TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Andi Darma Taufik, mengusulkan pajak bagi batang pohon kelapa sawit. Kali ini yang bersangkutan juga ingin mengusulkan Pajak Alat Berat (PAB).
Hal diatas menurut politisi PDI-P tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum tergarap optimal khususnya dari sektor industri maupun perkebunan.
"Saya rasa tidak ada salahnya kita mencari potensi-potensi pajak dalam rangka meningkatkan PAD Riau," ungkap anggota DPRD Riau asal pemilihan Inhil itu, Sabtu (31/1/26).
Sektor pajak provinsi merupakan bagian dari pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang digunakan dalam berbagai sektor industri. Sektor pengguna utama alat berat yang dikenakan pajak ini meliputi konstruksi, pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Beberapa dasar hukum terkait persoalan tersebut, diantaranya UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP No 35 Tahun 2023. Adapun alat berat yang digunakan untuk teknik sipil/konstruksi, digerakkan motor, beroda atau tidak, dan tidak melekat permanen seperti excavator, bulldozer dan crane.
"Jika seluruhnya dapat kita gerakkan, kita mencatat potensi pajak daerah Riau bisa menembus angka Rp14 T," tegas Andi, lagi.
Saat itu dia juga menyingung Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 37 tahun 2012 tentang nilai perolehan air permukaan sebagai dasar perubahan. Ketentuan diatas menurutnya perlu adanya pembaharuan, karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
"Meski hari ini kita melihat PAD dalam kategori sedang yang berkisar Rp8,2 T," sambug Ketua PDC PDI-P Inhil ini.
Editor : Rinaldi