JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah merilis lima paket kebijakan, Senin (2/6). Stimulus itu diharapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Namun, dari lima stimulus yang dirilis, subsidi listrik berupa diskon 50 persen dua bulan dibatalkan dan diganti subsidi upah.
Lima paket stimulus tersebut meliputi diskon transportasi publik, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah dan dukungan untuk guru honorer dan industri padat karya, serta diskon iuran jaminan kehilangan kerja.
Menteri Keuangan (Menkue) Sri Mulyani mengatakan subsidi listrik tidak dapat berjalan pada Juni atau Juli nanti karena sistem penganggarannya lebih lambat. ”Sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” katanya. Menurut Sri Mulyani, diskon tarif listrik 50 persen batal diberikan sesuai dengan hasil rapat para menteri. Alasannya, karena dari sisi penganggaran cenderung lebih lambat. Sedangkan rencananya, paket kebijakan insentif yang diberikan harus bisa segera dirasakan mulai bulan ini.
“Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani.
Kendati begitu, Menkeu memastikan sebagai gantinya para menteri kemudian tetap menyetujui terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kebijakan itu, kata Menkeu disepakati seiring dengan data matang yang sudah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih memang bantuan ini pun sudah pernah diberikan pemerintah pada saat terjadinya Covid-19.
“Sehingga yang itu (diskon tarif listrik) digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat, waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa Covid-19,” jelas Menkeu.
“Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Dan sekarang, karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah,” ujarnya.
Seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Sri Mulyani mengatakan, paket kebijakan ekonomi tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian domestik.
”Dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen. Jika tidak dilakukan berbagai stimulus, pertumbuhan akan melemah akibat tekanan global,” kata menteri yang akrab dipanggil Ani itu.
Ani melanjutkan, pemerintah juga tetap akan memberikan bantuan sosial. Program kali ini bersifat penebalan. Ada 18,3 juta penerima manfaat program kartu sembako yang akan diberikan tambahan dana Rp200.000 selama dua bulan.
Mereka juga tetap akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg selama dua bulan. Tugas tersebut akan dilaksanakan Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional.
Pekerja dan guru honorer mendapat perhatian pula. Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah kepada 17,3 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
Program itu dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan. ”Penyaluran juga akan diupayakan pada Juni ini,” ucapnya.
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II 2025 akan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial ekonomi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data.
Dalam hal ini termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial. Amalia menuturkan, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. ”Dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per 31 Mei,” ujarnya.
Juga ada diskon transportasi berlaku untuk semua moda transportasi. Ini berkaitan dengan musim libur sekolah yang segera tiba. ”Diharapkan dengan kegiatan libur sekolah, masyarakat bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujarnya.
Untuk kereta api, akan diberikan diskon 30 persen dengan anggaran Rp0,3 triliun dan diperkirakan dinikmati 2,8 juta penumpang selama Juni dan Juli. Lalu, untuk tiket pesawat yang sebelumnya juga mendapatkan diskon pada momen Lebaran, kali ini pemerintah akan menanggung PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 6 persen dengan anggaran Rp 0,43 triliun dan diperkirakan menyasar 6 juta penumpang.
”Yang ketiga adalah moda angkutan laut. Akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen. Dalam hal ini akan menggunakan anggaran Rp0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan bisa dinikmati 0,5 juta penumpang,” katanya.
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian