RIAUPOS.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi di Telukkuantan, Senin (29/6). Kehadiran tim KPK di Kuansing langsung menyita perhatian publik. Informasi mengenai kedatangan tim KPK beredar luas. Bahkan, muncul kabar yang menyebut adanya sejumlah pejabat di kabupaten ini yang diamankan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK yang membenarkan informasi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum memberikan penjelasan secara rinci. Ia hanya menjawab singkat, “Nanti dikabarin kalau sudah oke ya mas,” kata Budi, Senin (29/6).
Pernyataan tersebut belum memberikan kepastian mengenai agenda maupun kegiatan yang dilakukan tim KPK di Kuansing.
Baca Juga: Polsek Cerenti Tindak Lanjuti Laporan, Empat Rakit PETI Dimusnahkan di Desa Pulau Busuk
Bupati Kuansing H Suhardiman Amby yang dicoba dihubungi melalui ponselnya, Selasa (30/6) dini hari pukul 00.35 WIB tidak ada respon. Pesan WA yang dikirimkan hanya centang satu. Padahal sebelumnya, Ahad (28/6) sore pukul 17.31 WIB, WA yang dikirimkan Riau Pos centang dua dan aktif meski tidak ada balasan.
Sementara itu, Sekda Kuansing Zulkarnain yang dihubungi Selasa (30/6) pukul 00.46 WIB dinihari juga tidak ada respon dan hanya centang satu. Begitu juga saat coba dihubungi dengan WA call, hanya nada memanggil.
Padahal di nomor ponsel yang sama, Riau Pos sempat menelepon dan menanyakan kabar sang Sekda pada 18 Juni 2026 pada pukul 11.28 WIB, nomor ponselnya aktif. Bahkan Sekda Zulkarnain sempat membalas sedang acara.
Baca Juga: Rumah Dinas Sekda Kuansing Dijaga Brimob, Tim KPK Keluar Disusul Wabup Kuansing Muklisin
Sementara Wabup Kuansing H Muklisin setelah tim KPK keluar dari rumah dinas jabatan, juga keluar dari rumah dinas jabatan Sekda Kuansing dengan mobil Jazz merah pelat nomor Kuansing. Namun belum bisa dipastikan Wabup H Muklisin pulang ke kediamannya di Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat atau ke tempat lain.
Rumah dinas jabatan Sekda Kuansing tampak dijaga lima orang personel Brimob Polda Riau dengan senjata laras panjang sejak Senin (29/6) pagi hingga malam. Riau Pos bersama awak media lainnya menunggu di rumah dinas yang didatangi Tim KPK itu hingga malam hari.
Sekitar pukul 20.20 WIB satu unit mobil pickup Brimob dan dua unit mobil berwarna hitam membawa empat orang yang diduga Tim KPK keluar.
Lampu temaram di halaman rumah dinas membuat awak media tidak bisa melihat secara je;;las. Tetapi di rombongan tidak tampak pejabat Kuansing yang ikut.
Awak media meminta Satpol PP Kuansing yang berjaga di pos agar Sekda Zulkarnain keluar menemui awak media. Karena menurut anggota Satpol PP Kuansing yang bertugas, Sekda Zulkarnain masih di dalam rumah dinas.
Sampai pukul 21.30 WIB ini, tidak ada keterangan resmi yang menyebutkan ada sejumlah pejabat teras Kuansing yang dibawa KPK. Sejak bergulir informasi ini, sejumlah pejabat Kuansing sulit dihubungi dan tidak mau merespon.
Tim KPK di Rumah Dinas Sekda
Sebelumnya, sejak pagi sudah heboh beredar kabar KPK turun ke Kuansing. Personel KPK sempat terlihat awak media di rumah dinas Sekda Kuansing, Kelurahan Sungai Jering sekitar pukul 11.00 WIB. Tim KPK kembali masuk ke dalam rumah ketika melihat awak media di luar pagar rumah dinas.
Riau Pos mencoba mencari tahu keberadaan bupati, wabup, dan sekda di kantor bupati. Tetapi ketiganya tidak ada. Menurut petugas jaga kantor, bupati, wabup dan sekda sejak Senin pagi tidak masuk kantor. Termasuk juga di kantor Dinas PUPR Kuansing, dimana biasanya Bupati H Suhardiman Amby sering bersama Kadis PUPR. Dia juga tidak terlihat berada di sana.
Saat dihubungi melalui ponselnya untuk menanyakan apakah Ade Fahree Arip bersama dengan Bupati Kuansing H Suhardiman Amby, nomor ponselnya tidak aktif. Staf di ruang Dinas PUPR tidak tau keberadaan pimpinannya itu. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati di kawasan simpang empat lampu merah Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, juga kosong.
Plh Kepala Dinas Kominfo Kuansing Hevi H Antoni yang dikonfirmasi terpisah, tidak tahu keberadaan ketiga atasannya itu. Hevi H Antoni mengaku terakhir kali bersama Bupati H Suhardiman Amby saat pelantikan Ketua Pemuda Panca Marga Riau, Ahad (28/6) malam di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati.
Sedangkan hari ini, dia belum ada bertemu bupati, wabup dan sekda. “Tadi malam terakhir mendampingi pak bupati pelantikan sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Riau. Pagi ini belum ada dan memang tidak ada agenda pak bupati, wabup dan sekda,” ujar Hevi.
Riau Pos bersama awak media lainnya lalu melakukan pemantauan ke Polres Kuansing. Sebab ada informasi yang menyebutkan kalau beberapa pejabat teras Kuansing dibawa ke Polres Kuansing.
Tetapi saat sampai di pos jaga mau masuk Polres Kuansing, tidak seperti biasanya. Gerbang masuk Polres Kuansing dijaga oleh tiga personel polisi berseragam Brimob dan tiga berseragam polisi biasa.
Salah seorang perwira yang menjaga pos masuk itu menyampaikan permohonan maaf kepada awak media bahwa untuk saat ini Polres Kuansing tidak boleh dimasuki. Tidak ada alasan yang pasti dari perwira bernama Iptu Febri itu. Dia hanya mengarahkan tim media dengan Kasi Humad Polres Kuansing, Iptu Abdul Razak. “Maaf teman-teman, sekarang belum bisa masuk ke Polres, untuk segala keperluan teman-teman silakan ke Kasi Humas saja langsung,” ujarnya.
Kasi Humas Polres Kuansing IPTU A Razak yang dikonfirmasi menyebutkan kalau dia tengah berada di luar. Menurutnya, saat ini memang dibatasi masuk ke Mapolres Kuansing. Ditanya apa alasannya, Razak banyak mengelak. Razak yang ditanya apakah ada pejabat teras Kuansing yang dibawa ke Mapolres Kuansing, juga mengaku tidak ada melihat sejak pagi.
Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana yang dihubungi, juga merespon apa apa. Kondisi ini terlihat janggal dari kondisi biasanya bagi awak media.
Asisten III Setda Kuansing, Drs Azhar MM yang dihubungi, mengaku tengah berada di dalam rumah. “Saya justru baru tau membaca berita dari berbagai WA grup Kuansing,” ujarnya
Azhar menyebutkan, sedari pagi hingga sore tidak bertemu dengan Bupati, Wabup maupun Sekda. Sekitar pukul 10.00 WIB dia memimpin rapat MTQ Riau di sekretariat panitia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kuansing yang berada di depan rumah Dinas Jabatan Bupati yang kosong.
“Rapat di Sekretariat Panitia MTQ itu selesai sampai sore. Lalu saya pergi melihat pacu Jalur Rayon II hari ketiga,” ujarnya.
Azhar enggan berkomentar tentang informasi yang beredar di WA grup maupun media sosial kini. “Sebaiknya kita tunggu saja informasi akurat dari pejabat yang berwenang,” ujarnya.
Ramai-Ramai Ganti Nomor Handphone
Sebelumnya ada hal yang janggal terjadi pada sejumlah pejabat di Pemkab Kuansing. Sebelum kedatangan KPK yang santer disebut-sebut mengamankan sejumlah pejabat teras Kuansing, pada akhir Mei atau awal Juni 2026, pejabat Kuansing ramai-ramai ganti nomor handphone.
Aksi ganti nomor handphone itu mulai dari Bupati Kuansing H Suhardiman Amby, Wakil Bupati H Muklisin, Sekda Kuansing Zulkarnain dan sejumlah kepala dinas dan badan serta DPRD Kuansing. Hal ini membuat Riau Pos bersama awak media yang bertugas di Kuansing kesulitan menghubungi untuk melakukan wawancara dan konfirmasi terkait program dan informasi seputar Kuansing.
Bupati Kuansing H Suhardiman Amby disela-sela meninjau pembangunan Astaqa Utama MTQ Riau beberapa waktu lalu yang ditanya soal itu, menjawab dengan santai. “Ini cuma ganti nomor handphone sebentar saja. Tau lah dinda,” jawabnya santai ketika itu.
Begitu pula Wabup H Muklisin saat paripurna Jawaban Pemerintah tentang Ranperda perubahan SOTK di gedung DPRD Kuansing pekan lalu, juga menjawab dengan santai dan tak detail. “Biasalah mas, sementara nomor handphone diganti dulu,” ujar Muklisin saat itu.
Kuat dugaan bahwa aksi ganti nomor handphone ramai-ramai itu erat kaitannya dengan kedatangan tim KPK ke Kuansing saat ini.
Tiga Bupati sebelumnya Tersangkut Kasus Hukum
Kabar adanya operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuantan Singingi (Kuansing) Senin (29/6), kembali mengarahkan perhatian publik pada rekam jejak kasus korupsi yang pernah menjerat sejumlah mantan kepala daerah di negeri jalur tersebut.
Kasus pertama menjerat mantan Bupati Kuansing Sukarmis, yang menjabat selama dua periode, 2006–2011 dan 2011–2016. Ia menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Hotel Kuansing yang menggunakan anggaran APBD Tahun 2013 dan 2014. Proyek pembangunan hotel milik pemerintah daerah tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp22,6 miliar. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan Sukarmis sebagai tersangka sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah itu, mantan Bupati Mursini, yang memimpin Kuansing pada periode 2016–2021, juga berurusan dengan hukum. Ia divonis bersalah dalam perkara korupsi belanja barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kuansing Tahun Anggaran 2017. Dalam proses peradilan, hukuman terhadap Mursini bahkan diperberat di tingkat banding menjadi delapan tahun penjara setelah majelis hakim menyatakan ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Kasus berikutnya menimpa Andi Putra, Bupati Kuansing hasil Pilkada 2020. Pada Oktober 2021, Andi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.
KPK menduga ia menerima uang dari pihak swasta sebagai imbalan membantu proses perizinan perusahaan perkebunan. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Andi Putra dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Setelah Andi Putra diberhentikan, Suhardiman Amby yang saat itu menjabat Wakil Bupati kemudian dilantik menjadi Bupati Kuansing definitif dan memimpin daerah tersebut hingga saat ini.
Suhardiman Amby bukan sosok baru di panggung politik Riau. Pria kelahiran Kenegerian Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, 16 Juli 1969 itu telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan.
Ia mengawali karier politik sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sebelum kemudian maju pada Pilkada Kuansing 2020 sebagai calon wakil bupati berpasangan dengan Andi Putra. Pasangan tersebut memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuansing periode 2021–2024.
Namun, perjalanan pemerintahannya berubah ketika Bupati Andi Putra terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK pada Oktober 2021. Sejak saat itu, Suhardiman dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing selama lebih dari dua tahun hingga akhirnya dilantik sebagai bupati definitif pada Juli 2023 untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Pada Pilkada 2024, Suhardiman kembali maju dan berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah. Ia kemudian dilantik sebagai Bupati Kuantan Singingi periode 2025–2030. Selama memimpin, ia dikenal aktif mengusung berbagai program pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui Festival Pacu Jalur.
Dari sisi pendidikan, Suhardiman menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Riau, melanjutkan pendidikan magister, hingga meraih gelar doktor. Selain aktif di pemerintahan, ia juga dikenal sebagai tokoh politik yang pernah memimpin kepengurusan partai di tingkat Kabupaten Kuansing.(dac/yus)
Laporan Tim Riau Pos, Telukkuantan dan Jakarta
Editor : Arif Oktafian