TELUKKUANTAN(RIAUPOS.CO) - Iven pacu jalur tradisional di Tepian Narosa Telukkuntan dijadwalkan berlangsung 19-23 Agustus 2026. Panitia Pacu Jalur Tradisional 2026 pun melakukan pembahasan rangkaian iven tradisi kebanggaan masyarakat Kuansing itu.
Salah satu topik pembahasan bersama Plt Bupati Kuansing H Muklisin dan OPD di ruang multimedia, Senin (13/7/2026) itu, adalah soal biaya pelaksanaan. Dari rapat pembahasan bersama, anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian pacu jalur tradisional 2026 itu, diperlukan anggaran sebesar Rp6,6 miliar.
Sementara di dalam APBD Kuansing 2026, hanya menganggarkan dana sebesar Rp1,2 miliar.
"Jadi untuk pelaksanaan iven pacu jalur 2026 membutuhkan anggaran Rp6,6 miliar. Sedang APBD kita hanya mengalokasikan sebesar Rp1,2 miliar," ungkap Ketua Umum Pacu Jalur Tradisional 2026, Andi Cahyadi kepada Riaupos.co, Selasa (14/7/2026).
Dari pertemuan itu, lanjut Andi Cahyadi, masih kekurangan dana sebesar Rp5,4 miliar. Kekurangan dana ini butuh kerja keras bersama termasuk Pemkab Kuansing menjelang satu bulan pelaksanaan iven pacu jalur.
"Makanya panitia menyampaikan jaih-jauh hari ada Pemkab untuk bersama-sama mencari solusinya, mencari dukungan tambahan anggaran biaya pelaksanaan," ujar Andi Cahyadi.
Memang di dalam rapat pembahasan bersama kemarin, Plt Bupati H Muklisin mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah Pemkab Kuansing akan membuka kembali ruang bagi keterlibatan sponsor jalur pada penyelenggaraan Festival Pacu Jalur (FPJ) 2026.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Meranti Kembali Digelar dalam Waktu Dekat, Jabatan Kosong Jadi Prioritas
Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan terhadap desa-desa pemilik jalur yang selama ini membutuhkan biaya besar untuk persiapan dan pelaksanaan iven pacu jalur itu sendiri.
"Kalau memang sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur hal itu, maka akan kita revisi agar budaya Pacu Jalur tetap dapat berkembang sekaligus mengurangi beban finansial yang selama ini dikeluhkan oleh desa-desa pemilik jalur," tegas Muklisin.
Muklisin menegaskan, regulasi yang melarang penyebutan sponsor jalur akan segera di evaluasi dan direvisi setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat.
"Memang sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Bupati yang mengatur agar sponsor jalur tidak lagi disebutkan saat festival pacu jalur. Namun, besok akan kita revisi. Banyak masyarakat yang menyampaikan kepada saya bahwa keberadaan sponsor sangat membantu pembiayaan operasional jalur di desa mereka. Aspirasi itu tentu menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.
Menurut Muklisin, keterlibatan dunia usaha melalui skema sponsorship bukan hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam melestarikan budaya daerah sekaligus meringankan beban masyarakat yang selama ini bergotong royong membiayai pembuatan, perawatan, dan persiapan jalur.
Baca Juga: Kapolres Kampar Bersama PJU dan 12 Kapolsek Serentak Perkuat Sinergisitas dengan TNI dan Kejaksaan
Festival pacu jalur merupakan identitas budaya Kabupaten Kuantan Singingi yang harus terus di jaga keberlangsungannya. Karena itu, pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak agar penyelenggaraan festival semakin berkualitas tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.(dac)
Editor : Edwar Yaman