JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda sebagai penggerak utama dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah, terutama di tengah perubahan sistem keuangan nasional.
"Sekda adalah jantung birokrasi daerah. Ia yang memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata Tito saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
Rakor yang diikuti lebih dari 1.100 Sekda dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi menghadapi pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Tito menekankan, Rakor ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi ruang sinergi konkret antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program nasional benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Program pusat akan disalurkan ke daerah dengan rekam jejak baik dan kepala daerah yang proaktif membawa perubahan," ujar mantan Kapolri itu.
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian efektivitas tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berpihak pada pembangunan produktif seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Sejumlah Sekda dan Kepala Bappeda mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri yang dinilai mampu membangun harmoni nyata antara pusat dan daerah. Sekda Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, mengatakan Rakor ini membuka wawasan baru tentang pengelolaan fiskal daerah.
"Kami berterima kasih kepada Mendagri Tito Karnavian. Rakor ini membuktikan adanya harmonisasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Aceh Barat, kata Kurdi, siap menerapkan langkah efisiensi seperti pemangkasan biaya perjalanan dinas dan digitalisasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Selain itu, pihaknya menyiapkan lahan delapan hektare untuk sekolah rakyat dan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung ketahanan pangan.
Senada, Sekda Kabupaten Buleleng, Bali, Gede Suyasa, menyebut Rakor IPDN memberi "peta jalan" bagi Pemda dalam menata anggaran pascapengalihan TKD.
"Kebijakan ini menuntut efisiensi agar pelayanan publik tetap optimal. Kami berterima kasih kepada Mendagri yang terus membina Pemda, bahkan setiap Senin kami dilibatkan dalam rapat pengendalian inflasi," pungkasnya.
Editor : Rinaldi