JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejak dilantik pada Februari 2025 hingga Juli 2026, sudah ada 17 kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui sudah kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan publik.
“Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata,” ujar Bima saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).
Sorotan tidak hanya tertuju pada kepala daerah tingkat provinsi, namun juga di level kabupaten/kota. Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan, jumlah kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang tersandung perkara korupsi jauh lebih banyak ketimbang kepala daerah tingkat provinsi.
“Mari sama-sama berikhtiar untuk menghentikan angka-angka ini agar tidak terus bertambah. Kami percaya semuanya harus punya komitmen dari hulu sampai hilir,” lanjut Bima.
Baca Juga: Status Eks Jampidsus Kembali Tersangka
Melihat kondisi ini, Kemendagri kini tengah menyusun formulasi remunerasi (uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan, red) kepala daerah sebagai salah satu upaya menekan praktik korupsi. Beberapa opsi sudah mulai mengemuka. Mulai dari peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah (BUMD).
“Banyak opsi, tapi kami percaya remunerasi bukan satu-satunya. Karena banyak juga daerah subur, kepala daerah kaya, tapi masih terjerat (korupsi) juga,” ucapnya. Bima menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas mulai dari pencegahan hingga penindakan.
Ia memastikan Kemendagri membuka ruang komunikasi bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam upaya memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Gaji Kepala Daerah TakSebanding Biaya Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, besaran gaji yang diterima kepala daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang berpotensi mendorong praktik korupsi.
Tito menyebut, gaji kepala daerah hanya berkisar Rp6 juta per bulan. Meski terdapat berbagai tunjangan, nilainya masih jauh dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan hingga kampanye.
Baca Juga: Rantai Distribusi Jadi Penentu Ketahanan Pangan
“Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD,” kata Tito dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Tito menjelaskan, biaya untuk memenangkan pilkada yang sudah menjadi pengetahuan umum tidak murah. Selain kebutuhan kampanye, para calon kepala daerah juga harus menyiapkan berbagai kebutuhan resmi, termasuk tim sukses yang memerlukan anggaran besar.
“Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi,” tegasnya.
Menurut Tito, ketimpangan antara biaya politik yang tinggi dengan pendapatan resmi kepala daerah menjadi salah satu penyebab munculnya upaya mencari pemasukan tambahan setelah menjabat. “Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang,” ungkapnya.
Baca Juga: 35 Ribu Kopdes Merah Putih Ditargetkan Selesai Agustus
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa praktik korupsi tidak semata-mata dipengaruhi oleh persoalan sistem. Faktor pribadi juga berperan, terutama ketika seseorang tetap ingin memperoleh keuntungan lebih meski telah memiliki penghasilan yang cukup.
Ia juga menyoroti latar belakang kepala daerah yang beragam. Menurutnya, tidak semua kepala daerah memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola pemerintahan dan administrasi, sehingga kerap bergantung pada jajaran birokrasi seperti sekretaris daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda,” ujarnya.(das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian