JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk profesi guru dibuka tahun ini. Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah formasi yang akan dibuka.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, seleksi CPNS guru tahun ini dibuka untuk umum. Tak ada kriteria khusus atau kuota khusus bagi para guru yang belum diangkat.
“Kalau rekrut baru kan PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu kan ada syarat undang-undang toh. Umur, apa, itu semua ada syarat,” katanya saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (21/7).
Saat ini, kata dia, pemerintah masih menghitung jumlah formasi yang akan dibuka. Karena itu, belum dapat dipastikan kapan pendaftaran seleksi CPNS guru dibuka.
Keterkaitan dengan SNT
Disinggung soal kaitan antara seleksi CPNS guru dengan pemenuhan guru untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Nunuk mengaku, seleksi ini tidak sepenuhnya digunakan untuk itu. Seleksi CPNS tahun ini memang untuk memenuhi kebutuhan guru PNS secara umum.
Meski demikian, dia membenarkan bahwa pemenuhan guru untuk SNT nantinya berasal dari PNS guru. Karena itu, dalam aturan seleksi guru SNT tidak ada ketentuan bahwa peserta harus terdaftar dalam Dapodik.
Syaratnya, lanjut Nunuk, hanya berpendidikan minimal S1 (diutamakan S2/S3); menguasai bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya, yang dibuktikan dengan hasil tes bahasa, seperti TOEFL; diutamakan pernah memiliki sertifikat pelatihan atau workshop terkait pendidikan; serta memiliki kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran, komunikasi, kreatif, dan manajemen kelas.
SNT SMP-SMA di 17 Lokasi
Diketahui, Kemendikdasmen resmi menyelenggarakan program SNT pada tahun ajaran baru ini di 17 titik. Selain itu, 20 titik lagi, termasuk di Pekanbaru, dalam tahap pembangunan.
17 SNT beroperasi tahun ini berada di Bogor, Cianjur, Gowa, Bone Bolango, Tidore Kepulauan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Banyumas, Jepara, Subulussalam, Tarakan, Donggala, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara, Kupang, Buton Tengah, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur.
Baca Juga: Presiden Singgung Ramalan Indonesia Kolaps
Sementara itu, 20 lokasi yang memasuki tahap pembangunan pada 2026 meliputi Pekanbaru, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Cilacap, Malang, Purbalingga, Dharmasraya, Pasaman Barat, Tulang Bawang, Sumba Tengah, Mappi, Pandeglang, Tasikmalaya, Sambas, Sigi, Bangka Tengah, dan Karo.
SNT akan mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA mulai dari bangunan, layanan pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, hingga penjaminan mutu.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, penyelenggaraan SNT ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 20/2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu.
Baca Juga: Vietnam Garap Motor Listrik Indonesia
Terlebih, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (dapodik) per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025, baru 263 dari 7.288 kecamatan yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik.
Artinya, baru sekitar empat persen SMP dan SMA terakreditasi A, serta nilai literasi dan numerasi di atas 75. ”Sebarannya juga masih terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujarnya, Senin (20/7) lalu.
Menurut Mu’ti, data tersebut bukan untuk memberi label negatif kepada sekolah, guru, atau daerah. Namun, sebagai pengingat jika ternyata kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan bermutu masih belum sama.
SNT akan menggunakan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Sport). Kurikulum itu diperkaya dengan bahasa asing, teknologi digital, wawasan global, budaya, kearifan lokal, dan potensi daerah.
Mu’ti memastikan, SNT tidak akan tumbuh sendiri. Sekolah tersebut diminta menjadi mitra bagi sekolah-sekolah di sekitarnya melalui laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar bersama, pengimbasan praktik baik, hingga peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
”Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Tapi juga dari semakin berkembangnya guru, meningkatnya kolaborasi antarsekolah, dan tumbuhnya mutu pendidikan di wilayah tersebut,” paparnya.
Pada tahun 2026, Kemendikdasmen telah menyiapkan rencana pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 titik direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027, sembari pembangunan permanen berjalan.
Sementara sisanya, memasuki tahapan pembangunan pada 2026 dan akan membuka penerimaan murid baru di 2027. Targetnya, SNT akan dibangun di 500 kabupaten/kota pada 2029.
Mu’ti menambahkan, SNT akan berjalan beriringan dengan sekolah lain. Misalnya, jika SMA Unggul Garuda hanya untuk tingkat SMA dan berasrama, SNT meliputi tingkat SMP dan SMA dan tidak berasrama.
Kemudian, jika Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan berasrama, SNT diperuntukkan bagi semua kalangan, tidak berasrama, dan seleksinya berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik.
”Masing-masing program menjawab kebutuhan dan kelompok sasaran yang berbeda, tetapi semuanya bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu pendidikan bermutu untuk semua,” terangnya.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G) sekaligus Anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) Satriwan Salim menilai, SNT merupakan hal positif sebagai salah satu strategi pendistribusian mutu sekolah di Indonesia.
Sebab hingga saat ini, sekolah bermutu masih relatif terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum merata di daerah, khususnya 3T. ”Kalau yang dimaksudkan Kemendikdasmen ini untuk peningkatan mutu, pemerataan mutu, tentu sangat baik,” ujarnya.
Namun, dia memberi catatan khusus agar nantinya SNT bisa menjadi episentrum sekolah lain dan laboratorium bagi guru-guru sekitarnya untuk belajar bersama. Sehingga, SNT tidak boleh berdiri sendiri. ”SNT juga harusnya bisa menampung anak-anak putus sekolah yang memang berprestasi,” paparnya.
Berbeda dengan Satriwan, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji justru menyebut kebijakan ini melanggar pasal 31 ayat 3 UUD 1945. Sebab, pemerintah justru bersiap membuat kastanisasi pendidikan. ”Padahal pendidikan itu harus berprinsip equality, equity, inclusivity, dan quality,” katanya.
Selain itu, kata Indra, saat ini yang mendesak adalah memenuhi keputusan MK untuk menggratiskan sekolah swasta. Termasuk, merevitalisasi total sekolah-sekolah yang sudah ada.
Dia pun turut menyoroti kebiasaan pemerintah saat ini yang hobi membangun sekolah rintisan baru, mulai Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga SNT. Menurutnya, hal itu hanya membangun menara baru agar terlihat jejak karya dibanding memperbaiki yang lama.(mia/ttq/aph/das)
Laporan JPG, Jakarta
Editor : Arif Oktafian