Riau Pekanbaru Nasional Internasional Hukum Ekonomi Olahraga Berita Hiburan Kesehatan Kriminal Pendidikan Sumatera Politik Perca Liputan Khusus Lingkungan Ladies Kebudayaan Begini Ceritanya Kick Out Hoax Interaktif Gaya Hidup Feature Buku Opini Betuah

Beranda Negara Bukan Daerah Pinggiran, Meranti Ajukan Usulan Prioritas Dalam Rakor Perbatasan

Wira Saputra • Selasa, 18 November 2025 | 22:06 WIB
Wabup Muzamil ketika mengikuti Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor.
Wabup Muzamil ketika mengikuti Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor.

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Rakor Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Sentul, Bogor, 18–19 November, menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperjuangkan kebutuhan riil wilayah terdepan.

Wakil Bupati Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa daerahnya hadir bukan sekadar mengikuti agenda tahunan, tetapi membawa paket usulan yang telah dikaji berbasis kebutuhan lapangan.

"Kita fokus pada pelayanan dasar di tiga kecamatan prioritas—Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus diperkuat," tegas Muzamil.

Kabag Perbatasan Setdakab Meranti, Gilang Wana Wijaya, menambahkan bahwa seluruh OPD teknis telah menyiapkan dokumen usulan sesuai mandat BNPP. Forum yang mempertemukan 40 kementerian/lembaga ini dinilai krusial untuk menyelaraskan program pusat dengan kebutuhan Meranti.

"Tujuan kita jelas, memastikan usulan Meranti masuk dalam kebijakan nasional," kata Gilang.

Rakor dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago, bersama Mendagri Tito Karnavian. Tito menegaskan bahwa kawasan perbatasan kini dipandang sebagai "beranda depan" yang harus dibangun secara tangguh dan mandiri, bukan lagi dianggap pinggiran.

BNPP menargetkan Rakorendal menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih operasional, mencakup penguatan keamanan lintas batas, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan tata kelola kelembagaan.

Gilang menyebut Meranti memiliki kepentingan besar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. "Pembangunan perbatasan harus tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat pesisir," ujarnya.

Muzamil menegaskan bahwa Meranti datang dengan pendekatan lebih teknis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Usulan yang diajukan bukan sekadar daftar kegiatan rutin, tetapi kebutuhan mendesak masyarakat di garis depan Indonesia.

"Masyarakat perbatasan tidak boleh lagi menjadi penonton pembangunan. Ini saatnya pelayanan dasar dipercepat," tutup Muzamil.

 

Editor : Rinaldi
#Pelayanan Dasar #wabup meranti #usulan prioritas #daerah perbatasan