PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memilih Riau sebagai lokasi kegiatan nasionalnya, Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis, yang resmi dimulai pada Jumat (21/8/2026).
Prosesi pembukaan dilaksanakan di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Kota Pekanbaru. Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan kompang, alat musik tradisional Riau, oleh Direktor Eksekutif Nasional Walhi Boy Jerry Even Sembiring bersama MenLH Mohammad Jumhur Hidayat, Wamendagri Bima Arya Suguarto, Pj Gubernur Riau SF Haryanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Ketua LAMR Riau Datuk Taufik Ikram Jamil dan segenap Forkompimda.
Boy Jerry Even Sembiring usai pembukaan mengatakan, pihaknya sengaja memilih Riau sebagai tempat pelaksaan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis. Bukan karena ia sendiri merupakan orang Riau, melainkan karena status strategis dan pentingnya Riau dalam isu lingkungan di Indonesia.
Baca Juga: Hadir di KKI 2026, Dua UMKM Riau Perkenalkan Wastra Riau ke Pasar Nasional
''Kami percaya Riau merupakan salah satu tempat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kerja kami selama satu tahun ini dan memastikan Walhi mendesain sebuah rencana yang jauh lebih besar, lebih kuat untuk tiga tahun ke depan,'' ujar Mantan Direktur Eksekutif Walhi Riau ini.
Lewat hajatan nasional Walhi di Riau ini, Even Sembiring juga ingin memastikan bahwa Walhi sebagai organisasi terbuka. Dimana pada pelaksanaan ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LAMR dan masyarakat adat di Riau.
''Kita menyebutnya sebagai critical engagement. Kita bisa berkolaborasi dengan negara, dengan seluruh masyarakat tentunya. Tapi di satu sisi, tidak akan menutup sisi kritis kita,'' ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Riau Perkuat Kolaborasi Perlindungan dan Pemulihan Ekosistem
Adapun tema kegiatan, yaitu 'Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis' ini menurut Even Sembiring membawa pesan kuat dan jelas dari apa yang akan dilakukan Walhi ke depan.
''Bahwa Walhi bekerja, bukan cuma untuk memastikan right to the healthy environment, bukan cuma bekerja untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi kami juga memastikan pemenuhan apa yang disebut dengan the right of nature, hak alam, atau the right of Mother Earth,'' tegasnya.
Sementara itu MenLH Jumhur ditemui usia mengunjungi stand kegiatan Walhi, turut menyinggung soal asap di Riau. Menurutnya, langkah mitigasi akan terus dilakukan mengadapi kemarau panjang pada tahun ini.
Baca Juga: Api Membakar Hutan dan Lahan 9 Provinsi di Indonesia, 6 Daerah Ini Prioritas Pemadaman Termasuk Riau
''Kita akan terus monitor dan melakukan mitigasi bersama seluruh unsur, mulai dari unsur terbawah, Manggala Agni hingga organisasi sipil seperti Walhi,'' ujarnya.
Jumhur pada kesempatan itu juga mengucapkan rasa syukur. Pada tahun ini, hingga Agustus 2026 ini, ia mengklaim bahwa korporasi pemegang konsesi dapat mencegah lahan mereka dari kebakaran. Jumhur mengingatkan mereka punya peran penting mitigasi kebakaran dan asap, sebaliknya ada ancaman serius bagi yang justru melanggar
Pj Gubernur Riau SF Haryanto pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Walhi yang telah memilih Riau sebagai tempat perhelatan Walhi nasional ini.
Baca Juga: Pesanan SPPG MBG Melonjak, Harga Ayam di Meranti Tembus Rp45 Ribu
Gubernur juga menyinggung soal isu kebakaran yang kini tengah dihadapi Riau. Pighaknya bersama Forkompimda telah punya komitmen bersama dalam upaya deteksi dini dan pemetaan terpadu, larangan membuka lahan dengan membakar, dan tanggung jawab pemilik dan pemegang izin pengelolaan lahan.
Namun, kata gubernur, pencegahan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan larangan dan sanksi. Membuka lahan tetap butuh cara, membakar lahan memberikan kerugian masif, dan merusak memberikan biaya yang sangat besar.
''Untuk itu, dalam konteks ini Riau tidak hanya akan membawa persoalan. Kita juga membawa satu ikhtiar konkrit melalui program Jurisdiction REDD+ Sub-National Program Riau. Jika gerakan melestarikan Indonesia merupakan takdir besar kita, maka REDD+ Riau adalah salah satu jalan yang kita sepakati untuk menterjemahkan angka-angka tersebut menjadi kenyataan di daerah,'' ujarnya.
Baca Juga: Cara PT BSP Perkuat Transformasi, Keandalan Operasi dan Ketahanan Bisnis melalui BCMS
SF Haryanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan Jurisdiction REDD+ Sub-National Riau di wilayah akuntansi seluas sekitar 2,65 juta hektar, dengan sekitar 3,5 juta hektar gambut yang terintegrasi dalam akuntansi emisi. Cakupan meliputi 12 kabupaten/kota dan 1.818 desa, termasuk 318 komunitas masyarakat adat dan 800 kelompok hutan sosial.
''Jadi kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak membakar, kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut memberikan manfaat ekonomi yang nyata,'' tegasnya.
Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis. Dengan demikian, kata gubernur, desa, masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok hutan sosial akan terdorong untuk saling memperkuat kinerja dan menjaga wilayah bebas dari Karhutla dan memulihkan ekosistem.
Baca Juga: Asbanda dan Bank Bengkulu Bahas Penguatan Likuiditas BPD
Alhamdulillah, tahapan teknis utama telah kita siapkan, saat ini kita masih menunggu letter of endorsement dari Bapak Dirjen yang disampaikan Pak Menteri Jumhur tadi. Ini harapannya ini persetujuannya tinggal ditangan Bapak Dirjen. Nanti kalau Pak Menteri, oke, ini bisa segera jalan,'' sebut gubernur.
Kapolda: Kita Harus Tobat Ekologis
Pada kesempatan yang sama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengklaim bahwa kebakaran yang saat inu terjadi, yaitu di wilayah Kerumutan, Pelalawan, sudah dapat dikendalikan.
Baca Juga: Pemkab Bersama Bulog Bengkalis Luncurkan Penyaluran Bantuan Pangan
''Untuk hari ini di Pelalawan, hanya sisa di Kerumutan. Kerumutan dalam 23 hari terbakar ada 270 hektar. Alhamdulillah berkat kerja kolaborasi bersama, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Forkopimda hadir bersama untuk bagaimana bisa melakukan pemadaman, dan 81 hektar sudah padam,'' ujarnya.
Kapolda juga memastikan penegakan hukum berlaku bagi sesiapa yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran. Ini masih dilakukan sejak ia bertugas di Riau dengan lebih dari 100 tersangka pada tahun lalu. Namun menurut Irjen Herry, yang tidak kalah penting adalah upaya mitigasi kebakaran.
''Aras arahan Bapak Kapolri dan Pak Menteri Lingkungan Hidup, bahwa dalam proses mitigasi, kita juga harus bisa melakukan restorasi semuanya. Seperti yang dilakukan di Inhil oleh Pak MentriLH. Alhamdulillah, di tahun depan dalam program ekspedisi Merah Putih Presisi, kita bisa melihat bagaimana capaian restorasi yang kita lakukan itu,'' ujar Kapolda.
Baca Juga: Karhutla Hari Keenam, Petugas Gabungan Berusaha Padamkan Api di Lahan Gambut Rimbo Panjang
Upaya restorasi ini menurut Kapolda butuh kolaborasi semua pihak sebagai bagian dari mitigasi kebakaran ini. Maka ini tidak hanya tugas Kementerian Kehutanan atau Kementerian LH, TNI danPolri saja. Tapi ini juga harus melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti Walhi, mahasiswa hingga masyarakat di tingkat bawah.
''Restorasi harus kita lakukan secara masif dan terus-menerus. Bahkan seperti dikatakan Pak Menteri itu, kita harus tobat ekologis. Artinya kita bisa memberikan keadilan bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada alam dan lingkungan yang selama ini sudah membersamai, sudah memberikan kehidupan kepada kita semua,'' tegas Kapolda.
Editor : M. Erizal