TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- Tambahan 2.169 orang PPPK Kabupaten Kuansing, membuat penempatan aparatur sipil negara (ASN) di dinas/badan terjadi penumpukan. Sehingga membuat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kuansing harus melakukan penataan kebutuhan PPPK.
BKPP meminta pada dinas/badan menata dan menyusun jumlah kebutuhan tambahan PPPK sesuai keilmuannya. "Sudah dua hari ini, kita bersama dinas/badan melakukan penataan, sehingga tidak terjadi penumpukan dan bisa maksimal mendukung kinerja dinas/badan," kata Kepala BKPP Kuansing, Drs Muradi MSi, Rabu (25/2/2026).
Muradi menjelaskan, dengan adanya penambahan PPPK I dan II lalu, jumlah ASN di masing-masing bertambah dan berlebih. Makanya perlu dilakukan penataan ulang kembali.
Apalagi, ada surat dari Menkoperasi untuk mendukung operasional koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP), meminta dukungan tenaga ASN di daerah. Di Kabupaten Kuansing, akan ada 229 KDKMP yang akan siap beroperasi. Makanya, sebagian PPPK ini akan ditugaskan di KDKMP sesuai asal domisili PPPK itu sendiri.
"Sekarang kan PPPK ini berasal dari 15 kecamatan di Kuansing. Mereka jauh-jauh di tempatkan di dinas/badan di Teluk Kuantan. Kalau ditugaskan di KDKMP kan bisa lebih maksimal. Tapi nanti kita pastikan setelah penataan ini," jelas Muradi.
Sementara soal pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Muradi belum bisa memastikannya. Dia menyebutkan, hasil penataan ulang penempatan PPPK tahap I dan II yang sudah bertugas, menjadi acuan dalam penempatan PPPK Paruh Waktu nantinya.
Editor : Rinaldi