SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar segera merealisasikan rencana pembangunan sejumlah jembatan yang telah ambruk di sejumlah titik.
Upaya itu kembali ditegaskan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, saat bertemu Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Riau, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar bersifat koordinatif, tetapi menjadi bentuk desakan politik agar DPRD Riau menggunakan fungsi anggaran dan pengawasannya untuk mendorong Pemprov Riau menjadikan pembangunan jembatan di Meranti sebagai prioritas utama tahun anggaran 2026.
Bupati Asmar menilai, kondisi jembatan yang sudah roboh tidak bisa lagi ditangani dengan solusi sementara, karena berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang, hingga akses layanan dasar.
“Ini bukan sekadar jalan rusak, tapi jembatan yang sudah ambruk dan memutus akses masyarakat. Kalau ini terus ditunda, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga keselamatan warga,” tegas Bupati Asmar.
Ia menegaskan bahwa status jembatan dan ruas jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi, sehingga Pemkab Meranti memiliki keterbatasan untuk melakukan pembangunan permanen dengan APBD kabupaten.
“Kami di daerah hanya bisa melakukan penanganan darurat. Untuk pembangunan permanen, itu kewenangan dan tanggung jawab provinsi. Karena itu kami datang langsung ke DPRD Riau agar persoalan ini tidak lagi tertunda,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui keterbatasan fiskal akibat menurunnya dana transfer pusat. Namun ia menyebut kondisi jembatan yang roboh di Meranti merupakan keadaan darurat yang tidak bisa disamakan dengan usulan infrastruktur biasa.
“Meranti ini punya jembatan yang sudah jatuh dan roboh. Ini bukan soal peningkatan, tapi pemulihan akses dasar masyarakat. Ini harus masuk prioritas,” kata Kaderismanto.
Meski demikian, belum adanya kepastian anggaran membuat Pemkab Meranti menilai perlu adanya tekanan politik yang lebih kuat agar pembangunan tidak kembali bergeser akibat keterbatasan APBD provinsi.
Bupati Asmar menyebut, Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Selat Akar menjadi titik krusial yang harus segera dibangun ulang, bukan sekadar diperbaiki, karena kondisi struktur yang sudah tidak layak.
“Kami berharap DPRD Riau tidak hanya menyetujui di atas kertas, tapi benar-benar mengawal sampai masuk dalam program dan anggaran pembangunan provinsi, bahkan jika perlu diperjuangkan ke pusat,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., yang turut hadir, menilai keterlambatan pembangunan jembatan akan memperlebar ketimpangan layanan infrastruktur antara wilayah kepulauan dan daratan di Riau.
“Kalau akses dasar saja terus tertunda, masyarakat kepulauan akan selalu tertinggal. Karena itu kami berharap DPRD Riau benar-benar memperjuangkan ini, bukan hanya menjadi catatan rapat,” ujarnya.
Pemkab Meranti berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada komitmen lisan, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret DPRD Riau menekan Pemprov agar segera menetapkan pembangunan jembatan Meranti sebagai program prioritas, mengingat dampaknya langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat kepulauan. (wir)
Editor : M. Erizal