JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan atau menutup sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diduga lalai dan memicu kasus keracunan.
SPPG yang dinonaktifkan itu di antaranya SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung (Sulawesi Tengah). Dapur MBG tersebut diduga menyebabkan adanya kasus keracunan. Misalnya saja di Banggai Kepulauan, terdapat 314 kasus keracunan.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, BGN tidak akan berkompromi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat. ”Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Pemerintah memutuskan akan menutup sementara SPPG yang memiliki kasus keracunan. Langkah itu guna mendukung proses investigasi dan mengurangi kejadian serupa.
Nanik menambahkan, puluhan SPPG yang dinonaktifkan masih menunggu hasil uji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut.
Mitra penyelenggara yang terbukti lalai ada kemungkinan diberikan sanksi. ”BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tuturnya.
Buka Kanal Aduan
Untuk menguatkan mekanisme pengawasan di lapangan, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengungkapkan, kebijakan tersebut diharapkan menjadi sarana deteksi dini apabila muncul potensi masalah serupa di kemudian hari. ”Pembukaan kanal aduan untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Menurut Hida, momentum evaluasi kali ini akan dimanfaatkan sebagai perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola SPPG. Perbaikan dimulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat akan menjadi fokus pengawasan. ”Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi,” tuturnya.
Di Meranti Berhenti karena Masalah Teknis
Suasana di SDN 002 Selatpanjang terasa berbeda, Senin (29/9). Tak ada hiruk pikuk anak-anak yang biasanya menenteng kemasan berisi makanan program MBG. Yang tersisa hanya wajah-wajah kecil yang bingung dan kecewa.
“Sejak kemarin (Senin, red) dihentikan. Hal itu bukan karena hal lain melainkan karena masalah teknis. Sebelumnya juga sama,” ujar Kepala SDN 002 Bambang MPd dengan nada pasrah.
Bagi ribuan siswa di Kepulauan Meranti, program MBG bukan sekadar jatah makan siang, melainkan bentuk nyata perhatian pemerintah pada masa depan mereka.
Bayangkan saja, 2.995 anak di 11 sekolah selama ini terbantu menjaga asupan gizi dari program tersebut. Kini, semua itu terhenti mendadak, hanya karena pergantian pejabat dan peralihan virtual account yang belum rampung.
Penghentian ini membuat Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebingtinggi Risdianto MPd angkat bicara. Ia khawatir, jika berhenti terlalu lama, maka dampaknya akan langsung dirasakan siswa dan sekolah.
“Kita sangat berharap persoalan teknis ini cepat diselesaikan. Jangan sampai berlarut karena yang dirugikan adalah anak-anak kita. Program MBG ini bukan sekadar makanan, tapi bagian dari upaya membentuk generasi sehat dan cerdas,” tegas Risdianto.
Ia menambahkan, dalam pendidikan, keberlanjutan adalah segalanya. Setiap anak sudah terbiasa menanti jatah MBG setiap hari. Jika tiba-tiba terputus, rasa kehilangan jelas muncul.
“Setiap hari anak-anak menanti program ini. Kalau tiba-tiba dihentikan, tentu mereka merasa kehilangan. Jadi kami mendorong agar koordinasi antara pihak terkait dipercepat, sehingga layanan bisa kembali normal,” lanjutnya.
Di balik keputusan ini, Koordinator Pelayanan SPPG Kepulauan Meranti, Suryani mengaku tak punya banyak pilihan. Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk menghindari risiko temuan keuangan.
“Program ini terpaksa kita hentikan sementara sejak kemarin, karena pergantian Kepala Satuan SPPG menjelang rampungnya peralihan virtual account,” katanya melalui pesan elektronik.
Ia menegaskan, tanpa petunjuk teknis yang jelas, pelaksanaan MBG justru berpotensi bermasalah. “Belum ada juknis yang mengatur itu. Sehingga ada arahan dari pimpinan untuk stop operasi terlebih dahulu sampai virtual account berubah kepada kepala SPPG yang baru agar tidak menjadi temuan nanti ke depannya,” bebernya.
Namun, bagi masyarakat, semua penjelasan teknis itu sulit diterima. Sebab, ini bukan kali pertama dapur MBG di Meranti dihentikan karena urusan administrasi. “Pernah dihentikan. Karena peralihan administrasi. Awalnya kan sistem reimburse, belanja ditalangi oleh yayasan, tapi ada perubahan dari sistem talangan menjadi penggunaan virtual account,” terangnya.
Di tengah ketidakpastian ini, Suryani hanya bisa berjanji bahwa program akan kembali berjalan segera setelah peralihan rampung. “Secepatnya, kalau virtual account sudah beralih akun kepada Kepala SPPG yang baru, maka akan segera dioperasionalkan kembali,” ujarnya penuh harap.
Diduga Basi, Wali Murid Komplain
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkalis mulai menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, sejumlah wali murid mengeluhkan menu yang dibagikan ke anak mereka dalam kondisi tidak layak konsumsi alias basi.
Hal ini dialami murid SDN 4 Bengkalis, Senin (29/9) pagi. Saat itu, makanan yang didrop dari dapur SPPG Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis ke sekolah diduga sudah terlalu lama tersimpan dalam ompreng atau wadah tempat makanan yang bersekat-sekat.
Seorang wali murid SDN 4 Bengkalis berinisial P mengaku, anaknya pagi itu mendapat menu nasi, kuah sate, sayur taoge, kacang panjang, dan buah semangka dengan kondisi sebagian sudah basi. “Ya, anak saya bilang makanan yang dibagikan bau. Semangkanya pun banyak yang busuk,” keluhnya.
Sebagai orang tua, ia menilai pihak sekolah kurang transparan dalam menindaklanjuti kasus ini. Pihaknya berharap kepala sekolah atau guru mencoba dulu makanan MBG sebelum dibagikan. “Ini penting agar makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar layak,” tegasnya.
Kepala SDN 4 Bengkalis Selvia Gayatri yang dikonfirmasi, Selasa (30/9) menyebutkan, penerapan MBG di sekolahnya sudah masuk bulan kedua sejak program tersebut digulirkan. Selama ini seluruh siswa menerima makanan MBG dengan penuh semangat dan senang.
“Bukan basi, tapi ada sayuran seperti pecal sayur yang isinya mi putih dan taoge. Mungkin karena bau taoge itu agak langu, sehingga dirasakan murid kami basi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, memang pagi itu saat jam istrirahat, Senin (29/9) memang makanan yang disajikan berkuah dan murid tidak suka dengan sayuran tersebut sehingga banyak yang tak makan. Tapi sebelum-sebelumnya tidak ada masalah.
“Ya, banyak siswa enggan menyentuh menu MBG pada Senin (29/9) lalu karena rasa kuah yang tidak enak dan sayur taoge yang berbau,” jelasnya. Namun kata Silvia, pihaknya tetap waspada. Makanya sekarang, sebelum makanan disantap murid, akan dicicipi terlebih dulu oleh guru untuk memastikan makanannya aman dikonsumsi.
Sementara itu, pelaksana lapangan SPPG yang juga Kepala Dapur SPPG MBG Desa Pedekik, Muhammad Hidayat saat dijumpai di SDN 4 Bengkalis menyebutkan, setelah adanya informasi ini pihaknya bersama tim turun ke sekolah untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Memang benar menu MBG hari itu berupa kuah sate, sayur, telur, dan semangka. Saya sudah cek ke sekolah tidak ada laporan soal menu basi. Tapi kalau benar ada, tentu akan kami evaluasi. Ke depan menu seperti ini mungkin tidak bisa lagi diberikan,” jelasnya.
Hidayat menambahkan, pihaknya mulai menyiapkan makanan sejak pukul 03.00 WIB. Setelah selesai dimasak, dikemas dalam kompreng atau wadah dari stainless, kemudian diantarkan ke sekolah pada pagi hari.
“Jadi saat jam istirahat sekolah disantap oleh murid SDN 4 Bengkalis, namun tidak ada yang basi. Mungkin karena aroma sayur taoge jika disimpan dalam wadah tertutur mengeluarkan bau kurang enak, maka seolah itu bau sayur basi. Sebenarnya tidak, karena ada sebagian murid yang makan dan ternyata aman,” jelasnya.
Adanya laporan menu MBG basi hingga dugaan siswa keracunan membuat Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan menilai, program MBG yang sejatinya merupakan wujud Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan generasi emas, justru dinodai pengelolaan amburadul.
Ia menyebutkan, laporan makanan basi dan siswa yang muntah usai menyantap menu MBG sebagai persoalan serius. “Program ini jelas untuk kesehatan anak-anak kita. Kalau sampai basi, bahkan ada yang keracunan, ini pelanggaran serius. Kami DPRD tidak akan tinggal diam,” tegas Hendrik, Selasa (30/9).
Hendrik membeberkan, Standar Operasional Pelayanan (SOP) MBG telah diatur jelas. Proses memasak wajib dimulai pukul 02.00 WIB, distribusi harus tiba di sekolah maksimal pukul 09.00 WIB, dan seluruh aspek kebersihan menjadi tanggung jawab penuh pelaksana SPPG.
Namun, fakta di lapangan menyebutkan ada dapur yang mulai memasak sejak pukul 21.00 WIB, sehingga menu berpotensi basi keesokan paginya. “Kalau SOP dilanggar, jangan heran jika anak-anak muntah dan tidak mau makan. Ini harus dihentikan. Pihak SPPG jangan main-main dengan kesehatan generasi bangsa,” ujarnya.
Tak hanya soal waktu memasak, Hendrik juga menyoroti kompetensi pelaksana MBG. Menurutnya, pengelolaan program sebesar ini harus dijalankan oleh pihak yang memiliki latar belakang gizi atau tata boga, bukan sekadar bermodal proyek. “Jadi SPPG harus punya ahli gizi. Anak-anak perlu nutrisi, bukan masalah kesehatan baru,” jelasnya.
Kendati begitu, Hendrik menegaskan, DPRD akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat. “Cukup sudah. Jangan sampai ada lagi anak-anak sakit karena makanan gratis yang seharusnya menyehatkan. Kita akan sidak satu per satu dapur MBG,” tegasnya.(lyn/aph/wir/ksm/jpg)
Editor : Arif Oktafian