PALEMBANG (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam setahun masa kepemimpinannya, berbagai penghargaan dari pemerintah pusat berhasil diraih. Terbaru, ia menerima penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menanggulangi kemiskinan dan menekan angka stunting atau tengkes.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, Forum Akselerator Negeri yang digelar di Palembang, Sabtu (25/4). Kegiatan ini diikuti ratusan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program strategis yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan dan stunting.
Dalam kesempatan tersebut, Wako Agung Nugroho menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat. Ia menyebutkan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama yang terus didorong secara berkelanjutan.
Baca Juga: Pekanbaru Mulai Terapkan Pengelolaan Sampah Modern, Open Dumping Ditargetkan Berakhir
“Salah satu upaya yang kami lakukan adalah melalui program zero stunting. Program ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan tidak ada lagi kasus stunting di Pekanbaru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun lalu Pemko Pekanbaru mengerahkan seluruh kader posyandu yang tersebar di setiap kelurahan. Para kader berperan aktif melakukan pemantauan tumbuh kembang anak, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat, serta melakukan pendampingan terhadap keluarga berisiko.
Langkah tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Selain itu, intervensi langsung di tingkat masyarakat juga mampu mempercepat penanganan kasus yang ditemukan.
Tak hanya fokus pada stunting, Pemko Pekanbaru juga menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses layanan dasar. Pemerintah memastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Atas capaian tersebut, selain penghargaan, Agung Nugroho juga menerima insentif fiskal dari Kemendagri sebesar Rp2 miliar. Dana ini rencananya digunakan untuk memperkuat dan melanjutkan program zero stunting di Pekanbaru. “Dana ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung keberlanjutan program zero stunting agar hasil yang telah dicapai bisa terus ditingkatkan,” katanya.
Ia menambahkan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Pekanbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Capaian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal menuju pemerataan kesejahteraan,” tegasnya.
Wako Agung Nugroho memang telah menetapkan target ambisius bagi Pekanbaru untuk mencapai status zero stunting. Target tersebut didukung capaian sepanjang 2025, di mana Pemko Pekanbaru berhasil menangani lebih dari 3.000 kasus stunting melalui intervensi gizi terintegrasi. “Ini adalah misi kemanusiaan untuk menyiapkan generasi masa depan yang tangguh,” ujarnya.
Baca Juga: Pertanyakan soal Pengawasan Keamanan Pangan MBG
Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dengan skema “Bapak Asuh”. Melalui program ini, perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru diajak berkontribusi langsung dalam pembiayaan asupan gizi anak-anak stunting di sekitar wilayah operasionalnya. Pendataan dilakukan secara detail by name by address oleh Dinas Kesehatan bersama camat, lurah, RT/RW, dan kader posyandu.
Secara teknis, biaya intervensi satu anak stunting mencapai Rp1.200.000 per bulan dengan masa pendampingan intensif selama tiga bulan. Dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada orang tua, melainkan dikelola kader posyandu yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada anak penerima manfaat.
Pola ini dinilai efektif untuk memastikan bantuan benar-benar dikonsumsi oleh anak serta mencegah penyalahgunaan dana. Agung berharap model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ini dapat menjadi percontohan nasional dalam penanganan stunting secara swadaya.
Baca Juga: Harapkan Muktamar Ke-35 Tak Hasilkan Pimpinan Koruptor
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bertujuan mendorong persaingan positif antardaerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. “Saya mengapresiasi kepala daerah yang menerima penghargaan. Jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator kinerja, seperti pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan pembangunan.
Menurut Tito, kinerja pemerintah daerah sangat menentukan capaian pembangunan nasional. “Kinerja nasional adalah gabungan dari kinerja di tingkat pusat dan seluruh pemerintahan daerah. Satu saja daerah yang kinerjanya anjlok, bisa memengaruhi kinerja nasional,” tegasnya.(ali)
Editor : Arif Oktafian