BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Dari jumlah tersebut, 15 Ranperda merupakan usulan pemerintah daerah dan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh didampingi Wakil Ketua Zulpan Azmi dan Wakil Ketua Sunardi serta dihadiri Wakil Bupati Misharti di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (16/11) malam.
Baca Juga: Dukung Penertiban, Dewan Berharap Petugas Lebih Persuasif
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027.
Ia menjelaskan, penyusunan program legislasi daerah tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga penetapan skala prioritas.
Menurut Agus, Propemperda tidak boleh hanya menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi wujud komitmen politik legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.
Baca Juga: PTDH Kedua Jenderal Bintang 2 Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Menyesal
Penyusunan Propemperda juga mengacu pada kebutuhan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.
Dari 31 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan.
Ketiganya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Baca Juga: Diduga jadi Posko Makar, Rumah Jenderal Bintang Dua Polisi di Jaksel Digeledah Bareskrim Polri
Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Materi yang diusulkan antara lain mencakup pengaturan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.
Usulan pembentukan desa baru tersebut meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok.
Kemudian, Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.
Baca Juga: Oknum Satpol PP Bengkalis Diduga Korupsi Uang Perjalanan Dinas Rp1,4 Miliar, Berkas Perkara P21
Selain itu, usulan pemerintah daerah juga mencakup perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Lima Ranperda inisiatif DPRD Kampar meliputi Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah serta Sastra Kampar, Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Kekayaan Intelektual serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bapemperda juga melaporkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027.(gem)
Laporan KAMARUDDIN, Bangkinang
Editor : Arif Oktafian