SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Ratusan hektare (Ha) lahan sawah di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih belum produktif akibat terdampak intrusi air asin. Pemerintah daerah pun kembali mendorong bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat agar lahan pertanian yang terlantar tersebut bisa kembali digarap petani.
Dari total 3.309 hektare luas lahan baku sawah yang tersebar di Kepulauan Meranti, saat ini hanya sekitar 2.400 hektare yang masih aktif ditanami padi. Sementara 909 hektare lainnya terpaksa terbengkalai karena ditinggalkan petani akibat penurunan kualitas lahan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti Ifwandi, mengatakan persoalan utama yang membuat lahan sawah tidak lagi produktif adalah masuknya air asin ke area pertanian, terutama di kawasan pesisir.
Baca Juga: 909 Hektare Sawah di Kepulauan Meranti Terlantar, Perlu Rehabilitasi
Akibat kondisi tersebut, banyak petani memilih menghentikan aktivitas bertani karena hasil panen terus menurun dan tidak lagi sebanding dengan biaya produksi.
“Sekarang yang masih bisa ditanami padi sekitar 2.400 hektare. Sementara sisanya sekitar 909 hektare masih terlantar karena dampak air asin sehingga perlu dilakukan rehabilitasi,” ujar Ifwandi kepada Riau Pos, Senin (29/6).
Baca Juga: Tahap Pertama Rp1,9 Miliar, Pembangunan Masjid Penyagun Bakal Lanjut Dengan Pagu Rp1,8 Miliar
Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah telah berulang kali mengusulkan bantuan rehabilitasi kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan tindak lanjut.
Padahal, rehabilitasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengembalikan produktivitas lahan sawah yang rusak.
Baca Juga: 30 Pelajar Lolos Paskibra 2026
Kebutuhan rehabilitasi mencakup pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti pintu klep, tanggul penahan air, dan normalisasi parit guna mengendalikan masuknya air asin ke areal persawahan.
“Usulan bantuan sudah kami sampaikan dalam dua tahun terakhir, tetapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Padahal rehabilitasi ini penting agar lahan yang terlantar bisa kembali produktif,” jelasnya.
Selain fokus pada rehabilitasi sawah lama, Pemkab Meranti juga terus mendorong perluasan areal persawahan baru melalui program cetak sawah rakyat.
Tahun ini, pemerintah daerah mengusulkan pembukaan sawah baru seluas 704 hektare kepada pemerintah pusat. Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Desa Bina Maju, Desa Maini, Kedabu Rapat, Rangsang, Penyagun, serta beberapa desa lainnya.
Namun realisasi program itu juga belum berjalan optimal. Dari total usulan 704 hektare, baru 73 hektare yang berhasil masuk tahap Survei Investigasi Desain (SID), terutama di wilayah Rangsang Barat dan Penyagun.
Sementara sisanya masih terkendala persoalan administrasi, karena sebagian lahan berada di kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) gambut.
Ifwandi mengatakan pihaknya kini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Riau untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan pelepasan kawasan agar usulan cetak sawah dapat diproses lebih lanjut.(lim)
Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang
Editor : Arif Oktafian