Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Riau Bakal Panggil Dishub  

A
Penulis: Afiat Ananda❯
KHAIRUL UMAM. (JPG)
KHAIRUL UMAM. (JPG)

Advertisement

 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Duga­an praktik penyerobotan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Rupat yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian dari DPRD Riau. 

Peristiwa tersebut memicu reaksi publik karena dinilai mencerminkan ketidak­adilan dalam pelayanan penyeberangan.

Advertisement

Sejumlah pengguna jasa penyeberangan mengeluhkan harus mengantre selama berjam-jam tanpa kepastian keberangkatan. Di sisi lain, beberapa kendaraan disebut dapat masuk ke kapal lebih cepat meski datang belakangan.

Muncul du­ga­an bahwa ken­daraan-ken­daraan tersebut memperoleh prioritas melalui praktik tidak semestinya dengan memanfaatkan jasa oknum petugas yang bertugas di lokasi penyeberangan.

Advertisement

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat terkait persoalan tersebut. Namun, hingga kini pihaknya belum melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Riau berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau bersama pengelola penyeberangan guna meminta penjelasan terkait dugaan tersebut.

“Mungkin nanti kalau bisa, kalau memang ini jadi masalah, ya kita panggil lagi Dishub ya kan. Ada apa masalah yang sebenarnya. Dishub sebagai mitra kita, ya kita tentu tidak ingin kejadian-kejadian seperti demikian terjadi,” ujar Khairul Umam, Rabu (3/6).

Khairul berharap sistem pengelolaan pelabuhan dapat segera dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib dan transparan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan penerapan sistem digital seperti yang digunakan di Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Ia menilai perbaikan tersebut penting mengingat jalur penyeberangan Dumai-Rupat berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, ASDP, serta pemerintah daerah setempat untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Riau Sebut PTPN IV Regional III Lampaui Kewajiban 20 Persen

DPRD Riau Sebut PTPN IV Regional III Lampaui Kewajiban 20 Persen

DPRD Riau menyebut PTPN IV Regional III telah melampaui kewajiban kemitraan 20 persen dan terus mendukung masyarakat.

DPRD Riau Minta Dinas Awasi Harga Sawit

DPRD Riau Minta Dinas Awasi Harga Sawit

DPRD Riau minta Disbun awasi ketat harga sawit agar petani tidak dirugikan dan ekonomi daerah tetap stabil.

Komisi III DPRD Kuansing Tinjau Pembangunan Astaka MTQ Riau, Minta Digesa, PUPR Yakin Bisa Digunakan

Komisi III DPRD Kuansing Tinjau Pembangunan Astaka MTQ Riau, Minta Digesa, PUPR Yakin Bisa Digunakan

PUPR Kuansing yakin Astaka MTQ Riau dapat selesai tepat waktu. Memastikan hal itu, Komisi III DPRD Kuansing meninjau pembangunan astaka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer