SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Garis pantai Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus mengalami kemunduran. Di sejumlah titik, abrasi bahkan menggerus daratan hingga hampir 40 meter setiap tahun. Tanah yang sebelumnya menjadi kebun, lahan pertanian, kawasan mangrove/bakau hingga halaman rumah warga perlahan terancam hilang ditelan laut.
Bagi masyarakat pesisir, abrasi bukan lagi sekadar persoalan perubahan garis pantai. Ancaman tersebut kini telah menyentuh ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Setiap tahun, laut seolah mengambil kembali daratan yang selama ini menjadi tempat warga bertani, berkebun, dan membangun kehidupan.
Menghadapi laju abrasi yang begitu besar bukan perkara mudah. Kawasan terdampak membentang di sejumlah wilayah, sementara kemampuan anggaran daerah untuk membangun perlindungan pantai masih sangat terbatas.
Di tengah kondisi tersebut, muncul sebuah alternatif penanganan yang mulai dilirik, yakni pemanfaatan teknologi eco-breakwater berbahan geopolimer dengan memanfaatkan limbah pembakaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Baca Juga: Banjir di Rohil Melanda 9 Kepenghuluan, BMKG Keluarkan Peringatan Siaga Cuaca Buruk
Teknologi ini menggabungkan fly ash dan bottom ash, dua jenis limbah hasil pembakaran batu bara, sebagai bahan konstruksi untuk meredam energi gelombang laut sebelum menghantam daratan.
Gagasan tersebut mulai dibahas dalam kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan pesisir Kecamatan Rangsang Pesisir.
Peneliti Dr Lukman Hakim Nasution menjelaskan, konsep eco-breakwater tidak dirancang sebagai tembok biasa yang sekadar membatasi laut dan daratan. Struktur tersebut dibuat untuk mengurangi energi gelombang sehingga tekanan yang diterima kawasan pantai dapat ditekan.
Baca Juga: Pemko Fokus Perbaikan Drainase
Berdasarkan simulasi yang dipaparkan, konfigurasi material tersebut berpotensi meredam sekitar 50 hingga 70 persen gaya benturan gelombang. Namun, angka tersebut masih merupakan hasil simulasi yang perlu dibuktikan melalui pengujian dan penerapan langsung dengan mempertimbangkan karakteristik pantai, kondisi tanah, serta kekuatan gelombang di Pulau Rangsang.
“Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur,” jelas Lukman.
Untuk tahap awal, tim peneliti menyiapkan sekitar 100 batang material dengan panjang masing-masing dua meter dan diameter sekitar enam inci. Material tersebut dirancang menggunakan sistem modular agar dapat disambungkan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan kondisi lokasi pemasangan, termasuk kedalaman lumpur.
Selain meredam gelombang, struktur tersebut juga direncanakan untuk mendukung perlindungan kawasan mangrove. Penanaman mangrove di belakang bangunan pemecah gelombang menjadi bagian dari konsep yang ditawarkan.
Dengan demikian, perlindungan pantai tidak hanya mengandalkan konstruksi buatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan ekosistem alami.
Bagi Pulau Rangsang, gagasan perlindungan pantai sebenarnya bukan hal baru. Berbagai upaya pernah dilakukan, termasuk penanaman mangrove dengan dukungan struktur pelindung.
Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa menghadapi gelombang laut Selat Malaka membutuhkan konstruksi yang benar-benar sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir.
Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, mencontohkan program penanaman mangrove di Rangsang Barat pada 2017. Saat itu, perlindungan tanaman menggunakan struktur cincin beton. Namun, struktur tersebut akhirnya rusak setelah dihantam gelombang.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan abrasi tidak cukup hanya dengan menanam mangrove atau membangun bangunan pelindung tanpa memperhitungkan kekuatan gelombang laut.
“Karena itu, dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Dr Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater,” kata Sopandi.
Menurut dia, persoalan abrasi telah menjangkau sejumlah kawasan, mulai dari Selat Air Hitam, Selat Beting hingga wilayah pesisir Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Rangsang.
Ancaman tersebut semakin serius karena Pulau Rangsang memiliki kawasan produktif yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Perkebunan sagu, kelapa, kopi hingga lahan persawahan merupakan bagian dari potensi ekonomi yang berhadapan langsung dengan ancaman perubahan garis pantai.
Jika tidak ditangani secara terukur, abrasi bukan hanya mengurangi luas daratan, tetapi juga berpotensi menghilangkan lahan produktif dan merusak kawasan penyangga lingkungan.
Di balik berbagai gagasan penanganan abrasi, persoalan klasik masih membayangi. Pemerintah daerah belum memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menangani abrasi secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H Sudandri Jauzah, yang hadir mewakili Bupati AKBP (Purn.) H Asmar, mengakui luasnya kawasan terdampak membuat kebutuhan penanganan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan APBD.
Menurut dia, abrasi di Kepulauan Meranti perlu dilihat sebagai persoalan strategis yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat. Sebab, dampaknya tidak hanya menyangkut kepentingan daerah, tetapi juga perlindungan masyarakat dan kawasan pesisir di wilayah perbatasan.
“Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar persoalan abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan data yang lebih kuat untuk menunjukkan tingkat kerusakan sekaligus menentukan kawasan yang harus lebih dahulu diselamatkan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan pemetaan garis pantai menggunakan drone. Dokumentasi udara diharapkan dapat memperlihatkan perubahan daratan dari waktu ke waktu sekaligus menjadi dasar dalam menentukan titik prioritas pembangunan perlindungan pantai.
Data tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat usulan pendanaan kepada pemerintah pusat maupun membuka peluang kerja sama dengan pihak lain.
Hal menarik dari teknologi yang sedang dikaji ini terletak pada bahan bakunya. Fly ash dan bottom ash yang merupakan limbah hasil pembakaran PLTU dicoba diolah menjadi material konstruksi melalui teknologi geopolimer.
Material tersebut dirancang agar cepat mengeras serta memiliki ketahanan terhadap air dan kadar garam. Jika memenuhi standar teknis dan lingkungan, pemanfaatannya berpotensi memberikan nilai tambah terhadap limbah industri sekaligus menyediakan alternatif bahan konstruksi untuk perlindungan pantai.
Untuk mendukung pengembangan teknologi tersebut, tim peneliti juga menjajaki peluang kerja sama dengan pihak PLTU dan PLN Nusantara Power guna memastikan ketersediaan bahan baku.
Lukman berharap pemerintah daerah dapat membentuk kelompok kerja agar pembahasan tidak berhenti pada pertemuan dan pemaparan konsep semata. Jika pasokan material memungkinkan, proses pengolahan diharapkan dapat dilakukan di Kepulauan Meranti dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Kalau bahan utamanya bisa disuplai, pengolahannya kita harapkan dapat dilakukan di sini. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga teknologi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Meski menawarkan harapan baru, teknologi eco-breakwater masih harus melewati sejumlah tahapan pembuktian. Hasil simulasi belum cukup untuk memastikan struktur tersebut mampu bertahan menghadapi kondisi gelombang dan karakteristik pesisir Pulau Rangsang.
Uji lapangan, kajian teknis, ketahanan material, dampak lingkungan hingga efektivitas biaya menjadi sejumlah hal yang harus diselesaikan sebelum teknologi ini diterapkan secara lebih luas.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah inovasi. Pulau Rangsang membutuhkan solusi yang benar-benar bekerja, bukan kembali menjadi lokasi percobaan yang berakhir tanpa perlindungan berarti.
Ketika daratan terus terkikis hingga hampir 40 meter setiap tahun, waktu menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sementara kajian dan perencanaan terus berjalan, laut tidak pernah berhenti menggerus pantai.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apakah teknologi eco-breakwater bisa dibuat, tetapi juga seberapa cepat solusi yang terbukti efektif dapat dihadirkan sebelum semakin banyak daratan Pulau Rangsang hilang.(nda)
Editor : Bayu Saputra