JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ada yang aneh dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), beberapa hari lalu. Di mana Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan mengenai lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Selain itu, Anggota Komite HAM PBB ini juga mempertanyakan soal netralitas Presiden Jokowi dan aparatur pemerintah dalam Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 lalu di Indonesia.
Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos menilai, sikap Komite HAM PBB tersebut bertepatan dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung soal penegakkan HAM di Palestina.Baca Juga: Tanpa Messi, Inter Miami Tumbangkan DC United, Supersubs Luis Suarez Cetak 2 Gol
"Isu dan wacana dari Komite HAM PBB ini muncul pascapidato Prabowo Subianto yang dengan tegas menyindir dan menyinggung soal ada negara di dunia yang pandai bicara HAM, tapi abai terhadap pelanggaran HAM di Palestina," ujar Subiran, Sabtu (16/3/2024).
Menurut alumnus Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, tidak tepat jika Komite HAM PBB mempertanyakan proses demokrasi Indonesia.
"Pertanyaannya, ada kepentingan apa dewan HAM PBB terhadap Pilpres Indonesia? Kenapa tiba-tiba mengurusi dapur demokrasi Indonesia? Apakah Pilpres Indonesia ada kaitan dengan HAM internasional?" kata Subiran mempertanyakan.
"Sehingga ketika negara asing termasuk PBB hendak mempertanyakan demokrasi Indonesia, maka merekalah yang seharusnya belajar demokrasi di Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, netralitas Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tiba-tiba juga mengemuka dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan, mengapa pencalonan Gibran Rakabuming Raka bisa lolos jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Selain itu, Bacre juga meminta kepastian tentang apakah sudah dilakukan pemeriksaan netralitas Jokowi dan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Editor : RP Edwar Yaman