SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Ketua DPD Partai Nasdem Kepulauan Meranti Rony Samudra MH ikut menyoroti rencana Pemerintah Kabupten (Pemkab) yang akan mengadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Direktur Utama PT Bumi Meranti.
Ia berharap agar proses itu nantinya dapat dilakukan dengan benar-benar transparan, bukan sekadar formalitas untuk meloloskan figur titipan pihak tertentu atas dasar politik balas budi.
Meskipun demikian ia mendorong penuh percepan UKK pasca-evaluasi. Karena peran BUMD cukup penting dalam mengatasi gejolak penerimaaan PAD dan TKD yang akan dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Apalagi kata dia, BUMD ini satu-satunya yang dimiliki Pemkab Kepulauan Meranti. Jangan sampai perusahaan ini dijadikan alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Kalau orientasinya hanya memperkaya segelintir orang, maka cita-cita menjadikan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah akan gagal total," tegas mantan pejabat Stategis Pemkab Kepulauan Meranti tersebut, Sabtu (20/9/2025).
Di samping itu ia juga tidak mau ada fenomena sejumlah pihak yang gagal dalam kontestasi politik, namun tetap bernafsu mencari panggung dengan membidik kursi empuk di BUMD.
"Lucu, ketika tidak berhasil setelah banting stir di dunia politik, malah menjadikan BUMD sebagai pelarian untuk mencari keuntungan pribadi. Seolah-olah BUMD ini jadi tempat rehabilitasi karier politik yang gagal. Padahal perusahaan ini milik rakyat, bukan ladang percobaan," sindirnya tajam.
Menurutnya sosok yang dibutuhkan PT Bumi Meranti saat ini bukanlah orang yang sekadar punya kedekatan politik atau relasi dengan pejabat daerah.
"Hampir seluruh lembaga bisa disusupi menjadi peluang segar bagi positisi dan tim sukses. Jika kebijakan dan tradisi seperti ini diteruskan, maka kita tunggu kehancurannya," sebut Rony.
Hendaknya pihak yang harus menjalankan BUMD adalah sosok profesional yang memiliki kapasitas manajerial, integritas tinggi, dan visi jelas untuk membangkitkan kinerja perusahaan.
"Kalau kursi direktur hanya ditempati mereka yang haus jabatan, PT Bumi Meranti tidak akan pernah maju. Yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi seluruh masyarakat Meranti yang seharusnya bisa merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan BUMD," tambahnya.
Untuk itu ia memberikan imbauan khusus kepada Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, agar benar-benar selektif dan tidak memberi ruang bagi kepentingan politik sesaat.
"Saya harap pemerintah daerah betul-betul menjaga marwah seleksi ini. Jangan sampai UKK hanya jadi ajang bagi orang-orang yang gagal di politik untuk mencari tempat baru. Dan yang lebih penting, jangan sampai ada fenomena politik balas budi. Kalau itu terjadi, maka habislah masa depan BUMD ini," tegas Hafizan.
Ia pun menutup dengan peringatan, bahwa jika proses UKK tidak serius, maka roda BUMD hanya akan berputar di tempat. "Kalau seleksi ini hanya formalitas, maka kita akan kembali pada masalah lama: BUMD stagnan, sementara rakyat hanya jadi penonton. Jangan ulangi kesalahan yang sama," tutupnya.
Ketua DPD Nasdem Kepulauan Meranti Rony Samudra
Editor : Rinaldi