BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Lonjakan kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kampar memasuki tahap mengkhawatirkan. DPRD menilai kondisi ini sudah darurat, setelah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kampar mencatat 124 kasus dalam delapan bulan terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, menilai situasi ini sudah berada pada level darurat dan memerlukan langkah penanganan serius serta cepat dari pemerintah kabupaten.
"Ini bukan kejadian biasa lagi, ini sudah sangat luar biasa. Dalam delapan bulan saja sudah ada 124 kasus pencabulan, kebanyakan menimpa anak-anak. Pemkab harus segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menunggu," tegas Tony, Kamis (28/8/2025).
Tony menambahkan, upaya penanganan tidak bisa hanya dibebankan pada UPTD PPA. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga organisasi perlindungan anak.
"Kita harus mengakui ini kesalahan bersama, mungkin selama ini kita terlena. Ke depan, langkah nyata harus segera dilakukan agar kasus seperti ini tidak terus meningkat," ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, Tony juga mendorong adanya edukasi menyeluruh di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi perlindungan anak sangat penting agar anak-anak lebih terlindungi dari potensi kekerasan dan pelecehan seksual.
Pihak UPTD PPA mengungkapkan, dari 124 kasus yang tercatat, sebagian besar belum melalui asesmen lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka tersebut bisa jadi hanyalah "puncak gunung es" dari jumlah kasus yang lebih besar.
Tony menegaskan, DPRD Kampar siap mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan status darurat perlindungan anak, sehingga seluruh kebijakan dan program difokuskan pada upaya penanganan serta pencegahan kasus serupa di masa mendatang.
Editor : Rinaldi