Gonjang-ganjing kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi polemik. Sebab, keputusan DPR RI yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan apakah BBM akan dinaikkan atau tidak dinaikkan, terkait pasal 7 ayat 6 huruf a UU APBN-P 2012, ternyata masih menyisakan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ini terjadi karena Yusril Ihza Mahendra secara resmi memasukkan gugatan uji materil pasal 7 ayat 6 huruf a UU APBN-P 2012 yang dinilainya bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan pasal 33 UUD 1945.
Dia juga mengajukan pengujian secara formil pasal 7 ayat 6 huruf a terhadap UU Nomor 12 tahun 2011, tentang perubahan terhadap UU APBN 2011.
Dengan adanya gugatan Yusril ditambah gugatan sebelumnya dengan obyek yang sama dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR), otomatis pemerintah belum akan mengambil keputusan final, apakah menaikkan atau tidak menaikkan BBM. Yeng jelas, meski opsi menaikkan BBM masih berpolemik, di berbagai belahan bumi Indonesia, masih terjadi aksi penolakan kenaikan harga BBM.
Apakah pemerintah akan tetap bersikap seperti semula atau menaikkan harga BBM, jawabannya, tentulah pemerintah yang paling mengetahui kondisi obyektif yang akan dilakukan.
Yang jelas, DPR RI secara mayoritas sudah mengambil sikap tentang BBM dan bola itu dikembalikan kepada pemerintah. Kondisi ini menjadikan pemerintah harus lebih piawai bersikap dan mengambil keputusan.
Jika keputusan pemerintah tidak tepat, otomatis rakyat Indonesia melalui mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, di khawatirkan akan kembali beraksi.
Jika ini terjadi, maka popularitas kepemimpinan bangsa di republik ini, akan merosot, meski kemerosotan itu tidak memberikan jaminan, popularitasnya tercoreng.
Yang pasti, DPR sudah di posisi aman sedangkan pemimpin bangsa ini, lagi-lagi dihadapan dengan persoalan kebangsaan dan kerakyatan.
Siapa yang bakal diuntungkan jika keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat penolakan yang luar biasa dari rakyat Indonesia.
Untuk mengetahui masalah ini, tentulah masih memerlukan waktu yang rerlatif panjang, karena secara formil masalah ini, masih memiliki tahapan, yaitu diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan diuji secara publik.
Sebagai warga negara yang baik, tentulah sesuatu yang dianggap baik untuk bangsa ini harus didukung dengan baik dan problem yang dianggap tidak baik harus dituntaskan dan dicarikan solusinya. Yang jelas akhir dari sebuah perjalanan panjang, merupakan babak baru bagi perjalanan berikutnya.***
Editor : Rindra Yasin