SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Penantian panjang pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali bergulir setelah tertunda sejak 2019 silam.
Kebijakan ini dianggap perlu. Selain menyikapi amanat dari aturan yang berlaku, Kota Sagu menjadi satu satunya kabupaten di Riau yang belum memiliki MPP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Meranti mulai membuka jalan lewat Forum Konsultasi Publik yang menghadirkan puluhan instansi.
Agenda itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharuddin sebagai tanda keseriusan pemerintah mengakhiri ketertinggalan layanan publik, Senin (17/11/2025).
Muzamil menegaskan bahwa MPP merupakan loncatan besar bagi Meranti, bukan sekadar proyek seremonial.
“FKP ini langkah strategis. Kita ingin pelayanan publik berubah total lebih cepat, transparan, modern, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muzamill.
Ia meminta seluruh peserta memberikan masukan konstruktif agar MPP yang dibangun tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas layanan yang jauh lebih manusiawi dan efisien.
MPP sendiri adalah konsep layanan terpadu yang menyatukan berbagai urusan perizinan dan non-perizinan ke dalam satu gedung.
"Masyarakat dapat mengurus banyak hal dalam satu kunjungan mulai dari administrasi kependudukan, layanan kemenag, jaminan tenaga kerja, perbankan, hingga layanan pengadilan," ungkapnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Sutardi melalui Sekretarisnya Istiqomah mengatakan, untuk tahap awal pembentukan MPP, mereka akan melakukan uji coba branding pada tanggal 19 Desember 2025. Kantor MPP bertempat di persimpangan Merdeka-Teuku Umar (Depan Kantor Pos), bekas kantor DPMPTSP.
Kata Istiqomah lagi, saat uji coba branding MPP tanggal 19 Desember 2025 itu, ada 9 mitra sudah bergabung. Targetnya, akan ada 28 instansi dan organisasi dalam MPP. Sisa 19 instansi ini untuk tahap awal tetap bergabung, namun baru sebatas digitalisasi. Pengurusan tetap melalui website MPP, namun pelayanan di gedung masing-masing.
"Kita gunakan Gedung DPMPTSP karena di sana merupakan cagar budaya. Jadi nanti MPP kiya bernuansakan melayu dan cagar budaya. Tahun depan kita mulai rehab gedungnya, anggaran sudah ada," kata Istiqomah.(wir)