KAMPAR (RIAUPOS.CO) - Video yang memperlihatkan seorang wisatawan warga negara asing mengenakan bikini di kawasan wisata Danau Rusa PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, menjadi viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat.
Ketua Gugus Depan Pemuda Serambi Mekkah (GPSM) Kabupaten Kampar, Ustaz Masnur Abdurrahman menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.
Ia menilai kejadian itu mencederai nilai-nilai adat dan agama yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Kampar.
Menurut Masnur, kejadian tersebut merupakan hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah sosial dan budaya Kampar. Ia menegaskan bahwa daerah Kampar memiliki norma sosial dan nilai religius yang kuat melalui prinsip Tigo Tungku Sajorangan, yakni agama, adat, dan pemerintahan.
“Ketiga unsur ini harus berjalan seimbang dan dijaga bersama. Jangan sampai pengembangan pariwisata justru mengabaikan jati diri dan nilai luhur masyarakat setempat,” ujar Masnur, Senin (9/2/2026).
Ia menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak boleh mengorbankan tatanan moral dan akhlak masyarakat. Menurutnya, masih banyak cara untuk memajukan pariwisata tanpa harus melanggar norma kehidupan yang berlaku.
“Mungkin terlihat mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi yang muncul justru keresahan dan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
Masnur juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak pengelola maupun instansi terkait yang dinilai membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ia secara tegas menolak segala bentuk pornografi dan pornoaksi, termasuk yang dilakukan dengan alasan peningkatan pendapatan daerah.
Sebagai langkah ke depan, Masnur mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil kebijakan konkret.
Di antaranya dengan menerbitkan aturan dan edaran resmi mengenai etika berpakaian dan berperilaku di kawasan wisata, serta memperketat pengawasan melalui petugas yang memahami kepariwisataan sekaligus nilai moral masyarakat Kampar.
Selain itu, ia mengusulkan pengembangan konsep pariwisata berbasis adat dan religi, seperti memperkenalkan pakaian adat serta produk lokal sebagai identitas wisata daerah.
Pemerintah juga diminta memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan mengenai norma dan budaya masyarakat setempat sejak tahap promosi.
“Kita tidak harus meniru konsep wisata daerah lain. Kampar memiliki jati diri sendiri, dan itu harus ditegaskan oleh pemerintah dalam memasarkan pariwisata,” tutup Masnur. (kom)
Editor : M. Erizal