TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Video syur 27 detik oknum dokter di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat.
Oknum dokter itu diketahui berinisial AL yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bekerja di RSUD Puri Husada dan pasangan dalam video tersebut diduga kekasih gelapnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan dr Rahmat mengatakan, pihaknya akan memanggil dan minta klarifikasi oknum dokter terkait diduga video syurnya tersebar hingga viral di jagat maya.
"Kemarin sudah kami panggil, dalam waktu dekat akan kami panggil kembali untuk klarifikasi terkait video tersebut,"ucapnya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti video asusila yang tersebar hingga viral tersebut milik anggotanya.
"Ini mau kami panggil kembali untuk pendalaman, baru nanti bisa kami simpulkan tindakannya,"ujar dr Rahmat.
Bahkan masyarakat meminta oknum dokter tersebut dicabut izin praktiknya hingga diberi sanksi tegas karena telah menimbulkan keresahan.
"Kami meminta oknum dokter tersebut diberi sanksi, bahkan dicabut izin praktiknya. Ini sangat meresahkan, apalagi oknum tersebut merupakan dokter bidang obgyn atau spesialis menangani kesehatan reproduksi wanita, termasuk kehamilan, persalinan dan masalah kesehatan reproduksi,"ujar salah satu masyarakat Tembilahan kepada Riaupos.co, Rabu (20/8/2025).
Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dihebohkan dengan video asusila diduga seorang oknum dokter di Tembilahan sedang melakukan perbuatan tak senonoh tersebar di jagat maya.
Video syur berdurasi 27 detik itu terlihat jelas oknum dokter diketahui berinisial Al sedang melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri.
Ironisnya lagi, video koleksi pribadi milik oknum dokter yang bertugas di RSUD Puri Husada Tembilahan tersebut bukan dengan pasangan resminya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, Rahmi Indrasuri, Sabtu (16/8/2025) saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya dari segi kedinasan.
Oknum dokter yang diduga terlibat dalam video syur tersebut diketahui juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Saya belum menerima laporan resmi secara detail dari pihak rumah sakit. Namun, jika menyangkut kedinasan, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang ada," ujar Rahmi Indrasuri.
Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Inhil, dr Diana Masjkur menegaskan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima laporan atau aduan, baik dari terduga pelaku maupun masyarakat.
"Sampai saat ini tidak ada laporan ataupun aduan yang masuk kepada IDI Inhil. Informasi yang beredar masih sebatas isu di ruang publik,"ujar Diana.
Menurutnya, kasus ini belum bisa dikaitkan langsung dengan etika profesi kedokteran, sebab tidak ada pasien maupun pihak yang dirugikan dalam pelayanan medis.
"Ini lebih kepada masalah etika pribadi. Kebetulan yang bersangkutan adalah seorang dokter. Bahkan dalam konteks tertentu bisa saja justru sebagai korban, jika benar video itu miliknya dan merupakan koleksi pribadi,"ucapnya.
Meski demikian, IDI tetap menekankan bahwa seorang dokter wajib menjaga martabat profesi, tidak hanya saat menjalankan tugas kedokteran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
"Seorang dokter tidak hanya dituntut profesional saat melayani pasien, tetapi juga harus menjaga integritas dan kehormatan profesi di ruang publik,"tegasnya.
Dari sisi hukum kesehatan, sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis atau adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Karena belum ada laporan resmi, IDI Inhil menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah.
"IDI Inhil menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang. Saat ini kami menunggu langkah resmi dari aparat. Saya pribadi tidak menonton video itu, hanya mendengar cerita dari luar,"tukasnya.
Terkakhir dia berharap agar masyarakat tetap tenang dan menunggu proses hukum yang sahih tanpa terjebak isu-isu liar berkembang di ruang publik. (*2)
Editor : M. Erizal