah di Riau bergerak dengan ritme yang berbeda, namun menghadapi tantangan yang hampir serupa, yakni keterbatasan anggaran, tuntutan pelayanan, dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.
Bagi Kota Pekanbaru, 2025 menjadi tahun percepatan. Pemerintahan Wali Kota (Wako) Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota (Wawakp) Markarius Anwar memanfaatkan momentum dengan menggenjot infrastruktur dan pelayanan publik secara agresif.
Masalah jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan utama warga kota dijadikan fokus utama. “Kalau perbaikan jalan rusak, untuk aspal ini sudah melebihi target,” ujar Wako Agung Nugroho. Sebanyak 29 ruas jalan sepanjang 38 kilometer (km) berhasil di-overlay, jauh melampaui target awal 20 kilometer per tahun.
Strategi penggabungan kegiatan kecil menjadi paket besar membuat pekerjaan dua tahun dapat diselesaikan dalam satu tahun. “Kita lihat betul dampaknya. Kegiatan kecil-kecil kita gabungkan menjadi kegiatan besar yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agung.
Di tengah ancaman cuaca ekstrem, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan lebih dari Rp40 miliar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk antisipasi banjir dan longsor. Penataan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui fit and proper test bagi calon RT dan RW, sementara pelayanan publik diperkuat dengan program mobil antar jemput pasien gratis di setiap kecamatan.
“Saya ingin memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. Masyarakat adalah bos dan harus dilayani dengan sepenuh hati,” tegas Agung. Komitmen pembangunan SDM diwujudkan lewat beasiswa Rp10 miliar, serta ditutup dengan Nikah Massal Gratis yang memecahkan Rekor MURI. Pekanbaru menutup 2025 sebagai daerah dengan wajah optimisme dan akselerasi.
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjalani 2025 sebagai tahun pertama kepemimpinan Bupati Herman. Fokus utama diarahkan pada konsolidasi internal dan penataan arah pembangunan. Namun persoalan klasik, terutama banjir rob, kembali menjadi momok utama.
Sepanjang tahun, banjir rob setinggi 30-60 sentimeter (cm) menggenangi Tembilahan dan sekitarnya, memukul aktivitas ekonomi warga. Pemkab merespons dengan penanganan darurat dan perencanaan solusi jangka panjang, meski keterbatasan anggaran dan kewenangan membuat langkah tersebut belum optimal.
“Tahun pertama kepemimpinan tentu dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari persoalan rob, bencana alam, hingga pelayanan publik,” ujar Bupati Herman.
Isu ketenagakerjaan, kebakaran Kantor Camat Enok, hingga penataan APBD turut menjadi catatan. Hingga akhir 2025, solusi struktural penanganan rob masih dalam tahap koordinasi lintas pemerintah, sementara pemerataan infrastruktur desa dan penciptaan lapangan kerja baru direncanakan diperkuat mulai 2026. “Tahun pertama ini kami fokus pada hal-hal yang paling dirasakan masyarakat serta penataan internal pemerintahan,” tegas Herman.
Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menjalani 2025 sebagai tahun transisi di bawah kepemimpinan Ade Agus Hartanto dan Hendrizal. Penataan birokrasi menjadi pekerjaan awal yang cukup menyita perhatian, ditandai dengan tiga kali pergantian sekretaris daerah (Sekda) hingga akhirnya ditetapkan Sekda definitif pada November 2025.
Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan menjadi capaian yang paling dirasakan masyarakat. Sejumlah ruas yang sebelumnya berlumpur kini layak dilalui, termasuk solusi sementara persoalan angkutan batubara di Jalan Lintas Tengah.
Janji kampanye bidang keagamaan mulai direalisasikan melalui program umrah gratis bagi pelaku sosial keagamaan. Sementara program seragam sekolah gratis masih tertunda dan dijadwalkan mulai 2026.
Di Kuantan Singingi, 2025 diwarnai stabilitas pemerintahan di bawah Bupati Suhardiman Amby dan Wakil Bupati Muklisin. Minim konflik birokrasi menjadi modal utama untuk fokus pada pelayanan dasar.
Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi capaian paling menonjol, dengan 98 persen warga dapat berobat gratis cukup menggunakan KTP. Di sektor pendidikan, keberhasilan melobi program Sekolah Rakyat dan peluang Sekolah Garuda menjadi harapan baru.
“Apa yang dicapai hari ini adalah berkat dukungan seluruh masyarakat Kuansing. Saya bersama Pak Muklisin siap mewakafkan diri menjalankan amanah masyarakat,” ujar Suhardiman Amby.
Namun keterbatasan APBD membuat perbaikan infrastruktur belum merata. Pemerintah daerah dituntut menetapkan skala prioritas di tengah ancaman pengurangan transfer pusat hingga Rp200 miliar.
Di Kabupaten Bengkalis, masalah utama yang mencuat sepanjang 2025 bukan semata soal anggaran, melainkan kecepatan dan kehadiran pemerintah dalam merespons keluhan publik. Pelayanan penyeberangan Ro-Ro Bengkalis, kelangkaan BBM yang berulang, hingga gejolak harga sembako menjadi isu yang terus dipersoalkan masyarakat.
“Pelayanan Ro-Ro sangat vital bagi mobilitas orang dan distribusi barang, tapi justru paling sering dikeluhkan tanpa solusi cepat dari pemerintah,” kata Maryono, warga Bengkalis. Keluhan itu diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat yang masih rusak, berlubang, dan sulit dilalui. Pelalawan menutup 2025 dengan satu pesan kuat dari masyarakat yakni infrastruktur, khususnya jalan dan drainase, harus menjadi prioritas. Di ibu kota kabupaten, Pangkalankerinci, banjir dan jalan rusak masih menjadi pemandangan yang berulang. “Ini ibu kota kabupaten, wajah Pelalawan. Infrastruktur harus benar-benar diperhatikan,” ujar tokoh masyarakat AP Sulaiman.
Bupati Pelalawan H Zukri merespons dengan menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi fokus utama 2026. “Kami akan membangun dan memperbaiki drainase di titik rawan banjir serta melakukan normalisasi sungai,” kata Zukri.
Selain itu, Pemkab Pelalawan juga menyiapkan kelanjutan pembangunan jalan koridor RAPP, peningkatan listrik desa, penanganan karhutla, hingga penguatan UMKM. DPRD Pelalawan menilai upaya pemkab patut diapresiasi, namun menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara konsisten.
Pada tahun 2025 di Kabupaten Siak lebih diwarnai kebijakan pengetatan fiskal. Enam bulan pertama kepemimpinan Bupati Afni Z dan Wakil Bupati Syamsurizal dihabiskan untuk membayar utang APBD 2024 yang mencapai lebih dari Rp350 miliar. “Saya bekerja sepenuhnya untuk masyarakat Siak. Amanah ini saya pegang dan pertaruhkan demi Siak yang lebih baik dan berkemajuan,” tegas Afni.
Meski berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan pembangunan, langkah tersebut dinilai sebagai upaya menyehatkan keuangan daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Siak tetap menjalankan pelayanan dasar, membuka rumah dinas sebagai “rumah rakyat”, serta merealisasikan program strategis seperti TORA dengan redistribusi tanah lebih dari 975 hektare kepada masyarakat.
Dari sisi regulasi, DPRD Siak bersama pemerintah daerah mengesahkan delapan peraturan daerah (Perda) sepanjang 2025. Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, menegaskan pentingnya perda sebagai fondasi otonomi daerah. “Perda adalah dasar dalam mewujudkan otonomi daerah dan memperkuat kemandirian daerah,” ujarnya.
Tahun 2025 menjadi periode paling bergejolak bagi Kabupaten Kampar. Harapan percepatan pembangunan di awal kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti justru terganggu oleh polemik internal birokrasi, khususnya konflik seputar jabatan Sekda Hambali.
Polemik bermula saat Hambali menolak dievaluasi. Dia kemudian menyoroti banyak kebijakan Bupati Yuzar yang janggal. Mulai dari penggantian pengurus Koperasi Korpri, serta proses pengesahan APBD perubahan 2025 Kabupaten Kampar yang dinilainya bermasalah.
Puncaknya Senin 1 Desember 2025, saat dilakukan pelantikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kampar. Hambali menyatakan keberatannya. Ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses mutasi besar-besaran pejabat EII, bahkan tidak menerima undangan resmi maupun dilibatkan dalam pembahasan Tim Penilai Kinerja.
Ia menegaskan belum menerima Surat Keputusan (SK) pensiun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Saya baru mau cuti umrah, tiba-tiba sudah ditunjuk Plh. Rumusnya dari mana?” ujar Hambali, yang kemudian membawa persoalan ini ke ranah hukum dan Ombudsman.
Bupati Ahmad Yuzar sendiri pada akhirnya resmi melantik dan mengambil sumpah Ardi Mardiansyah sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme birokrasi. “Saya minta Pj Sekda bekerja dengan integritas, profesional, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang,” tegasnya saat pelantikan Pj Sekda.
Di tengah konflik internal, Kampar juga disorot karena tertundanya Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat. DPRD Kampar menilai kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi serius. “Setahun ini harus menjadi refleksi. Keberhasilan pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh.
Di Kepulauan Meranti, 2025 menjadi tahun awal konsolidasi kepemimpinan Bupati Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharudin. Fokus utama diarahkan pada pelayanan dasar: kebersihan, listrik, kesehatan, dan konektivitas. “Kami ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmar.
Rokan Hulu menutup 2025 sebagai tahun fondasi pemerintahan baru Anton ST MM-Syafaruddin Poti. Tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi nasional menjadi tantangan utama di awal kepemimpinan. “Kita tetap optimis, di awal bertugas dapat menghadapi tantangan dengan tetap berupaya mewujudkan visi dan misi daerah,” ujar Anton.(ali/ilo/*2/kas/dac/ksm/amn/mng/kom/wir/epp/das)
Editor : Arif Oktafian