YERUSALEM (RIAUPOS.CO) - Relevansi Board of Peace (BoP) semakin layak dipertanyakan dengan kembali berulahnya Israel. Negeri Yahudi tersebut untuk kesekian kalinya melanggar gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu.
Hingga Selasa (27/1) pekan lalu, total sudah 488 orang tewas akibat serangan Israel ke Gaza pascagencatan. Sedangkan ribuan orang lainnya terluka. Serangan pada Sabtu (31/1) lalu ke kamp penampungan di Khaan Younis menewaskan 32 orang.
Israel kembali menyerang, Ahad (1/2). Sasarannya, Al-Mawasi, kamp pengungsian di ujung selatan Gaza, tempat puluhan ribu warga Palestina hidup dalam kekumuhan.
“Saya sedang Salat Subuh ketika mendengar sesuatu meledak. Kami berlari dan menemukan sepupu-sepupu saya tergeletak di sana-sini dengan api berkobar,” kata Atallah Abu Hadaiyed, seorang pengungsi Palestina, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Dengan rekam jejak Israel seperti itu, sangat wajar kalau banyak yang menganggap BoP omong kosong belaka. Sekadar proyek properti pimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Bagaimana mungkin ada proyek rekonstruksi Gaza tanpa melibatkan Palestina? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang negaranya sudah menyatakan bergabung BoP, bahkan sudah menyebut, tidak akan ada Negara Palestina di “Gaza Baru” nantinya. Sayangnya, Indonesia justru masuk dalam Dewan Perdamaian kontroversial tersebut.
Fase Kedua
Buntut serangan-serangan Israel itu, kian banyak warga Gaza yang berbondong-bondong ke Rafah, pintu perbatasan dengan Mesir. “Saya menantikan kapan dibukanya perbatasan darat Rafah,” kata Mohammed Shamiya, salah seorang warga Gaza, seperti dikutip dari AFP.
Pria 33 tahun itu menderita penyakit ginjal dan membutuhkan perawatan dialisis di luar Palestina. Fase kedua gencatan senjata juga menyerukan pembentukan Komite Palestina baru untuk memerintah Gaza. Selain itu, pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan pengambilan langkah-langkah untuk memulai pembangunan kembali.
Karena khawatir Israel dapat menggunakan penyeberangan tersebut untuk mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut, Mesir berulang kali menyatakan bahwa penyeberangan itu harus terbuka untuk arus masuk dan keluar dari Gaza. Sebab, Israel dan Mesir telah memeriksa warga Palestina yang mengajukan permohonan untuk menyeberang.
Israel mengatakan telah membuka kembali perbatasan Rafah dalam kapasitas terbatas. Mereka hanya mengizinkan lewat bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.
“Sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dan arahan dari jajaran politik, Penyeberangan Rafah dibuka hari ini (kemarin, red) untuk lalu lintas terbatas bagi penduduk saja,” kata Badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengoordinasikan urusan sipil Palestina (COGAT).
Baca Juga: Cari Riza Chalid, Sebarkan Red Notice ke 196 Negara
Mereka menyebut ini merupakan bagian dari uji coba awal. Untuk membuka Rafah, ada koordinasi dengan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM), Mesir, dan semua pemangku kepentingan terkait.
Anggota Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya telah mengecam pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Dia menyebut pelanggaran dilakukan hampir setiap hari. “Saya mengutuk kejahatan dan pembantaian Israel di Gaza. Serangan mematikan yang sedang berlangsung dilakukan dengan alasan yang mengada-ada,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga mengutuk serangan Israel tersebut melalui sebuah pernyataan tertulis. Mereka mendesak semua pihak untuk mengendalikan diri. Dari BCC, Qatar yang merupakan salah satu mediator kunci selama pembicaraan gencatan senjata, juga mengecam. Mereka menyebut bahwa yang dilakukan Israel adalah pelanggaran berulang.(lyn/ttg/jpg)
Editor : Arif Oktafian