SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rencana penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan terbukanya kran impor tanpa batasan itu tentunya akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok yang saat ini tergolong cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Meranti Marwan kepada Riau Pos, Ahad (20/4).
Marwan mengaku Pemkab Kepulauan Meranti mendukung penuh rencana kebijakan tersebut. Apalagi penghapusan dilakukan terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pasalnya, sejauh ini mereka telah berulang kali berupaya mengusulkan kemudahan impor kepada pemerintah pusat, namun selalu gagal. Seperti 2019 silam usulan fee trade zone gagal.
Setelah itu, kata Marwan, mereka kembali mengusulkan dispensasi impor khusus kebutuhan pokok. Tapi upaya tersebut kembali tak mendapat restu dari kementerian terkait.
Padahal, kata dia, kebijakan bebas impor di Kepulauan Meranti cukup dibutuhkan mengingat seluruh komoditas bahan pokok di pasok dari luar daerah dengan kos atau biaya transportasi yang cukup tinggi.
“Karena sejauh ini dominan kebutuhan pokok kita dipasok dari luar daerah, seperti Medan, Jawa, hingga Sumatera Barat. Akibatnya harga relatif tinggi jika dibandingkan daerah lain. Bahkan untuk produk tertentu terpaksa dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) karena tambahan biaya transportasi,” ungkapnya.
Sementara itu, jika dipasok dari negara tetangga dengan jarak tempuh yang tidak begitu jauh, ia menilai mampu menekan harga jual.
“Contohnya harga gula di daerah setempat yang dipasok dari Jawa tembus Rp17 ribu per kilogram, sementara harga gula di Malaysia hanya Rp11-12 ribu per kilogram. Demikian juga cabai kering saat ini Rp88 ribu per kilogram, di Malaysia hanya Rp35 ribu per kilogram. Sementara itu jarak tempuh Meranti dan Malaysia memang cukup berdekatan,” ujarnya.(gem)
Editor : Arif Oktafian