JAKARTA (RIAUOS.CO) - Kembali munculnya kasus kebocoran data, dan yang terbaru diduga menyerang Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), semakin membuktikan rentannya pengamanan data yang ada pada pemerintahan.
Kebocoran data pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dimana sebanyak 6 juta data yang bocor itu datanya cukup komplit. Mulai dari nama lengkap, NIK, NPWP, alamat, email, nomor HP, sampai dengan tanggal lahir. Bahkan data dari pejabat peting mulai dari Presiden Joko Widodo sampai sejumlah menteri dan pejabat lainnya ikut bocor. Data tersebut dijual dengan harga USD 10.000 atau sekitar Rp 151 juta.
Menyikapi hal ini, pakar telematika Roy Suryo prihatin dengan berulangnya terjadi kasus kebocoran data. Menurutnya, ini, menunjukkan bahwa sistem keamanan data di DPJ Kemenkeu berbahaya bagi masyarakat. Karena datanya sampai bocor. Kemudian BSSN selaku advisor serta supervisor keamanan, serta Kominfo selaku regulator juga berkinerja buruk dalam menjalankan tugasnya.
’’Kominfo sangat buruk dalam menjalankan tupoksinya, selaku kementerian yang membidangi infrastruktur komunikasi dan informatika. Bukan sekadar juru bicara Presiden dan anak-anaknya,’’ katanya.
Roy menuturkan, kinerja BSSN dan Kominfo yang dibawah standar tersebut tentu saja membahayakan keamanan data masyarakat. Dia mengatakan data pribadi milik Presiden Jokowi saja bisa bocor. Apalagi data masyarakat umum. Dia khawatir, efek dari bocornya data krusial ini banyak masyarakat yang tiba-tiba terjerat pinjaman online (pinjol).
Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga menyoroti serangan siber yang bertubi-tubi menyerang fasilitas pemerintah. Sebelumnya, serangan siber menginvasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 dan sistem basis data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kali ini, sebanyak 6 juta data lebih wajib pajak bocor dan diperjual belikan secara online.
Baca Juga: Briptu AW Dijemput Propam Polda Sumsel
Kebocoran data tersebut diduga dari basis data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Peneliti Elsam Annisa Noorha menjelaskan data yang bocor tersebut merupakan data spesifik atau data sensitif. Kebocoran data tersebut mempunya risiko kerugian finansial bagi pemiliknya.
’’Merespons kondisi tersebut, termasuk memastikan persiapan implementasi kewajiban kepatuhan pelindungan data pribadi, kami mendorong beberapa hal,’’ katanya kemarin, Jumat (20/9). Di antaranya adalah meminta DJP Kemenkeu untuk segera melakukan investigasi internal. Upaya ini penting untuk membongkar dugaan insiden kebocoran data pribadi subjek pajak.
Baca Juga: Queen of Tears Drakor Paling Populer dengan 29 Juta Penayangan di Netflix, Kisah Perkawinan Gadis Konglomerat dan Pengacara Miskin
Selain itu, dia mengatakan DJP Kemenkeu perlu menyampaikan notifikasi tertulis kepada subjek data seperti kewajiban Pasal 46 UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). ’’Pemberitahuan setidaknya harus memuat informasi mengenai data yang terungkap, kapan, serta bagaimana data tersebut terungkap,’’ tuturnya. Selain itu juga perlu menjelaskan langkah mitigasi untuk menekan risiko yang mungkin dapat terjadi, dari kebocoran data itu.
Elsam juga menyoroti keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lembaga yang dulunya bernama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) itu perlu memperhatikan kasus kebocoran data yang terus berulang. Dari hasil investigasi itu, BSSN perlu menyampaikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan kepada pengendali atau pemegang data. ’’Supaya kasus serupa tidak terulang lagi,’’ tandasnya.
Sumber: JawaPos.com
Editor : M. Erizal