SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kepulauan Meranti Mohd Ilham, kecewa terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Meranti.
Pasalnya, audiensi yang mereka inginkan tak kunjung ditanggapi hingga saat ini. Padahal surat permintaan tersebut telah dilayangkam sejak 9 September 2025.
Untuk itu mereka menilai sikap legislatif di kabupaten termuda Riau itu mencerminkan wajah DPRD yang jauh dari kata aspiratif. "DPRD sebagai corong aspirasi masyarakat malah terkesan abai. Sudah lima hari surat kita masuk, tapi tak ada jadwal resmi yang diberikan. Jawabannya hanya lewat WhatsApp dengan alasan sibuk bahas APBD Perubahan. Kita sangat kecewa," tegasnya, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, meski ada beberapa anggota DPRD yang sempat menghubungi Ketua HMI untuk sekadar memberikan penjelasan, komunikasi itu tidak formal dan dianggap tidak menjawab substansi.
"Kita ingin audiensi resmi, bukan sekadar ngobrol santai. Kalau alasannya sibuk, faktanya banyak anggota DPRD justru berada di luar daerah atau menghadiri acara seremoni. Tapi untuk duduk bersama rakyatnya, tidak bisa. Ini kan miris," sindirnya.
Menurut Ilham, sikap DPRD ini dinilai arogan, justru memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat, karena telah menutup ruang dialog dengan masyarakat. "Publik wajar bertanya-tanya, jangan-jangan ada hal yang memang ingin mereka hindari," tambahnya.
HMI menegaskan, jika DPRD terus mengulur waktu tanpa membuka ruang dialog formal, pihaknya akan mencari cara lain untuk menyampaikan aspirasi yang tertuang dalam beberapa poin penting harus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota legislatif.
Adapun poin itu terdiri dari membahas soal rencana kenaikan tarif pelabuhan Tanjung Harapan, masalah utang yang meililit operasional ambulan laut, kejelasan program beasiswa, tata kelola, kontribusi PAD hingga penerimaan lainnya.
"DPRD seharusnya menjadi garda depan yang berpihak pada masyarakat. Kalau mereka justru menutup diri, sama saja mengkhianati amanah rakyat," pungkasnya.
Menindakalanjuti itu Sekwan DPRD Kepulauan Meranti Ery Suhairi turut memberikan penjelasan terkait kekecewaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meranti.
Menurut Ery, pihak DPRD bukan bermaksud mengabaikan aspirasi mahasiswa, namun saat ini seluruh anggota DPRD sedang fokus pada agenda percepatan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 yang memiliki batas waktu ketat.
"Kami memahami keinginan adik-adik HMI untuk beraudiensi. Namun, saat ini DPRD sedang dalam proses pembahasan intensif terkait RAPBD Perubahan 2025 yang memang harus segera dituntaskan sesuai aturan. Jadi bukan berarti menutup diri, tetapi memang ada skala prioritas yang sedang dijalankan," jelas Ery Suhairi.
Ery menegaskan, DPRD tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk HMI, setelah agenda penyusunan RAPBD Perubahan selesai.
"Kami pastikan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat tetap penting untuk DPRD. Hanya saja waktunya perlu menyesuaikan dengan agenda resmi lembaga. Setelah pembahasan RAPBD Perubahan rampung, kami siap menjadwalkan pertemuan formal dengan HMI agar semua poin yang mereka sampaikan bisa dibahas secara tuntas," tambahnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak menafsirkan keterlambatan respons DPRD sebagai bentuk pengabaian. "Kami sangat menghargai peran HMI dan masyarakat dalam mengawal kebijakan daerah. Aspirasi mereka tentu akan menjadi masukan bagi DPRD. Jadi kami berharap semua pihak tetap tenang, mari kita fokus pada kepentingan daerah bersama-sama," tutup Ery.
Editor : Rinaldi