TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Hingga pertengahan Januari 2026, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2026 masih belum menemui kejelasan.
Perbedaan pandangan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Inhil, khususnya terkait penganggaran program Universal Health Coverage (UHC), menjadi faktor utama mandeknya pembahasan.
Kebuntuan ini mulai berdampak luas. Selain mengancam keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat, ketidakpastian APBD juga memicu keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat belum adanya kepastian pembayaran gaji dan belanja rutin pemerintahan.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, Senin (19/1/2026) menegaskan hingga saat ini pembahasan terkait pengesahan APBD masih ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Pasalnya, DPRD bersikukuh agar program UHC dianggarkan penuh selama 12 bulan. Menurutnya, jaminan kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikompromikan.
"Sisi pemberian jaminan kesehatan masyarakat sangat prioritas dan tidak bisa dikesampingkan. Ini yang ingin kami pastikan," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil.
Ia menjelaskan, pengurangan dana budget sharing dari Pemerintah Provinsi Riau berdampak serius terhadap keberlanjutan program UHC di Inhil. Akibatnya, sebanyak 56 ribu peserta BPJS Kesehatan terpaksa dinonaktifkan.
"Artinya, ketika masyarakat sakit sementara kepesertaannya dinonaktifkan, pembiayaan berobat tidak serta merta bisa ditanggung pemerintah," tegasnya.
Untuk mengaktifkan kembali 56 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp13 miliar.
DPRD Inhil pun mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Inhil menunda sejumlah kegiatan yang dinilai kurang prioritas demi menjamin keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Tantawi Jauhari, membenarkan hingga saat ini belum tercapainya kesepakatan pembahasan APBD 2026, khususnya terkait UHC.
"Saat ini belum ada keputusan final," ucapnya singkat. (*2)
Editor : M. Erizal