SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir mendapat tambahan dukungan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi memberikan rekomendasi dukungan terhadap aspirasi pembentukan daerah baru tersebut.
Dukungan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOP-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda audiensi. Di meja bupati, para pejuang DOB menyampaikan aspirasi sekaligus meminta rekomendasi Pemkab Meranti sebagai bagian dari proses perjuangan pembentukan Riau Bagian Pesisir.
Baca Juga: Empat Terduga Pelaku PETI Diamankan di Sungai Paku, 10 Rakit Dibakar di Cerenti
Asmar menyatakan Pemkab Meranti mendukung perjuangan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Asmar.
Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes
Pemkab Meranti juga mengapresiasi aspirasi masyarakat yang terus mendorong pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. Semangat tersebut salah satunya diwujudkan melalui kesepakatan yang dikenal dengan nama "Mufakat Dumai."
Berbeda dengan Pemkab Meranti yang telah menyatakan dukungan, DPRD Kepulauan Meranti masih membuka ruang pembahasan. Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Khalid Ali mengatakan, dukungan terhadap pembentukan DOB perlu dibarengi kajian terhadap sejumlah persoalan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana lokasi ibu kota daerah otonomi baru.
Menurut Khalid, aspirasi para pejuang DOB merupakan hal yang perlu diperhatikan. Namun, keputusan terkait ibu kota harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan.
Baca Juga: Padat Karya jadi Kunci Ekonomi Pekanbaru Tumbuh 7,39 Persen, Tertinggi di Indonesia
"Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai. Kalau di Siak, alhamdulillah," ujarnya.
Khalid menegaskan pembahasan mengenai lokasi ibu kota tidak bisa dilakukan secara sederhana. DPRD perlu melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Karena itu, DPRD Kepulauan Meranti belum mengeluarkan rekomendasi. Lembaga legislatif tersebut masih menunggu pandangan seluruh fraksi untuk menentukan sikap terhadap aspirasi pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.
Baca Juga: Mobil dan Jenazah Aris Sanda Korban Penembakan KKB Ditemukan di Jalan Trans Wamena
Dengan adanya dukungan Pemkab Meranti, perjuangan DOB Riau Bagian Pesisir kini memasuki tahapan penting. Namun, dukungan politik daerah tersebut bukan berarti proses pembentukan DOB otomatis berjalan. Seluruh tahapan tetap harus memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi langkah Pemkab Kepulauan Meranti yang memberikan rekomendasi dukungan. Ia berharap dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi perjuangan pembentukan Riau Pesisir.
"Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah ke depannya," ujar Norhamsyah, yang juga merupakan putra Kepulauan Meranti.
Editor : Rinaldi