TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Mendukung program nasional ketahanan pangan dan makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, Polres Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (6/2/2025) pukul 10.00 WIB di ruang Rupatama Polres Kuansing.
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah-langkah implementasi program ketahanan pangan di Kabupaten Kuansing, termasuk memastikan kesiapan lahan dan pendistribusian sumber daya, serta membahas teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Kuansing dan Polres Kuansing. Di antaranya, Bupati Kuantan Singingi, Dr H Suhardiman Amby MM, Kapolres Kuansing AKBP Angga Febrian Herlambang SIK SH, Pj Sekda Kabupaten Kuansing, dr Fardiansyah SpOg. Juga Waka Polres, Kompol Novaldi SSos MSi, Pejabat Utama (PJU) dan Perwira Polres, serta kepala dinas dan badan terkait Pemkab Kuansing.
Dalam pertemuan itu, Kapolres Kuansing AKBP Angga Febrian Herlambang menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan seluruh pihak yang hadir. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dalam mendukung program nasional ini agar berjalan dengan maksimal," ujar Kapolres.
Ia menyoroti pentingnya pendataan lahan secara akurat dan memastikan lokasi yang digunakan tidak bermasalah atau berada dalam kawasan hutan. Berdasarkan paparan Bupati Kuansing, telah tersedia 716 hektare lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program ini. Oleh karena itu, Kapolres meminta para Kapolsek untuk menugaskan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pengecekan lokasi secara langsung.
"Kabag SDM juga diminta untuk mendata dengan benar jumlah lahan yang tersedia agar pendistribusian pupuk dan bibit dapat dilakukan secara tepat sasaran," tambahnya.
Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM mengapresiasi inisiatif Polres Kuansing dalam menyelenggarakan rakor ini. Menurutnya, program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis merupakan amanah dari Presiden RI yang wajib disukseskan di tingkat daerah.
"Minimal setiap desa mengalokasikan 1 hektare lahan untuk menanam jagung sebagai komoditas utama. Kegiatan ini harus melibatkan pemerintah desa yang didampingi oleh Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah," kata Suhardiman Amby.
Suhardiman Amby menekankan bahwa 20 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Selain itu, seluruh dinas terkait, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendukung program ini.
"Penting untuk memastikan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Kita juga harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam hal persiapan, pendampingan, dan pemeliharaan lahan guna mencapai hasil yang maksimal," tambahnya.
Pemkab Kuansing telah memiliki 116 hektare lahan ketahanan pangan dari program tahun 2024. Untuk tahun 2025, tersedia tambahan anggaran dari Dinas Pertanian yang dapat digunakan untuk mengelola 600 hektare lahan dengan dukungan bibit dan pupuk.
Kadis Pertanian, Ir Emmerson, menyampaikan untuk tahun 2025, Pemkab Kuansing telah mengalokasikan anggaran bagi 600 hektare lahan yang difokuskan pada penyediaan bibit dan pupuk untuk tanaman jagung. Sebanyak 3 hektare di Teberau Panjang dan 12 hektare di Logas Hilir telah dialokasikan untuk tahap awal program. Pihak perusahaan yang hadir menyatakan kesiapannya dalam menyediakan lahan dan berkontribusi mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Kuansing.
Setelah melalui pembahasan mendalam, rapat menyepakati bahwa Polres Kuansing akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Kuansing dalam mengawal dan menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Editor : Rinaldi