"Sampai dengan Januari ini realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp96,4 trilun atau 3,9 persen dari pagu sudah dibelanjakan di bulan Januari," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2).
Lebih lanjut, ,Bendahara Negara ini merinci realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu dipengaruhi oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu.
Baca Juga: APBN Cuma Biayai 50-60 Persen Program Makan Siang dan Susu Gratis, BUMN dan Swasta Diminta Urun Minimal Rp48 T
"Belanja non K/L mencapai Rp51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun," lanjutnya.
Menkeu menyebut, belanja pemrintah pusat pada Januari ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama pada Januari tahun 2022 dan 2023. Meskipun relatif hampir sama dengan situasi dengan tahun 2021.
Tentunya, kata Menkeu, hal ini menggambarkan tren belanja pada bulan Januari dan karena pada tahun ini ada pemilu.
Baca Juga: Siap-Siap! Rapelan Kenaikan Gaji PNS Januari-Februari 2024 Cair Maret ini
"Memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu. Jenis belanja pegawai pada Januari 2024 ini meningkat mencapai Rp15,3 triliun dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2023 yang sebesar Rp12,3 triliun," jelasnya.
Adapun rinciannya, untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp10,3 triliun dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pembayaran gaji serta tunjangan pada tahun 2023 yang hanya sebesar Rp9,8 triliun.
Kemudian untuk tunjangan kinerja, honorarium lembur, dan lain-lain meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu mencapai Rp5 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp2,3 triliun.
Baca Juga: Pelaksanaan Pemilu Berjalan Lancar
"Belanja pegawai K/L direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri," papar dia.
Sementara itu, untuk belanja barang, pada Januari 2024 tercapai Rp12,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai Rp10,1 triliun dan jauh melebihi tahun-tahun pada saat terjadinya Covid-19 yang tentu pada saat itu sangat terkendala.
Untuk belanja barang ini terutama dari Kementerian Agama Rp4,6 triliun untuk pembayaran BOS, dan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Lalu, KPU sebesar Rp1,7 triliun untuk pembentukan Badan Ad-Hoc, Pengawasan Masa Kampanye dan Penetapan Peserta Pemilu.
Kemudian, Polri sebesar Rp1,3 triliun untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan Logistik dan Kepolisian Perairan. Lalu, Bawaslu sebesar Rp1 triliun untuk pengawasan pelaksanaan pemilu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten.
"Kemenhan Rp0,5 triliun untuk Harwat/Peningkatan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif dan Alutsista serta pelayanan kesehatan," rincinya.
Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp4,1 triliun pada Januari 2024 terutama digunakan untuk pembangunan irigasi, jalan dan jaringan oleh Kementerian PUPR senilai Rp900 miliar.
Lalu, peralatan dan mesin senilai Rp2,6 triliun untuk pengadaan sarana prasarana bidang hankam Polri. Serta gedung dan bangunan mencapai Rp500 miliar terutama untuk sarpras bidang kesehatan Kementerian Kesehatan.
"Kalau kita lihat anomali di tahun 2021, pada saat itu terjadi carry over dari proyek yang ditunda tahun 2020. Jadi tahun 2021 bukan komparasi yang baik karena mencapai Rp11,9 triliun," tegasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor : RP Rinaldi