Di tengah dengung gerakan literasi yang dilakukan pemerintah, ada banyak ketidakadilan yang dilakukan terhadap literasi itu sendiri. Harga buku yang mahal berawal dari pajak kertas tinggi dan dikotomi subsidi pemerintah antara buku ajar dan buku umum, yang membuat gerakan literasi seperti hanya sebuah wacana.
SIANG menjelang sore itu, Antitesa Café & Library di Kecamatan Siak Hulu, Kabupten Kampar –di belakang Kampus Universitas Islam Riau (UIR), masih di pinggir Pekanbaru— dipenuhi hampir 50 orang pegiat literasi dan sastra dari berbagai komunitas. Komunitas Rangurai UIR sedang menggelar diskusi tentang literasi di sana dengan menghadirkan Willy Aditya (Ketua Partai Nasdem Wilayah Riau yang juga Ketua Komisi XIII DPR RI), Siti Salmah (pegiat literasi), dan Husin (dosen dan pegiat teater), Ahad (1/3/2026).
Di antara puluhan yang hadir itu, terlihat Nugroho Noto Susanto (anggota KPU Riau yang juga pendiri TBM Taratak Literasi), Anton WP, Melisa Nofem, Dini Afriliani, dan Iola Salasabila (pegiat sastra di Komunitas Paragraf), Kunni Masrohanti (pendiri Rumah Sunting), dan beberapa perwakilan dari komunitas yang diundang. Misalnya Pekanbaru Book Party, Ruang Jiwa, Ruang Ngulik, Aklamasi, Bahana, Berida Tutur, Klub Akhir Pekan, NonBlok Ekosistem, Gagasan, dll.
Kesadaran Literasi
Dipandu moderator Muhammad Azfar Azhari, diskusi ini membahas dunia literasi secara luas, namun mengkerucut pada bagaimana pemerintah melihat dan peduli pada literasi dan bahan bacaan yang dirasa tak signifikan karena sering hanya sebagai lips service dan berorientasi proyek. Dalam kesempatan itu, Willy Aditya menjelaskan, sebagai anak didik sastrawan besar AA Navis di Sekolah INS Kayu Tanam, Sumatra Barat (Sumbar), dia dididik menyisihkan uangnya untuk membeli buku. Buku-buku yang dibelinya sejak sekolah hingga sekarang jumlahnya sekitar 36 ribu. Dengan buku itu, dia membuka perpustakaan di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, yang kini bisa diakses oleh masyarakat.
Menurutnya, yang dibangun dalam dunia pendidikan di Indonesia seharusnya critical thinking, yakni berpikir kritis, selain ettitude dan karakter. Di Eropa dan negara maju yang lain, hal ini sudah jamak dilakukan. Salah satu yang dilakukan adalah memperkenalkan buku kepada anak-anak sejak dini sesuai umurnya. Bukan langsung mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) karena itu membebani pikiran mereka yang seharusnya terbebas dari tekanan sejak kecil.
“Pola inilah yang saya pakai untuk merinteraksi dengan anak-anak saya. Setiap malam, kalau saya di rumah, saya akan membacakan mereka cerita atau dongeng dari buku sebelum tidur. Anak-anak akhirnya kecanduan. Bahkan ketika saya ada tugas di kota lain, saya harus menelpon mereka, membacakan cerita. Setelah itu mereka baru bisa tidur,” kata lelaki kelahiran Solok, Sumbar, 48 tahun lalu itu.
Dia prihatin dengan perkembangan teknologi saat, terutama makanya HP dan internet, yang ternyata tak membuat kita jadi cerdas dan melek literasi. Literasi kita dikuasai alogaritma dan konten-konten pendek yang terlihat mencerdaskan, padahal hanya info sekilas yang kadang menyesatkan dan hoaks. Dia mencontohkan, dari hasil sebuah penelitian, tak lebih dari 2 persen orang membaca e-book di HP, padahal di sana banyak sekali. Ini menjelaskan bahwa mereka tidak membaca buku. Sementara bacaan buku cetak di luar HP juga semakin berkurang karena berbagai alasan. Salah satunya kemalasan karena sibuk dengan HP. Di sekolah, literasi hanya menjadi bahan omongan, padahal sebenarnya tak sepenuhnya ada. Siswa harus mencarinya ke luar sekolah jika ingin mendapatkan literasi yang benar.
Di tengah kondisi perbukuan (cetak) kita yang mulai ditinggalkan, kata Willy, regulasi pemerintah juga tidak mendukung dengan baik. Misalnya, mengapa harga buku sangat tinggi? Karena pajak kertas yang tinggi, sekitar 25 persen –kebanyakan kertas yang dipakai untuk cetak buku adalah kertas impor--, pajak untuk penulis, dan tak ada subsidi untuk buku non-pendidikan. Menurutnya ini tak adil. Buku untuk pendidikan –yang kebanyakan diterbitkan sendiri oleh pemerintah— disubsidi, tetapi buku bacaan untuk masyarakat umum tidak, dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Dia ingin tak ada dikotomi antara buku sekolah dengan buku umum, pemerintah harus memperlakukannya sama. Jika harus subsidi, subsidi semua.
“Salah satunya dari hal itulah saat ini saya sedang berjuang merevisi UU No 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan. Sudah masuk Prolegnas, sebagai hak inisiatif saya. Bayangkan, saya pernah menulis buku, Indonesia di Jalan Restorasi, dan diterbitkan oleh penerbit besar. Dicetak sepuluh ribu. Suatu hari orang penerbitan menelpon saya akan mentransfer honor, jumlahnya tak sampai 2 juta rupiah. Saya terkejut, sekecil itu? Ternyata, memang, honor atau royalti penulis sangat kecil, hanya 10 persen dari harga jual. Ini salah satunya karena biaya penerbitan yang mahal, termasuk kertas mahal. Sudahlah tak disubsidi, pajaknya tinggi. Ini yang ingin saya ubah dalam revisi UU No 3 itu,” ujar alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Revisi UU Perbukuan
Dalam revisi UU tentang Perbukuan itu, salah satu item yang ingin dimasukkan adalah dibentuknya Komite Buku Daerah (KBD), baik di level provinsi maupun kota/kabupaten, yang diisi oleh orang-orang yang memahami tentang buku dan literasi, tunak di bidang itu, dan tak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Sama dengan tugas Komite Buku Nasional (KBN), KBD punya tugas penting dalam menyeleksi buku-buku penting yang diperlu diterbitkan oleh sebuah daerah, bekerja sama dengan penerbit, mempromosikan buku-buku yang diterbitkan, dan menekan pemerintah daerah agar mengalokasikan dana untuk penerbitan buku. Juga membeli buku yang disebarkan ke seluruh perpustakaan yang ada di daerah itu.
“Penerbitan buku di daerah harus ada yang didanai pemerintah daerah sebagaimana mereka membelanjakan iklan yang dipasang di bilboard atau yang lain, yang nilainya ratusan juta sekali pasang di satu titik. Jika itu juga diberlakukan untuk penerbitan buku juga, maka para penulis buku akan mendapatkan dampak positifnya. Tentu buku tersebut sudah lewat saringan dari Komite Buku Daerah,” jelas Willy lagi.
Dia merasa prihatin dengan banyaknya toko buku besar yang gulung tikar alias tutup karena pembeli buku sudah jauh berkurang. Salah satunya adalah jaringan toko buku legendaris, Gunung Agung. Beberapa toko buku seperti Gramedia juga bertransformasi. Tidak hanya menjual buku dan peralatan lain yang selama ini di-display, tetapi mengubah diri dengan memasukkan beberapa unsur bisnisnya. Misalnya membuka kedai kopi, membuka perpustakaan dan ruang baca, dan menyediakan tempat untuk diskusi. Ini sudah dimulai di beberapa tempat, salah satunya di Gramedia Matraman, Jakarta.
Di luar itu, Willy juga salut dengan bertumbuhnya toko-toko buku kecil (indi) yang tetap bertahan, bahkan ada yang baru buka. Konsepnya juga diubah. Bisa jadi tempat ngopi dan nongkrong, ada tempat diskusi, dll. Di Padang, misalnya, ada Toko Buku Steva. Di Yogyakarta dan beberapa kota lainnya toko buku jenis ini juga terus tumbuh. Investasinya tak sebesar rakasasa seperti Gramedia, tetapi ini memperlihatkan bahwa jaringan masyarakat akan lebih kuat dalam menumbukan cara untuk mencintai buku. Dia juga salut dengan banyaknya taman bacaan masyarakat (TBM) yang dibuka oleh para pegiat literasi yang tak pernah lelah melakukannya.
Willy berharap, ruang-ruang seperti ini terus dibangun oleh masyarakat sambil berharap ada perubahan dari pemerintah soal regulasi perbukuan ini. Katanya, kita harus meniru India. Di sana, pemerintah membuat aturan, dari 10 toko merchandise, harus ada satu toko buku. Terutama di daerah-daerah dengan potensi wisata tinggi dan berada di perkotaan. Willy yakin, jika ini bisa dibuat di Indonesia, dan kebijakan pemerintah soal pajak dan subsidi diberlakukan, akan banyak buku berkualitas terbit dan dunia perbukuan akan hidup lagi karena harganya murah.
“Di Riau, saya mendorong agar ada upaya mencetak ulang buku-buku klasik Riau, baik fiksi maupun nonfiksi, didanai pemerintah, dan didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan maupun kantong-kantong literasi lainnya,” ujarnya.
Ironi Pecinta Buku
Pada bagian lain, pegiat literasi Siti Salmah mengkritik dunia literasi secara keseluruhan. Menurutnya, saat ini dunia literasi kita ramai di panggung tapi sepi di buku. Artinya, yang muncul hanya sebatas wacana. Di mencontohkan, banyak sekolah yang mengaku menjalankan gerakan literasi, tetapi hanya simbolis, yang penting ada. Salah satunya gerakah membaca buku 15 menit sebelum masuk kelas yang hasilnya tak efektif.
Di sisi lain, dia menceritakan hal ironis. Di sebuah sekolah di Kampar, ada ada seorang anak yang pendiam, introver, tapi sangat mencintai buku. Setiap hari dia ke perpustakaan untuk membaca, dan hasil bacaan itu kemudian ditutiskannya lewat tulisan tangan. Suatu hari ketahuan bahwa dia sudah mengambil sebanyak 250 buku, dan dipindahkan ke rumah. Ada guru yang menganggapnya sebagai pencuri, tapi ada yang membelanya. Yang membelanya –seorang guru pegiat literasi— kemudian menghubunginya dan bertanya, bagaimana cara menerbitkan buku dari tulisan si anak tersebut. Adakah penerbit yang mau membiayai?
“Saya jawab, seharusnya sekolah atau dinas pendidikan membiayai penerbitkan buku si anak. Di dana BOS kan bisa menggunakan 15 persennya untuk membiayai kegiatan literasi,” ujarnya.
Baginya itu peristiwa ironis. Banyak perpustakaan sekolah yang tak tersentuh oleh siswanya, tetapi ada anak yang saking cintanya kepada buku sampai harus mencurinya dan itu dianggap sebagai kejahatan. Untuk kasus seperti ini, menurutnya, pemerintah tak berpihak pada literasi, termasuk buku dan penulisnya, padahal genderang gerakan literasi nasional selama ini seperti suara dengungan yang memekakkan telinga. Sekarang, tak ada penerbit yang mau menginvestasikan uangnya untuk menerbitkan buku yang belum pasti laku atau tidak saat dijual. Yang terjadi, para penulis akhirnya membiayai penerbitan bukunya sendiri dan menjual sendiri.
Dia membandingkan dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia –Salmah pernah diundang perhimpunan penulis di sana untuk sebuah acara—yang membantu pendanaan kepada penerbit dan penulis. Pemerintah juga memberikan voucher untuk membeli buku kepada para siswa agar buku yang diterbitkan tersebut bisa terserap pasar. Dengan begitu, katanya, penerbit tetap hidup, penulis mendapatkan penghasilan, dan masyarakat mendapatkan buku dengan harga murah karena ada subsidi pemerintah. Dari sinilah kemudian terbangun ekosistem literasi yang membuat masyarakat literat.
Sementara itu, Husin menjelaskan bahwa kerja seniman juga sebuah kerja literasi karena seniman berkarya tidak asal jadi. Seniman apa pun akan melakukan riset untuk karyanya. Seniman tari, musik, teater, dll, akan mencari bahan saat akan menciptakan karya, dan menurutnya itu bagian dari kerja literasi. Seniman berkarya juga tidak dengan wacana kosong, tetapi membawa misi tertentu. Misalnya membawa masalah kemiskinan dalam karyanya, kebodohan, kebrobrokan penguasa, dan tema lainnya.
“Cara seniman bicara lewat karya berbeda dengan cara masyarakat biasa yang bisa bicara secara verbal dan langsung. Dalam memahami seni ini juga menjelaskan bagaimana kita memahami literasi. Dan ini harus dipelajari dengan baik,” ujar lelaki yang aktif di NonBlok Ekosistem ini.
Tentang Rangurai
Terpisah, Ketua Komunitas Rangurai UIR, Febry Purba, mengucapkan terima kasih kepada Willy Aditya yang memberikan waktunya untuk diskusi ini di tengah kesibukannya sebagai ketua partai di Riau dan Ketua Komisi XIII DPR RI. Dia berharap diskusi tersebut bisa diambil manfaatnya sambil berdoa semoga upaya Willy dalam memperbaiki persoalan perbukuan lewat revisi UU No 3 bisa terwujud.
Febry menjelaskan, Rangurai adalah akronim dari Rangkum dan Uraikan, yang didirikan pada bulan Mei 2024 oleh dua mahasiswa UIR, Muhammad Hafiz Hasibuan dan Muhammad Azfar Azhari. Rangurai iniawalnya berdiri hanya karena memiliki ketertarikan baca buku dan kurangnya teman untuk berdiskusi. Akan tetapi, setelah hampir dua tahun berjalan, banyak anak-anak muda yang bukan dari UIR ikut bergabung. Misalnya dari Unilak, Umri, Unri, UIN Suska, dan kampus-kampus lain di Pekanbaru. Hal ini juga membentuk orientasi Rangurai mulai tajam. Tujuannya tidak hanya mencari teman diskusi, tetapi menjadi agen untuk memberikan layanan pencegah stunting literasi, memberi ruang untuk mahasiswa yang sedang jenuh skripsi dan mengisi ruang-ruang publik dengan membaca buku.
“Rangurai berdiri di UIR tapi tidak eksklusif untuk anak-anak muda yang ingin bergabung. Upaya inklusifnya Rangurai hadir ke tempat lain untuk berkolaborasi dengan komunitas literasi di kampus-kampus di Pekanbaru,” jelas Febry.
Kegiatan utama Rangurai, kata dia, ada dua, yakni Rabu Rangurai dan Rangurai Belajar. Perbedaan dari dua kegiatan ini, yakni Rabu Rangurai setiap Rabu pukul 16.00-18.00 WIB terdapat dua sesi, sesi senyap dan sesi onar dalam membaca buku. Sedangkan Rangurai Belajar, kegiatannya membahas satu buku dengan adanya narasumber, yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.00-12.30 WIB. Rangurai juga kerap berkolaborasi organisasi dan komunitas lain untuk membuat kegiatan diskusi literasi, termasuk membuat kegiatan diskusi lainnya yang bersifat tentatif.
Salah satu pendirinya, Muhammad Hafiz, menjelaskan, berdirinya Rangurai memang berangkat dari keresahan terhadap literasi itu sendiri. Tapi yang lebih terasa adalah saat mulai membaca buku, kemudian mulai menyukai buku, tapi selalu ada saja yang dirasa kurang setelah membaca. Hingga muncul tesis bahwa kekurangannya adalah keberadaan teman berdiskusi. Selain itu, ada harapan yang lebih luas akan semakin banyak lingkaran dengan agenda yang sama. Semakin banyak ruang, akan menjadi semakin membudaya hal tersebut.
“Jadilah Rangurai menjadi ruang untuk bertemu para pembaca buku, saling berbagi pengetahuan, bertukar informasi, dengan menguraikan hal-hal yang didapat dari buku yang baru dirangkum atau dibaca. Itu juga yang menjadi alasan namanya Rangkum dan Uraikan (Rangurai).
Kendala yang dihadapi selama ini lebih pada menjawab tantangan apakah kegiatan ini bisa rutin berjalan. Dari awal rencana, diadakan pertemuan rutin itu sebulan sekali, kemudian ada saran untuk menjadi sepekan sekali. Yang menjadi kendala awal di Rangurai adalah menjawab tantangan sejauh apa konsisten ini bisa berjalan. Alasannya sederhana, semakin sering dan rutin dilakukan secara bersama-sama, lelah dalam berkegiatan hampir tak ada, dan peningkatan kapasitas semakin terarah dan terukur.***
Editor : Bayu Saputra