JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap ada 950 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah diduga tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi atau Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Ratusan dapur ini pun terancam ditutup permanen.
Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, BGN telah resmi menutup secara permanen 883 SPPG atau dapur MBG bermasalah di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyisiran terhadap ratusan dapur tersebut.
“Akan kami umumkan di kemudian hari, berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan kesehatan dan nyawa dari penerima manfaat kita,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (7/8).
Ia menegaskan, SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan syarat mutlak agar dapur dapat tetap beroperasi. BGN memberikan kesempatan terakhir hingga 10 Agustus 2026 kepada dapur yang telah lama beroperasi tetapi belum melengkapi SLHS. “Maka kami berikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLHS,” tegas dia.
Meski begitu, Mas Dar, sapaan akrabnya, mengakui terdapat kendala di sejumlah daerah karena kapasitas dinas kesehatan berbeda-beda dalam memproses permohonan sertifikasi. Bahkan, BGN menerima laporan adanya mitra yang merasa proses pengurusan diperlambat.
“Ada yang merasa dipersulit, diperlambat, ada yang merasa dipingpong. Nah silakan ini menjadi bagian dari silakan mengadu kepada kami, berkirim surat kepada kami,” ungkapnya.
Baca Juga: Diduga Aniaya Relawan Dapur MBG, Dua Pria Diamankan Polsek Pinggir Bengkalis
Menurut Mas Dar, BGN tetap akan mengecek satu per satu penyebab keterlambatan penerbitan SLHS sebelum mengambil keputusan akhir. Namun, ia memastikan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi tidak akan diizinkan kembali beroperasi. “Yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen,” ujarnya.
BGN mulai menyesuaikan sasaran penerima MBG. Salah satunya dengan menghentikan MBG di sejumlah sekolah swasta elite yang dinilai tak lagi memerlukan bantuan. Anggaran pun bisa dialihkan ke wilayah dengan angka stunting tinggi dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sudaryono mengatakan, saat ini proses refocusing penerima manfaat MBG masih berlangsung. Karena itu, jumlah pasti penerima MBG setelah penyesuaian belum dapat diumumkan sampai seluruh proosesnya selesai.
“Kami sedang sisir, misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite misalnya, itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah,” katanya.
Menurut dia, sejumlah sekolah swasta telah menyampaikan tidak lagi memerlukan program MBG. Meski demikian, BGN masih memfinalisasi data sebelum mengumumkan jumlah penerima manfaat terbaru.
“Angka data pastinya (penerima manfaat) sudah ada, dinamis, tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya, nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan,” ujarnya.
Mas Dar, sapaan akrabnya menegaskan bahwa anggaran yang tersedia akan diprioritaskan untuk memperluas layanan MBG di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah 3T.
Dalam tahap awal, BGN akan mengaktifkan lebih dari 100 dapur baru yang tersebar di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara. “In sya Allah nanti kita fokus ke sana. Yang jalan biar jalan sambil kita nambahi daerah-daerah yang memang membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga memastikan penyesuaian sasaran penerima tidak akan mengubah prinsip dasar program MBG. Menurut dia, program tersebut tetap ditujukan bagi seluruh kelompok yang berhak menerima, kecuali mereka yang secara sukarela memilih tidak ikut. “Intinya adalah begini ini demokratisasi ini adalah demokratisasi gizi, intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau,” ujar Sudaryono.(jpg)
Editor : Bayu Saputra