Sebelum ada pengetatan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di Riau, baik Pemprov Riau maupun pemkot/pemkab, tak menjadikan pembangunan seni budaya sebagai prioritas. Saat ini, pemerintah pusat justru banyak memberi bantuan lewat Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola Kementerian Kebudayaan dan LPDP.
SENIMAN Riau, Fedli Aziz, mengkritik pengetatan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dengan memotong dana transfer untuk daerah (TKD). Sebab, dengan pemotongan yang jumlahnya sangat signifikan itu, banyak proses pembangunan di daerah tersendat. Dana yang yang dimiliki daerah akhirnya hanya cukup untuk belanja rutin seperti gaji dan lainnya, sementara pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah yang rusak –juga tunjangan pegawai yang dipotong, bahkan ada daerah yang tak membayarkannya.
Namun, yang lebih menyedihkan lagi, kata mereka, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini bidang seni dan budaya, juga terabaikan. Bahkan di saat kondisi keuangan normal saja bidang seni dan budaya sudah terabaikan, apalagi saat pengetatan anggaran seperti sekarang. Mereka berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah dan tak mengembalikan proses pembangunan yang sentralistik ke pusat.
Sementara itu, koregrafer SPN Iwan Irawan Permadi mengaku, justru selama ini, sebelum dan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di Riau tak menganggap pembangunan seni budaya sebagai hal penting dan harus diprioritaskan. Banyak seniman dan komunitas seni yang bekerja sendirian tanpa perhatian pemerintah daerah. Dia justru mengapresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan yang banyak memberikan skema bantuan lewat dana abadi kebudayaan yang disalurkan ke banyak individu maupun kelompok seni dan budaya.
Baca Juga: Sukses di Kota Dumai, Karya Monolog "3431" Sambangi Cerenti Kuansing
Di sela tur keliling ke berbagai kabupaten/kota di Riau untuk pelatihan dan pementasan monolog, Fedli menyayangkan apa yang terjadi saat ini. Arah pembangunan nasional, menurutnya, di zaman Presiden Prabowo Subianto sekarang semakin tak jelas. Dia menganggap beberapa program yang dianggap stategis oleh presiden, tak strategis menurut rakyat. Misalnya makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP) dan lainnya, yang anggarannya sangat besar, hanya menguntungkan beberapa pihak meski tujuannya untuk membantu masyarakat. Sementara banyak program, termasuk pembangunan SDM di daerah, yang macet karena tak ada dana untuk itu.
Selama ini Fedli dan komunitasnya, yakni Lembaga Teater Selembayung, ada bekerja sama dengan Pemprov Riau, yakni di Dinas Kebudayaan, meskipun tidak sering. Tahun ini dia juha mengusulkan program, namun bukan agenda utama. Dia sudah sadar dari awal bahwa efisiensi akan menggerus semuanya. Dan sekarang terbukti. Saat ini dia sedang “mengarak teater” keliling Riau dan Indonesia --jika memungkinkan. Namun, katanya, dia tidak mengharapkan dana pemerintah daerah/pusat. Dia merogoh kocek sendiri atau dari sponsor/donatur jika berkenan. Yang pasti, kata dia, tetap bergerak di jalur teater. Ada maupun tidak ada bantuan dan support. Menurutnya, masih banyak “jalan tikus” (alternatif) agar tetap eksis. Juga, masih banyak orang atau pihak yang sebenarnya peduli dan mau menyalurkan bantuan, meski tidak besar. Dan itu harus diapresiasi.
“Bagi saya, masyarakat mendukung saja sudah jadi modal buat bergerak,” ujar Fedli kepada Riau Pos, Selasa (4/5/2026).
Baca Juga: Dampak Pengetatan Anggaran bagi Seni dan Budaya, Sebagian Mati Suri, Sebagian Survive
Fedli terlihat geram dengan kondisi sekarang. Menurutnya, pemerintah daerah harusnya tak tinggal diam. Harus menuntut haknya. Sebab, terutama Riau, kekayaan alamnya sudah dikeruk, dihabisi, tapi tak banyak dana yang kembali. Menurutnya pemerintah pusat sudah tidak adil dan zalim, tak jauh berbeda dengan sentralisme Orde Baru zaman Soeharto. Pemerintah daerah, menurutnya, tidak boleh diam saja, apalagi pasrah. Harus dikejar ke pusat, dicari sumber lain yang pasti banyak.
“Pemda jangan menerima saja. Saya percaya, jika aktif menjemput dan mencari celah di pusat pasti ada jalan keluarnya. Kemudian, Pemda tak boleh hanya mengandalkan dana dari pusat saja, mesti ada jalan lain yang digali dan dimaksimalkan atas potensi di daerah. Saya mendengar ada dana dari Forum CSR yang dikumpulkan dari semua perusahaan yang beroperasi di Riau. Sudah dikumpulkan beberapa tahun terakhir. Tapi kita tak pernah dengar berapa dana yg terkumpul dan ke mana dana itu didistribusikan?” katanya lagi.
Pemerintah daerah, mestinya, kata mantan wartawan Riau Pos ini, lebih kritis ke pusat. Masalahnya, berani tidak? Dia meragukannya, karena pusat juga punya kartu truf pejabat daerah yang sewaktu-waktu bisa jadi bumerang. Apalagi, tambah dia, kondisi Riau memang sedang kacau-balau dengan pemerintahan yang masih terombang-ambing akibat main politik kotor.
“Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya harus dilakukan oleh pemda karena itu kewajiban pemda. Tidak hanya seni, tapi semua lini. Apa gunanya visi Riau yang berbau politis diteriakkan ke sana-sini jika pada kenyataannya kosong. Seni dan budaya hanya ditempatkan paling pinggir dalam arus besar pembangunan. Miris tapi kenyataan memang begitu. Jadi Pemda harus lebih aktif dan kreatif,” tegasnya.
Soal lembaga semi perintah seperti dewan kesenian, kata dia, hampir di seluruh Indonesia bernasib malang. Hanya diajak saat kampanye dalam kontestasi politik, seperti pemilihan gubernur, wali kota, atau bupati. Setelah itu, katanya, hanya menerima janji bolong. Padahal institusi itu penting untuk membangun spirit masyarakat. Tanpa institusi itu, semuanya berjalan tak tentu arah.
Kondisi dunia seni dan budaya yang banyak mandek dan tak ada kegiatan, menurutnya, sangat tak pantas terjadi di Riau. Pemerintah pusat yang mengeruk kekayaan Riau, mestinya memberi sumbangsih besar bagi pembangunan di semua sektor, termasuk seni dan budaya.
Helat seni budaya itu juga berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat melalui UMKM dan semacamnya. Pemda harus melakukan inovasi agar helat itu bisa ditaja. Pelibatan masyarakat secara aktif, menggalang dana dari sponsor, dan lainnya, bisa dilakukan.
“Kenapa pemda tidak melakukan itu? Karena mereka sadar bahwa kerja keras itu membuat mereka harus meninggalkan kursi empuk di kantor. Bikin capek dan tak ada untungnya bagi mereka. Kita sering bandingkan, helat yang digelar mandiri oleh komunitas atau lembaga masyarakat, tidak menghabiskan anggaran besar karena gotong-royong. Tapi kalau buatan pemerintah, bisa buang uang besar untuk sesuatu tak berdampak apa-apa bagi masyarakat. Apalagi urusan helat seni budaya yang dianggap buang-buang uang,” kata alumni FIB Unilak ini dengan agak emosional.
Dia menegaskan, persoalan ini yang salah adalah pemerintah, dari pusat sampai daerah. Mereka yang mengelola dana dari kekayaan alam, pajak masyarakat, dan sebagainya, tapi tak ada yang kembali ke masyarakat. Fedli menjelaskan, selama ini pemerintah membuat program secara ugal-ugalan dan habiskan dana juga yang sangat besar yang mengutamakan perut, tapi tak ada gagasan dan pemikiran di dalamnya. Sementara kegiatan pemikiran mati dalam masyarakat karena tak didanai.
Menurutnya, bantuan pemerintah selama ini cuma “bonus” dari kerja keras. Sebab mereka itu menyebut kata “bantuan” seolah-olah dana itu milik pemerintah. Padahal itu dana milik masyarakat. Sementara itu, masyarakat seni dan budaya secara swadaya terus mencoba menghidupkan program, ada atau tidaknya peran serta pemda atau pemerintah pusat. Kata dia lagi, masyarakat adalah ladang subur untuk mengembangkan dunia kreatif.
Dia juga menjelaskan bahwa pihak korporasi nyaris sama dengan pemerintah. Mereka memberi bantuan kalau masyarakat (seni budaya) mendukung program mereka. Padahal, perusahaan-perusahaan itu mengeruk kekayaan negeri ini, terus dia buka bantuan CSR untuk masyarakat. Mereka membantu tak banyak, dan minta misi mereka dibesarkan.
“Itu curang namanya. Kalau mau bantu, ya bantu saja. Kita tidak menipu dan kerja keras di bidang kita tanpa mengeluh,” jelasnya.
Terpisah, koreografer Riau, SPN Iwan Irawan Permadi, mengaku tidak kaget dengan apa yang terjadi sekarang. Sebab, anggaran pemerintah daerah dari sebelumnya, dari zaman pemerintah gubernur sebelumnya, juga tidak memberi dampak untuk kemajuan kebudayaan Melayu, khususnya kesenian. Dia merasa tak ada pengaruh kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini, karena sebelum era Presiden Prabowo, pembangunan seni budaya juga tak menjadi prioritas Pemprov Riau maupun pemkab/pemko lainnya.
Dia justru mengapresiasi pemerintah pusat yang tak berdampak karena program bantuan Dana Indonesiana –sekarang Indonesia Raya-- tetap berjalan. Tahun 2026 ini, Pusat Pelatihan Tari Laksemana yang digerakkannya menjadi salah satu yang mendapat manfaat dari kegiaan tersebut. Kalau dari Pemprov Riau, sejak dulu pihaknya kesulitan mendapatkan dana bantuan untuk membuat kegiatan. Saat ini, secara rutin Iwan dan Laksemana punya agenda rutin tahunan, yakni Pastakom, Laksemana Award, dan Festival Zapin. Dan itu tanpa bantuan dari Pemprov Riau.
“Kami terus berjuang mengajukan bantuan ke pusat melalui Kementerian Kebudayaan pada program Dana Indonesiana/Indonesia Raya, dan yang lainnya. Kalau di daerah, kami mengajukan bantuan melalui BUMD. Seperti tahun lalu dibantu Riau Petroleum, Bumi Siak Pusako, PTPN V, dan yang lainnya. Alhamdulillah, mereka bantu walau tapi kegiatan terus terlaksana. Kalaupun tak dapat ya swakarsa, gotong-royong. Intinya kami mencoba jangan mengeluh dan harus tetap berjuang demi kemajuan kesenian di Riau,” ujar salah satu maestro tari Riau ini.
Meski kecewa dengan pemerintah di Riau, Iwan mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan bantuan pendanaan kepada seniman dan budayawan lewat berbagai skema. Selain bantuan dari Kementerian Kebudayaan dan kementerian pariwisata, kegiatan Kharisma Event (KEN) Kementerian Pariwisata di Pemprov Riau berjalan juga. Tahun ini Riau dapat 5 kegiatan, untuk Taman Budaya Riau, Dinas Kebudayaan Riau, dalam waktu dekat ada kegiatan festival Taman Budaya bantuan dari Dana Alokasi Pusat (DAK), dan banyak lagi seniman di Riau yang dapat bantuan kegiatan dari Balai Pelestraian Budaya Wilayah Kepri.
Pemprov Riau, kata dia, seharusnya membuat rekomendasi ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau agar mereka membantu anggaran pemajuaan kebudayaan daerah. Ini salah satu cara agar dunia seni dan budaya terus berkembang dan bergiat. Yang terjadi, menurutnya, justru ketika Pemrov Riau tak memberi porsi besar dalam anggarannya untuk pemajuan kebudayaan, mereka juga tak berbuat apa-apa dalam membantu para pekerja seni untuk mendapatkan akses dana korporasi melalui CSR mereka yang sebenarnya cukup besar.
“Pemerintah daerah sangat wajib memberikan membantu bahwa penyelenggaran kegiatan kesenian dan kebudayaan di Riau. Ya kalau tak menganggarkan di APBD, minimal membantu menjadi penyambung lidah kepada perusahaan-perusahaan besar di Riau agar mengeluarkan dana CSR mereka yang besar itu agar dunia seni dan budaya terus menggeliat dan berkembang,” jelasnya lagi.
Di banyak daerah, banyak festival atau kegiatan budaya seperti Festival Sungai Jantan di Siak, beberapa kegiatan tahunan Dewan Kesenian Riau (DKR), maupun lembaga lainnya yang terhenti karena tak adanya pendanaan. Menurut Iwan, kondisi ini memang tantangan klasik dalam manajemen acara budaya dan festival. Bergantung sepenuhnya pada APBD memang berisiko tinggi karena prioritas anggaran daerah bisa berubah sewaktu-waktu. Apalagi pejabatnya berganti dan susahnya orang yang duduk di instansi terkait tak mengerti atau tak punya latar belakang memahami pemajuan kebudayaan, jadi sulit juga jalan keluarnya. Dia menyarankan agar festival tetap berjalan dan mandiri, diperlukan pergeseran strategi dari “mengajukan proposal bantuan” menjadi “membangun ekosistem kemitraan”. Itu yang selama ini dilakukannya.***
Editor : Bayu Saputra