JAKARTA (RP)- Seleksi CPNS reguler yang akan dilaksanakan tahun ini tidak dibatasi asal daerah pelamar maupun jenis kelamin.
Itu artinya para perempuan yang ingin menjadi CPNS diberikan kesempatan seluas-luasnya.
‘’Untuk penerimaan pejabat maupun CPNS tidak ada pembatasan jenis kelamin. Tidak akan ada, misalnya untuk perempuan hanya diberi formasi sekian persen. Tidak. Kita secara terbuka. Bahkan untuk jabatan eselon I di pusat, para pejabat di daerah bisa ‘adu prestasi’,’’ terang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Ahad (1/7).
Selain itu, PNS di suatu kabupaten bisa juga mengisi formasi di kabupaten lain.
‘’Tidak ada lagi sejak masuk jadi PNS di Garut misalnya, sampai pensiun tetap saja di Garut, enggak bisa berkembang. Kasihan, kan?,’’ ucapnya.
Mengenai sistem seleksinya, Azwar mengatakann akan menggunakan cara CAT (computer assisted test). Jadi di suatu ruangan ada 100 komputer. Laki-laki dan perempuan tes di situ enggak ada beda. ‘’Di sini peluang perempuan luar biasa besar,’’ cetusnya.
Juga dalam hal peluang untuk menduduki jabatan pimpinan, sebelumnya akan dilakukan tes terlebih dahulu. Ini sudah dimulai untuk penerimaan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) yang dilakukan secara terbuka dan sudah dilantik beberapa hari yang lalu.
‘’Tahun ini diharapkan akan lahir undang-undang baru, yakni UU Aparatur Sipil Negara. Di situ dimuat promosi PNS harus terbuka. Kaum perempuan juga harus bergembira. Bisa jadi kepala dinas pekerjaan umum nanti perempuan, silakan semuanya. Juga dalam hal jabatan, misalnya kepala PU itu syaratnya bagaimana, jangan sampai insinyur pertanian mimpin PU. Itu masih ada, karena tidak diatur. Karena kepala daerah senang sama guru, jadilah dia kepala kesehatan. Ini nanti kita atur lagi,’’ ucapnya.
Birokrasi Gendut
Lagi-lagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Azwar Abubakar mengeluhkan sistem birokrasi di Indonesia.
Menurutnya, jumlah birokrat luar biasa banyak dan gendut. Parahnya, sistemnya pun kacau balau.
‘’Birokrasi kita ibarat orang gemuk yang lemaknya banyak sehingga banyak penyakit komplikasi. Namanya sudah komplikasi, untuk menyembuhkannya butuhkan waktu lama,’’ tutur Azwar dalam keterangan persnya, Ahad (1/7).
Kualitas birokrat masih jauh dan distribusinya tidak merata.
‘’Tapi jangan berharap kalau mereka akan dikurangi. Kementerian PAN-RB itu pendayagunaan, bukan pengurangan aparatur negara. Ya kita olahlah sambil menunggu yang pensiun, kemudian kita menerima yang baru, yang masih segar kita kelola dengan baik,’’ tambahnya.
Dia juga menyoroti banyaknya penempatan pejabat aparatur yang tidak sesuai dengan kompetensi.
Hal ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan suatu daerah telah melakukan reformasi borokrasi atau belum.
‘’Kalau orangnya tidak kompeten akan mengurangi nilai reformasinya. Rapornya berkurang. Kita sudah ada tool sebagai alat untuk mengontrol, bahkan mengontrol dirinya sendiri,’’ terang Azwar.(esy/jpnn/ila)
Editor : RP Redaksi