Pilkada 2024 melahirkan sederet perempuan yang bakal menjadi pemimpin kabupaten, kota, bahkan provinsi. Kesehatan ibu, kekerasan terhadap wanita, dan ketahanan keluarga merupakan sebagian isu yang akan menjadi perhatian besar mereka.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - BAGI Ipuk Fiestiandani, menjadi bupati tak ubahnya mengelola rumah tangga dalam skala dan kompleksitas yang lebih luas. Artinya, dia adalah ibu bagi semua.
Sebagaimana orang tua, lanjut Ipuk yang unggul dalam rekapitulasi pemilihan bupati (pilbup) Banyuwangi, Jawa Timur, itu, tentu tak semua keinginan anak atau anggota keluarga harus diwujudkan. "Harus dikelola mana yang paling prioritas, mana yang urgen," kata Ipuk kepada JPG di sela perayaan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi Rabu (18/12) lalu.
Naluri seorang ibu yang tahu kapan harus bersikap asih dan kapan kudu bertindak tegas itu pula yang di mata Etik Suryani yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi kelebihan perempuan. Menurut dia, perempuan mengombinasikan kemampuan emosional, sosial, dan strategis menjadi keunggulan yang dapat memberikan dampak positif dalam kepemimpinan.
"Kami juga memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam menghadapi perubahan atau tantangan, perempuan cenderung lebih fleksibel, tapi tetap fokus pada solusi," jelasnya sebagaimanadilansir JPG.
Pengingat di Hari Ibu Pada momen Hari Ibu hari ini, Ipuk dan Etik adalah salah satu cerminan perempuan yang mendapat amanah langsung dari rakyat untuk memimpin kabupaten atau kota. Ini posisi yang tidak main-main mengingat di era otonomi daerah, dengan payung hukum Undang-Undang 22/1999, kabupaten dan kota adalah ujung tombak pembangunan.
Selain Ipuk dan Etik, ada sederet nama perempuan lain yang juga mendapat amanah dari rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk memimpin kabupaten/kota. Di level provinsi, Khofifah Indar Parawansa juga unggul dalam rekapitulasi pilgub Jawa Timur.
Bagi pakar kepemiluan Titi Anggraini, itu penanda, meski akses politiknya tidak mudah, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan semakin baik. "Ketika dulu pemilihan melalui DPRD, peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin sangat kecil. Namun, dengan pemilihan langsung oleh rakyat, perempuan mendapatkan ruang yang lebih luas," ujarnya kepada JPG, Sabtu (21/12).
Perempuan yang berhasil menjadi kepala daerah, lanjut Titi, juga membawa keunikan karakter kepemimpinan. Perempuan sering kali mampu melihat persoalan secara lebih holistis, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan perempuan.
Sebagai contoh, dalam kebijakan terkait infrastruktur jalan, perempuan diyakini akan lebih peka dengan menghubungkan pada isu kesehatan perempuan. Misalnya, angka kematian ibu dan anak.
"Perspektif ini lebih mudah dipahami perempuan karena mereka memiliki kebutuhan khas yang sulit ditangkap sepenuhnya oleh laki-laki," ungkap Titi.
Indah Amperawati yang unggul dalam rekapitulasi pilbup Lumajang, Jawa Timur, mungkin bisa menjadi contoh apa yang dimaksud Titi. Selain infrastruktur jalan yang menjadi fokus utama untuk mendukung akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, perempuan yang dikenal dengan panggilan Bunda Indah itu sangat memperhatikan sektor kesehatan. Terutama ibu hamil dan anak yang juga mendapat perhatian khusus.
"Kesehatan ibu itu paling penting karena ibu melahirkan anak-anak. Ibu harus sehat sehingga lahir anak-anak yang sehat," ujarnya kepada JPG.
Di mata Indah, kepemimpinan perempuan umumnya kental dengan sisi kedetailan dan ketelatenan. "Makanya, keluarga dan amanah tugas bisa dijalankan bersamaan," katanya.
Budaya Patriarki
Kalau pendekatan khas perempuan Indah Amperawati ditunjukkan dengan menggarisbawahi pentingnya kesehatan ibu, Vinanda Prameswati memperlihatkannya dengan menargetkan Kediri, kota yang bakal dia pimpin, sebagai rumah aman bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
"Di Kota Kediri masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya lihat data dari dinas perempuan dan anak itu, ada sekitar 35 kasus sampai November," terangnya kepada JPG.
Timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, lanjut dia, dipicu berbagai faktor. Termasuk faktor ekonomi, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat.
"Pendidikan juga menjadi concern kami. Karena ini merupakan kebutuhan dasar dan apabila
pendidikan warga semakin meningkat, saya rasa kekerasan terhadap perempuan di Kota Kediri juga bisa menurun," jelas perempuan 26 tahun itu.
Ipuk yang sudah satu periode memimpin Banyuwangi juga bakal memprioritaskan peningkatan ketahanan keluarga. Ada banyak persoalan di tengah masyarakat yang dinilainya berasal dari kondisi rumah tangganya. Mulai stunting, kriminalitas, hingga persoalan-persoalan lainnya.
"Jika keluarga tumbuh harmonis, sejahtera, dan berkecukupan, berbagai persoalan tersebut bisa diminimalkan," katanya.
Sisi Pembeda
Bagi Ika Puspitasari yang bakal memimpin kembali Kota Mojokerto, Jawa Timur, kepemimpinan sejatinya tidak bisa diklasifikasikan berdasar gender. Sebab, mewujudkan pembangunan yang inklusif tetap harus dilakukan secara holistis.
Menurut dia, kepemimpinan lebih berlandas pada kompetensi dan kapabilitas secara personal. Namun, lanjut dia, perempuan memiliki sisi pembeda dalam mengambil kebijakan maupun menyelesaikan persoalan.
"Secara naluriah, perempuan itu memang cenderung lebih detail dalam me-manage atau mengelola. Perempuan juga cenderung lebih mengedepankan hati dan rasa dibandingkan dengan logika dan pikiran," ujarnya kepada JPG kemarin.
Banyak program yang bakal dia jalankan di periode kedua kepemimpinannya. Pemberdayaan perempuan, salah satunya. Sebab, jumlah perempuan di Kota Onde-Onde memang sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Termasuk, berdasar data, 27.900 UMKM di Kota Mojokerto, lebih dari 60 persen pelaku usahanya merupakan kaum ibu-ibu. "Artinya, banyak sekali pelaku usaha itu kaum perempuan. Dan bahkan, beberapa di antaranya menjadi tulang punggung yang mencarikan nafkah bagi keluarganya," tuturnya.
Jadi, salah besar kalau masih ada yang menganggap perempuan sekadar "konco wingking". Pilkada 2024 menunjukkan banyak pemilik hak suara yang meyakini perempuan sangat mampu berada di depan untuk kelak menjadi ibu bagi "anak-anaknya".
"Perempuan bukan sekadar ’konco wingking’, mereka memiliki potensi besar yang dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah," kata Etik Suryani.
Tapi, Titi Anggraini mengingatkan, kepemimpinan perempuan lebih rentan terhadap infiltrasi politik dinasti, terutama dalam konteks budaya politik yang masih patriarkal. Perempuan yang maju tidak jarang merupakan istri pejabat atau keluarganya.
Selain itu, lanjut Titi, perempuan juga menghadapi hambatan politik biaya tinggi sehingga mereka yang berhasil sering kali berasal dari lingkaran elite. "Saya berharap kehadiran perempuan tidak hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga memperjuangkan isu-isu lintas sektor yang berdampak pada perempuan dan anak," katanya.(fre/aif/son/nur/kwl/ais/ram/fen/far/c7/ttg/jpg)
Editor : RP Bayu Saputra