JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kenaikan harga avtur akibat perang di Timur Tengah berdampak pada biaya penerbangan haji. Kedua maskapai haji, Garuda dan Saudia Airlines mengajukan kenaikan ongkos penerbangan yang total mencapai Rp1,77 triliun untuk 203 ribu lebih jemaah reguler.
Dalam Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Asrama Haji Tangerang, Banten, Rabu (8/4) malam, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf memastikan kenaikan biaya penerbangan itu tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Itu, lanjut Irfan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal. “Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” katanya.
Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR menyepakati biaya haji 2026 pada 29 Oktober 2025. Pada saat itu, berdasarkan data Pertamina, harga avtur untuk penerbangan di Soekarno-Hatta berkisar Rp13.000 sampai Rp14.000 per liter. Di waktu yang sama harga minyak WTI sebesar 60,48 dolar AS per barel atau Brent 64,92 dolar AS per barel.
Setelah perang Timur Tengah meletus, harga minyak dunia sempat berada di posisi tertinggi pada Maret lalu. Minyak mentah Brent sempat menyentuh 120 dolar AS per barel. Akibatnya harga avtur ikut melonjak. Bulan ini harga avtur di Soekarno-Hatta diperkirakan mencapai Rp23.551 per liter. Atau mengalami kenaikan sekitar 72,45 persen dari harga sebelumnya yang berkisar di kisaran Rp13.656 per liter.
Harga avtur di atas untuk penerbangan domestik. Untuk penerbangan internasional lebih mahal lagi. Bulan ini harga avtur untuk penerbangan internasional di Soekarno-Hatta dipatok 133,8 sen dolar AS per liter. Harga ini naik signifikan dibanding saat penetapan biaya haji 2026 yang berkisar 70 sen dolar AS-80 sen dolar AS per liter.
Baca Juga: Periksa 4 Tenaga Pendidik dan Beri Trauma Healing, Kasus di SMP Sains Tahfizh Islamic Center Siak
Dia mengungkapkan, pada 30 Maret lalu Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga. Disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026. “Kami pastikan, negara hadir untuk melindungi jemaah,” katanya.
Saat ini ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah untuk menutup kebutuhan biaya penerbangan tersebut. Pertama, menalangi lewat APBN. Kedua, mengambil nilai manfaat pengelolaan dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sebelumnya, nilai manfaat dana haji yang digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun ini mencapai Rp18,21 triliun. Dengan adanya dana ini, jemaah tidak harus membayar ongkos haji secara penuh. Dari total biaya haji Rp87,4 jutaan, jemaah merogoh kocek Rp54,1 jutaan.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, dari total Rp18,21 triliun, yang sudah dicairkan BPKH ke Kemenhaj sekitar Rp12,92 triliun atau lebih dari 70 persen. “Realisasi 70,95 persen ini mencerminkan kesiapan likuiditas BPKH dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji secara tepat waktu dan terukur,” katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Riau H Defizon SKom MSi menegaskan, jemaah tidak perlu khawatir adanya penambahan biaya. “Kenaikan avtur tidak dibebankan ke jemaah. Artinya, jemaah tidak menambahkan biaya lagi. Apalagi bagi yang sudah menyepakati biaya domestik seperti dari Pekanbaru, Pelalawan, dan Kampar,” ujarnya Kamis (9/4).
Ia menambahkan, untuk biaya domestik di daerah yang telah disepakati tersebut juga tidak menjadi beban tambahan bagi jemaah. Biaya itu ditangani oleh pihak travel sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga jemaah tetap berada pada skema biaya yang sudah pasti.
Di sisi lain, tahapan persiapan keberangkatan JCH di Riau terus dimaksimalkan. Berbagai kendala teknis yang sempat muncul kini telah dituntaskan. Defizon mengungkapkan, persoalan visa yang sempat terjadi telah diselesaikan dengan cepat. “Kemarin ada soal visa. Yang keluar visa untuk umrah. Tetapi sudah ditindaklanjuti dan tidak ada masalah lagi soal dokumen haji,” jelasnya.
Selain itu, distribusi perlengkapan jemaah juga hampir rampung. Paspor telah disiapkan, sementara koper jemaah sudah hampir 100 persen didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Riau.
Untuk memastikan kelancaran, pihak Kanwil Kemenhaj Riau juga terus melakukan pemantauan langsung ke kantor Kemenhaj di daerah. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, diharapkan keberangkatan jemaah haji asal Riau tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman,” katanya.
JCH Rohil ke Batam 27 April
Sebanyak 202 JCH Rokan Hilir (Rohil) akan diberangkatkan pada 26 April 2026 menuju Dumai. “Persiapan awal berupa pengumpulan koper jemaah dimulai pada 23 April. Selanjutnya koper dikirim duluan ke Dumai. JCH akan diberangkatkan ke Dumai pada 2026 April melalui rayon yang sudah ditetapkan,” kata Asisten I Setdakab Rohil, Rahmatul Zamri SSos MSi, Kamis (9/4).
Setelah menginap satu malam, jamaah diberangkatkan ke Batam pada 27 April, pagi. “Pemberangkatan 202 JCH dibagi dalam tiga rayon,” kata Kabag Kesra Setdakab Rohil, Syahrul. Syahrul merincikan Rayon I terdiri dari JCH asal Kecamatan Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan, Pasir Limau Kapas, Kubu, dan Kubu Babussalam. Disediakan dua bus besar dan bus medium untuk penjemputan.
Rayon II terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Bangko Pusako, Rimba Melintang disediakan satu bus besar. Rayon III terdiri dari Kecamatan Bagan Sinembah, Simpang Kanan dan Pujud disediakan satu bus besar dan satu bus medium.
Syahrul menerangkan bentuk dukungan Pemkab Rohil adalah dengan memfasilitasi seluruh akomodasi dan konsumsi selama perjalanan darat ke Dumai dan perjalanan laut menuju Embarkasi Batam. Sementara adanya sejumlah JCH yang berencana untuk berangkat secara mandiri ke Batam dengan naik pesawat, Kakan Kemenhaj Rohil M Syafri Johan menyarankan sebaiknya berangkat bersama-sama dengan rombongan yang sudah dipersiapkan atau difasilitasi.
Pekan Depan, 256 JCH Inhu Ikuti Manasik
Sebanyak 256 JCH Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tergabung dalam dua kelompok terbang (Kloter), 13 orang tergabung di kloter 10 dan 43 orang tergabung di kloter 11. Sesuai agenda, mereka akan mengikuti manasik pada Selasa (14/4) pekan mendatang. Manasik kali ini merupakan tingkat kabupaten, sebagai tindak lanjut pelaksanaan manasik di tingkat kecamatan.
Demikian disampaikan Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Inhu, H Abdul Razak SAg MPdI. “Alhamdulillah, jadwal penetapan manasik tingkat akhir sudah disepakati,” ujar Abdul Razak, Kamis (9/4).
Pelaksanaan manasik tingkat kabupaten, dipusatkan di Masjid Nurul Amal Kompleks Kantor Bupati Inhu di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pematang Reba. “Sesuai rencana, pelaksanaan manasik tersebut akan dihadiri oleh Bupati,” ungkapnya.
Satgas Pencegahan Haji Ilegal
Sementara itu, Kemenhaj menggandeng Polri membentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Satgas tersebut berperan dalam penanganan segala bentuk kejahatan penipuan haji dan umrah.
Pembentukan satgas ini diumumkan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Jakarta kemarin (9/4). Dahnil mengatakan, salah satu potensi penipuan menggunakan modus visa haji furoda.
Dia menegaskan, sampai saat ini belum ada pengumuman adanya visa haji furoda oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi, masyarakat diimbau tidak tertipu promosi haji furoda yang salah satu keunggulannya tidak perlu antre. “Ada potensi moral hazard dari haji furoda,” katanya.
Di antaranya paket haji furoda dijual dengan harga yang fantastis hingga miliaran rupiah. Harga mahal tersebut ditengarai permainan segelintir orang saja. Beberapa kali pula terjadi, jemaah sudah membayar mahal dan tiba di Saudi, tetapi tidak bisa masuk Kota Makkah saat musim haji. Sebab, mereka memakai visa nonhaji.
Baca Juga: 79 Rumah Warga di Pulau Kijang Terbakar
Dedi menambahkan, satgas tersebut bertugas mulai dari pencegahan sampai penindakan. Upaya pencegahan dilakukan bersama personel Kemenhaj di daerah. “Langsung menyampaikan ke masyarakat, hati-hati membeli paket haji maupun umrah,” katanya.
Tim satgas juga akan bekerja di bandara, khususnya bandara yang melayani penerbangan menuju Saudi, baik langsung maupun transit. Dengan deteksi dini, bisa dilakukan upaya pencegahan jika ada jemaah yang ternyata tidak memiliki visa haji resmi.
Dedi menambahkan, kasus penipuan umrah signifikan. Sepanjang tahun ini saja, ada seribu lebih calon jemaah umrah yang tidak jadi berangkat padahal sudah di bandara.
Titik paling banyak ada di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah 719 calon jemaah umrah yang menjadi korban penipuan umrah. Disusul di Bandara Juanda dengan jumlah 187 orang. Total kerugian dari kasus penipuan umrah lebih dari Rp92 miliar.(ilo/kas/fad/wan/ttg/jpg)
Editor : Arif Oktafian