SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Hingga awal tahun 2026, pembangunan Jembatan Panglima Sampul di Sungai Perumbi, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, belum masuk dalam daftar pekerjaan utama Pemerintah Provinsi Riau.
Padahal, jembatan tersebut telah ambruk dan memutus akses transportasi warga serta jalur distribusi hasil produksi masyarakat. Kondisi ini membuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong agar Pemprov Riau, melalui DPRD segera mengalokasikan anggaran pembangunan permanen, bukan sekadar penanganan darurat.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar, menyebut sejak awal pihaknya mengusulkan dua jembatan provinsi untuk dibangun tahun ini, yakni Jembatan Selat Akar dan Jembatan Panglima Sampul. Namun akibat kebijakan efisiensi anggaran, provinsi baru menyanggupi satu proyek.
"Yang belum terakomodir itu Jembatan Panglima Sampul, padahal ini yang paling berdampak karena sudah roboh dan menutup jalur sungai. Ini bukan sekadar rusak ringan," kata Asmar.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat sekitar Sungai Perumbi, termasuk bagi aktivitas ekonomi seperti kilang sagu, distribusi bahan pokok, serta akses warga menuju pusat layanan.
Karena itu, Pemkab Meranti mendorong agar pembangunan Jembatan Panglima Sampul tetap diupayakan melalui APBD Perubahan 2026, atau jika tidak memungkinkan, harus menjadi prioritas mutlak pada APBD 2027.
"Kami tidak ingin ini berlarut-larut. Kalau bisa diperubahan, kita dorong diperubahan. Kalau tidak, jangan lagi bergeser di 2027," tegasnya.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui bahwa kondisi fiskal provinsi saat ini membatasi ruang belanja infrastruktur. Namun ia menilai kasus jembatan ambruk di Meranti memiliki tingkat urgensi yang berbeda dibanding proyek peningkatan jalan biasa.
"Ini bukan soal peningkatan kualitas, tapi pemulihan akses masyarakat. Karena itu tetap kami masukkan sebagai prioritas yang akan diperjuangkan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menilai keterlambatan pembangunan jembatan mencerminkan tantangan besar daerah kepulauan dalam mendapatkan perhatian anggaran yang proporsional.
"Kalau akses dasar seperti jembatan saja tidak segera dipulihkan, dampaknya ke ekonomi masyarakat akan panjang. Ini yang terus kami suarakan di provinsi," katanya.
Saat ini, masyarakat di sekitar Sungai Perumbi masih mengandalkan jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko, sementara sebagian aktivitas ekonomi terpaksa dibatasi akibat terputusnya jalur sungai utama. Pemkab Meranti berharap keputusan anggaran di tingkat provinsi tidak kembali menunda pemulihan akses vital tersebut.
Editor : Rinaldi