TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) bersama DPRD, segera mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempercepat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Desakan tersebut juga disertai tuntutan agar anggaran Universal Health Coverage (UHC) tetap diprioritaskan secara penuh. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Unisi), Naufal Faskal Rifai, menegaskan bahwa keterlambatan pengesahan APBD yang dibarengi dengan pengurangan anggaran UHC berpotensi mengorbankan hak dasar masyarakat, khususnya hak atas layanan kesehatan.
"APBD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi keputusan politik yang menentukan terpenuhi atau tidaknya hak dasar rakyat. UHC adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Jika anggarannya dikurangi atau tidak diprioritaskan, maka rakyat yang paling terdampak," tegas Naufal, Selasa (20/1/2026).
Menurutnya, sektor kesehatan tidak boleh menjadi objek kompromi dalam tarik-menarik kepentingan pembahasan anggaran. UHC, kata dia, merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Ketika anggaran UHC tidak memadai, bukan hanya pelayanan kesehatan yang terganggu, tetapi juga prinsip keadilan sosial. Pemerintah daerah dan DPRD harus menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam APBD 2026," ujarnya.
Naufal menambahkan, percepatan pengesahan APBD dengan keberpihakan pada sektor strategis seperti kesehatan juga penting untuk menjaga stabilitas sosial di daerah.
Keterlambatan dan ketidakjelasan anggaran berpotensi menimbulkan keresahan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Stabilitas daerah tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan. Pemenuhan hak dasar, termasuk jaminan kesehatan melalui UHC, adalah kunci menjaga ketenangan dan kepercayaan publik," katanya.
Melalui sikap tersebut, mahasiswa mendesak Pemkab Inhil dan DPRD agar segera mengakhiri kebuntuan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, memastikan anggaran UHC diprioritaskan secara memadai, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap keputusan anggaran, demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Terpisah, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna mengungkapkan pembahasan APBD belum ada kelanjutan dan belum menemukan kesepakatan anatara eksekutif dan legislatif. "Masih belum ada kelanjutannya," ujar politisi dari PKB Inhil ini.
Senada dengan itu, Kepala BKAD Inhil, Ferry Irawan menyampaikan proses masih berlangsung di Banggar DPRD. "Pembahasannya masih di banggar DPRD, Hari ini belum ada informasi terbaru," singkatnya.(*2)
Editor : Rinaldi