JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) merupakan hasil penggabungan data dari berbagai sumber, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data PLN, Pertamina, Reksosek, dan lembaga terkait lainnya.
Penggabungan data ini adalah bentuk komitmen pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial di tahun 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menyinkronkan dan memeringkat data guna memastikan bantuan sosial diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
Berikut tujuh informasi penting yang harus diketahui oleh para penerima manfaat bantuan sosial bansos pemerintah
1. BLT BBM Tahun 2025
Hingga saat ini, BLT BBM untuk tahun 2025 belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Proses finalisasi data penerima bantuan sedang dilakukan menggunakan data DTSE oleh BPS.
2. Status Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial RI menegaskan bahwa DTKS tidak dihapus, namun akan disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang lebih akurat. Dengan adanya DTSE, penyaluran bantuan sosial diharapkan akan lebih tepat sasaran.
3. Diskon Tarif Listrik 50 Persen
Masyarakat dapat menikmati diskon tarif listrik sebesar 50 persen hingga akhir Februari 2025. Diskon ini berlaku untuk pengguna pascabayar dan prabayar.
4. Bantuan Pangan Beras 10 KG
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk 6 bulan. Penyaluran tahap awal dilakukan pada Januari dan Februari 2025 kepada 16 juta KPM.
5. Bantuan PIP
Masa aktivasi rekening Simpel untuk siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) diperpanjang hingga 31 Januari 2025.
6. Status Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025
Hingga 16 Januari 2025, penyaluran tahap pertama PKH dan BPNT belum dimulai. Data penerima masih dalam tahap finalisasi melalui DTSE tunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
7. Masa Usul dan Sanggah Bantuan Sosial
Masa usul dan sanggah bantuan sosial berlangsung hingga 25 Januari 2025 untuk dapat dimanfaat dengan baik oleh masyarakat.
Masyarakat dapat mengusulkan penerima baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak melalui aplikasi Cek Bansos. Proses ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan.
Penerima manfaat bansos diharapkan aktif memantau informasi resmi dan memanfaatkan aplikasi yang disediakan dalam memperoleh informasi.
Sumber: Pojoksatu.id
Editor : Rinaldi