TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) -- DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menggelar paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026) sore.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Juprizal SE MSi, dihadiri Pj Sekda Drs Muradi MSI, 19 anggota DPRD serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Kuansing itu, dimanfaatkan oleh fraksi-fraksi untuk memberi masukan.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra dibacakan H Samsuarman, PDI Perjuangan Yusliadi, Demokrat Ike Krisnawati, PAN Aprison, Nasdem-PKS Syafril ST, dan PKB Diki Susanto. Secara umum fraksi menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal.
Baca Juga: Korban Loncat dari Jembatan Gantung Peranap Inhu ke Sungai Indragiri Ditemukan Meninggal Dunia
Fraksi Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp1,2 triliun lebih dengan pendapatan transfer mencapai Rp917 miliar lebih. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dinilai perlu diimbangi dengan penggalian potensi PAD, baik dari sektor pajak, retribusi maupun nonpajak.
Begitu pula dengan Fraksi PAN dan PKB. Mendorong optimalisasi aset daerah, sementara Fraksi PDI Perjuangan meminta revitalisasi aset yang belum produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra juga meminta kejelasan komposisi belanja pegawai dan barang/jasa serta memastikan penganggaran gaji PPPK selama setahun.
Baca Juga: Diduga Sopir Mengantuk, Ambulan RSUD Teluk Kuantan Laka Tunggal, Tak Ada Korban Jiwa
Salah satu sorotan penting datang dari Fraksi Nasdem-PKS. Syafril yang mewakili dua partai politik di DPRD Kuansing itu mendorong pemerintah daerah membangun dan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah.
Dimana digitalisasi dinilai penting untuk menciptakan pengelolaan pajak yang lebih transparan, memudahkan pemantauan penerimaan secara langsung, serta meningkatkan efektivitas pengawasan.
Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menggali potensi pendapatan secara maksimal tanpa harus membebani masyarakat melalui penambahan pajak. Fraksi lainnya juga menekankan perlunya evaluasi kinerja OPD dalam pencapaian target PAD, termasuk pemberian penghargaan bagi OPD yang berhasil melampaui target dan sanksi bagi yang tidak mencapai target.
Baca Juga: Wuling Perbarui Darion di GAW 2026, Tawarkan Jarak Tempuh EV hingga 480 Km
Fraksi Nasdem-PKS mengingatkan agar pengurangan dana transfer disikapi dengan pengendalian belanja tidak mendesak tanpa mengganggu hak aparatur, termasuk gaji dan TPP. Pemerintah daerah juga diminta menyelesaikan kewajiban sebelumnya, seperti tunda bayar, sebelum memasukkan program-program baru.
Pada sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan melalui Yusliadi menyoroti alokasi belanja modal sekitar Rp104 miliar lebih. Menurutnya, angka ini agar lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan meminta evaluasi terhadap SiLPA sebagai indikator efektivitas pelaksanaan program. Di bidang pembangunan dan pelayanan publik, Fraksi Gerindra dan PKB meminta perhatian terhadap perbaikan jalan, jaringan irigasi, akses produksi pertanian, akses pelajar, serta keselamatan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi prioritas, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan mutu pelayanan.
Baca Juga: Diduga Sopir Mengantuk, Ambulan RSUD Teluk Kuantan Laka Tunggal, Tak Ada Korban Jiwa
Fraksi PAN lewat juru bicaranya Aprison, turut menyoroti kesiapan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2027. Sementara itu, Fraksi PKB DIki Susanto mendorong optimalisasi potensi budaya Pacu Jalur agar manfaat ekonominya dapat terus dirasakan pelaku UMKM dan usaha mikro.
Fraksi-fraksi juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal daerah. Fraksi Demokrat menekankan agar sumber pembiayaan dan penyelesaian program disusun secara realistis serta dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Nasdem-PKS meminta evaluasi penggunaan kendaraan dinas agar sesuai peruntukannya. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.
Baca Juga: Romi Alfisah Putra Resmi Mendaftar, Berpeluang Besar Pimpin Golkar Kuansing
Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kuansing menekankan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat.
Berbagai masukan dan rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan selanjutnya, sehingga APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang transparan, efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi.
Editor : Rinaldi