BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kampar menyoroti belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar tahun 2025. Sorotan ini muncul meskipun realisasi pajak daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketua Pansus II DPRD Kampar Rizki Ananda mengatakan, capaian pajak daerah yang melebihi target memang sesuai dengan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun secara keseluruhan, total pendapatan daerah justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
"Dari sisi pajak memang meningkat dan bahkan melebihi target. Tapi yang kami sampaikan dalam pembahasan LKPJ itu secara global, karena pendapatan daerah tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari retribusi dan sumber pendapatan lainnya," ujar Rizki, Kamis (23/4/2026).
Baca Juga: Realisasi Pajak Daerah Kampar 2025 Melonjak 102,95 Persen, Tembus Rp303,6 Miliar
Ia menjelaskan, turunnya pendapatan daerah salah satunya dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025 yang disampaikan melalui juru bicara Pansus II, Ristanto, DPRD juga menyoroti sejumlah sektor pajak daerah yang dinilai belum tergarap optimal. Di antaranya pajak hotel, restoran, reklame, serta pajak penerangan jalan.
Menurut Rizki, seluruh data yang digunakan dalam evaluasi tersebut bersumber dari laporan resmi pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Bappeda.
Baca Juga: Angkut Sampah dari Kabupaten Kampar, Buang di Pekanbaru, Tiga Pickup Ilegal Diamankan
"Data yang kami terima dan kami bahas memang berasal dari laporan pemerintah daerah. Dari situ terlihat masih ada sektor-sektor yang potensinya belum dimaksimalkan," jelasnya.
Meski demikian, Pansus II DPRD Kampar memastikan tidak menemukan indikasi kebocoran pendapatan daerah dalam evaluasi tersebut. Permasalahan yang disorot lebih pada belum optimalnya pengelolaan potensi PAD yang tersedia.
"Kami tidak mengarah pada adanya kebocoran. Hanya saja memang masih banyak potensi PAD yang belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah," tegas Rizki.
Baca Juga: Kloter Perdana Riau Mulai Masuk Asrama Haji Batam, Siap Terbang ke Tanah Suci
Pansus II berharap hasil evaluasi LKPJ Tahun 2025 dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan pada tahun 2026, khususnya dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi.
"Ke depan, kami harapkan pemerintah daerah bisa lebih fokus mengoptimalkan PAD, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini," tutupnya.