JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pengamat militer dan pertahanan yang baru saja dikukuhkan menjadi guru besar di Rusia, Prof Connie Rahakundini Bakrie menanggapi penyusunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Connie Rahakundini, susunan kabinet memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan suatu negara, termasuk Indonesia. Ada tiga poin penting dalam membangun negara yang kuat.
Pertama, kabinet harus ramping. Kabinet ramping pertama kali dicetuskan oleh PM Margareth Thatcher untuk mengefisiensikan anggaran dan mengefektifkan kementerian yang semakin disederhanakan.
Kedua, kabinet harus berasal dari Zaaken Kabinet. Artinya harus berasal dari pakar dan ahli yang berpengalaman di bidangnya.
"Ketiga, jika ada unsur TNI, mangga silakan tapi bukanlah TNI aktif, TNI purnawirawan sudah warga sipil sehingga berhak diajukan jadi menteri, selama memenuhi syarat kompetensinya," jelas Connie dalam keterangannya yang diterima Pojoksatu.id (Jawa Pos Group), Selasa 7 Mei 2023.
Connie percaya Prabowo sebagai orang militer yang pernah menjadi Danjen Kopasus akan membawa Indonesia kuat di dunia internasional.
"Sedari awal saya tidak masalah dengan Pak Prabowo, beliau cukup memiliki skill, karakter dan kharisma yang mampu mewakili Indonesia dalam kancah politik global," kata Connie.
Menurutnya, posisi tawar bisa dimulai dari memanfaatkan keunggulan komparatif atau yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya, seperti potensi SDA terbarukan, bukan SDA tak terbarukan seperti sekarang.
"Contoh SDA terbarukan seperti geoposisi strategis untuk lintas perdagangan dunia, potensi pertanian dan perikanan yang mampu produksi sepanjang tahun, namun perlu investasi besar untuk menghasilkan kekuatan pangan kelas dunia," katanya.
"Dan jangan lupa potensi SDM yang berlimpah namun butuh peningkatan kualitas melalui pendidikan," tambah Connie.
Dijelaskan Connie, semua ini membutuhkan politik anggaran, terutama meningkatkan rasio research per GDP. Soal wacana menghidupkan kembali dwifungsi TNI, Connie menyatakan menolak. Ia menyebut dwifungsi TNI sangat berbahaya.
"Dwifungsi yang ditentang oleh bangsa Indonesia saat era Soeharto adalah merambahkan TNI aktif masuk ke jabatan sipil. Ini berbahaya karena prinsip militer akan masuk ke prinsip sipil," tegas Connie.
Ia mencontohkan militer itu top down, sementara sipil bottom up. Militer tunduk pada komando, sipil tunduk hukum. Militer seragam, sipil beragam.
"Semua karakter ini bertentangan namun saling memerlukan, selama pada domain masing-masing. Jika dicampur, maka akan terjadi chaos dan berujung pada miss management yang menghasilkan krisis multidimensi," pungkas Connie.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor : RP Rinaldi