Karena selama ini pemanfaatan BMD belum tergarap secara maksimal. Bahkan, sebagian BMD selama ini masih membebani biaya terhadap APBD.
Kegiatan dibuka langsung Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi SE dan dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, sejumlah pimpinan bank dan undangan lainnya. Pada kegiatan itu diketahui, Kabupaten Inhu mendapat piagam penghargaan sebagai terbaik kedua kinerja pengelolaan dana desa tahun 2023 dari Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Riau.
Bupati Inhu pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Aset yang ditata dan dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah serta dapat pula meningkatkan PAD dalam jumlah yang signifikan," ujar Bupati Rezita.
Namun katanya, jika BMD tidak dimanfaatkan dengan semestinya, keberadaan aset justru menjadi beban biaya. Karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan serta juga turun nilainya seiring dengan perjalanan waktu.
Agar upaya mencapai tujuan pemanfaatan BMD, Pemkab Inhu telah memiliki dokumen peta jalan atau roadmap. "Namun untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada roadmap pemanfaatan BMD diperlukan dukungan, komitmen partisipasi dan tanggungjawab dari semua pihak," tegasnya.
Dalam pada itu, Kelapa BPKAD Kabupaten Inhu, Risdiwiantoro SE mengatakan bahwa, pihaknya memiliki lima langkah inovasi mewujudkan pemanfaatan BMD. "Pemanfaatan BMD ini juga didukung oleh Permendagri, Perda hingga Perbup nomor 14 tahun 2024 terang tata cara pelaksanaan sewa BMD," ucap Risdiwiantoro.
Pemanfaatan BMD itu sebutnya, mengingat keuangan daerah belum baik-baik saja. Karena, 90 persen lebih APBD Inhu ditopang oleh dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Artinya, dana PAD hanya menopang pembangunan kurang dari 10 persen. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemanfaatan BMD. "Selama 5 tahun ini hanya berkontribusi untuk PAD sekitar 0,9 hingga 1 persen atau sekitar Rp1,2 miliar dari Rp120 miliar PAD yang ada di Inhu," terangnya.
Editor : RP Rinaldi