Demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa dan buruh serta partisipan partai politik secara besar-besaran di seluruh Indonesia telah menguatkan pilihan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak sepakat dengan Partai Demokrat —Partai Penguasa— untuk menyetujui kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April 2012 lalu.
Bagi para demonstran yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat miskin, tentu sebuah makna besar, bahwa mereka mampu meyakinkan pemerintah untuk tidak melaksanakan rencana itu.
Bagi partai politik yang bersikap oposisi, tentu ini juga sebuah prestasi yang mereka raih dalam percaturan politik nasional. Sehingga indikasi yang disinyalir para pakar politik bahwa reaksi PDIP dan Golkar yang intinya ikut menolak menyetujui kenaikan harga BBM ini sangat erat kaitannya dengan pencitraan partai politik menjelang pemilihan presiden tahun 2014 mendatang.
Lalu, bagi partai penguasa, ini adalah sikap yang sangat akomodarif, yaitu memahami dan mengerti dengan aspirasi dan tutuntan masyarakat. Kondisi ini, boleh dikatakan sebagai ‘’win-win solution’’ pemerintah, partai politik dan rakyat.
Lalu apa selanjutnya? Harus disadari bahwa keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM hanyalah sementara. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengungkapkan di depan rakyat, bahwa dalam enam bulan ke depan harga BBM dipastikan tidak akan naik.
Pertanyaannya, apakah enam bulan berjalan peristiwa yang telah menguras energi dan biaya itu akan terulang lagi? Masih tanda tanya besar.
Yang jelas, polemik BBM ini dipastikan berlajut pada pembahasan pasar 7 ayat 6 huruf a APBN-P 2012 itu. Pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra, pasal ini melanggar pasal 33 UUD 45. ‘’Sudah saya telaah dan menabrak UUD,’’ ujarnya.
Pelanggaran yang dimaksud Yusril adalah, pasal itu bertentangan dengan keputusan MK terhadap pasal 28 UU Migas. Putusan MK menjelaskan kalau harga BBM tak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Yusril menganggap kalau keberadaan pasal baru itu berarti menyerahkan harga BBM APBN-P Berpotensi Digagalkan MK ke mekanisme pasar.
Hasil keputusan Sidang Paripurna DPR-RI tentang APBN-P 2012 itu, menyisyarakatkan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan harga BBM bukan berlandaskan pada UUD, yang sangat jelas mewajibkan pemerintah memperhatikan dan berbasis masyarakat. Apakah ini bisa disebut beriindikasikan bersifat politis?
Yang jelas, kita sangat berharap fokus pemerintah dan partai politik tidak hanya pada konstitusi atau tidak kebijakan APBN-P itu, tapi bagaimana semua me-recovery kerusakan semua sisi akibat luapan aspirasi masyarakat yang menentang. Jangan sampai menjalani hidup di negeri ini enam bulan ke depan, semuanya menjadi semakin sulit.***
Editor : Rindra Yasin