JAKARTA (RP)- Pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI non formal ke Arab Saudi, memunculkan berkah bagi para TKI yang masih bekerja di sana.
Informasi yang dihimpun dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), gaji para TKI yang tersisa di Saudi kini melambung.
Fenomena meroketnya gaji para TKI ini muncul karena stok TKI yang bekerja di sektor non formal atau pembantu rumah tangga (PRT) sekarang langka.
Sejak moratorium diberlakukan mulai 1 Agustus lalu, diperkirakan ada sekitar 500 ribu permintaan TKI untuk PRI yang tak terpenuhi. Berkas permintaan TKI sebagian besar berhenti di KBRI di Jeddah.
Dalam keterangan tertulisnya, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, kenaikan gaji TKI di Saudi kini bukan main.
Dalam pertemuan dengan Dubes RI untuk Afrika Selatan Sjahril Sabaruddin Senin malam waktu Afrika Selatan, Jumhur membeberkan peningkatan gaji yang diterima TKI di Saudi saat ini. Dalam pertemuan ini juga ada kabar jika di Afrika Selatan perlu TKI yang mahir teknologi informasi.
Sebelum ada kebijakan moratorium, rata-rata TKI yang bekerja sebagai PRT digaji 800 real per bulan atau sekitar Rp1,9 juta (1 real = Rp2.415). Tapi, kini gaji mereka berkisar antara 2.000 real (Rp4,8 juta) hingga 3.000 real (Rp7,2 juta).
‘’Jadi sekarang TKI di Saudi kayak Mercy,’’ ujarnya sambil tertawa. Para TKI yang masih tersisa, benar-benar diperhatikan supaya tak pindah majikan.
Jumhur mengatakan rata-rata TKI merasa senang. Tapi, bagi para TKI yang visa kerjanya akan berakhir, pasti diliputi kecemasan. Sebab, selama moratorium belum dicabut, pemerintah menghentikan pengurusan visa kerja bagi para TKI di sektor non formal atau PRT.
Pihaknya masih belum bisa memperkirakan kapan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Saudi ini akan ditarik. ‘’Sementara ini yang sudah ditarik masih moratorium TKI ke Malaysia,’’ ujarnya.
Prinsipnya, moratorium TKI ke Saudi benar-benar dicabut ketika negeri pimpinan Raja Abdullah bin Abdul Aziz berkesungguhan melindungi keselamatan dan hak-hak ketenagakerjaan TKI.
Seperti diketahui, keputusan moratorium TKI ke Saudi diambil beberapa saat setelah pemerintah Saudi meloloskan eksekusi pancung ke Ruyati binti Satubu, TKI asal Bekasi, Jawa Barat.
Dalam paparan sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan pembahasan kesepahaman perlidungan TKI sektor domestik atau PRT belum ada kemajuan. ‘’Masih macet,’’ katanya.
Pembahasan perlidungan TKI di Saudi kini masih mengenai perlindungan sistem asuransi. Selain itu, juga kewajiban Kerajaan Saudi untuk menata agen-agen penyedia TKI yang sering nakal.(wan/jpnn) Editor : RP Redaksi