Korupsi dan Wajah Demokrasi Indonesia

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 5 April 2012 | 08:38 WIB
Indonesia kontemporer dewasa ini merupakan sebuah ruang yang terpenjara dalam rangkaian pidato dan jargon kekuasaan yang menyilaukan publik sehingga mematikan alur kesadaran akan ketidak-berdayaan penguasa mengurus kebutuhan rakyat. Kekerasan multiwajah membajak para pelaku, kultur, dan struktur politik. Peradaban politik terjungkir-balikkan akibat dominasi wacana dan ideologi kelompok dan golongan yang marak berkembang dalam ruang kekuasaan.
Politik Semu

Reproduksi pengalaman kolektif menjadi prasyarat mutlak untuk menemukan pada titik mana bangsa ini sedang mengekspresikan esensi pemihakan dan keteguhan pendirian politik. Merebaknya neokolonialisme yang mewujud dalam korupsi masif, kekerasan politik, dan ekonomi yang menerjang perasaan keadilan seharusnya dapat mendobrak kesadaran yang sedang menjauh dari semua keprihatinan yang bersentuhan dengan isu-isu kerakyatan.

Sementara itu, politik dan kekuasaan tidak pernah memiliki deskripsi tuntas atas persoalan kemelaratan di Indonesia. Sekian sering masyarakat sekadar menjadi arena uji coba kebijakan publik yang tidak memiliki signifikansi praktis terhadap perbaikan kualitas kehidupan mereka.

Dewasa ini, kemiskinan bukan sekadar kejadian sporadis dan episodik dengan penjelasan kasuistis yang tidak memadai sama sekali. Kemiskinan memiliki akar struktural dan kultural yang tidak begitu gampang dibabat dengan politik pembangunan setengah hati. Pada konteks ini, tentu sangat tidak mengherankan jika menyaksikan sejumlah petinggi partai politik berebutan meletakkan isu kemiskinan di bibir jargon politik mereka.

Bahkan, mereka tidak segan-segan menggandeng orang-orang miskin untuk berjalan beriringan bersama mereka dalam janji kosong membangun kembali kebesaran bangsa ini. Mereka melupakan persoalan raksasa bahwa kemiskinan memiliki struktur yang berkaitan dengan perhitungan politik dan kekuasaan. Kemiskinan berdekatan dengan strukturisasi mentalitas koruptif yang sedemikian kuat membajak politik kita. Rakyat tidak pernah diangkat pada taraf kehidupan yang lebih baik, malahan sebaliknya terus terpuruk pada kemiskinan.

Perlawanan publik
Indonesia memerlukan publik yang sehat dan kuat untuk menyokong proses-proses politik demokratis. Politik menjadi penyakit kronis manakala rakyat kehilangan kesadaran kritis pada level kebijakan publik. Lebih parah lagi rakyat hanya menjadi semacam taruhan politik untuk meraih kekuasaan.

Publik yang sehat akan mendorong proses perubahan ke arah yang lebih baik. Publik yang tetap ingat akan tanggung jawab sosial politik merenovasi Indonesia tanpa lelah, tanpa henti, dan penuh dedikasi. Publik Indonesia harus mampu merumuskan perlawanan politik signifikan terhadap arus elitisisme politik yang kian mengental dan membekukan keadaban politik.

Perlawanan ini niscaya mengerucut pada konsolidasi politik kerakyatan dengan aksentuasi yang jelas pada kebutuhan asasi publik. Hanya itu yang dapat menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan yang lebih mengerikan. Sekarang ini sirkulasi kemakmuran hanya ada pada lingkaran elite semata. Pemiskinan rakyat merupakan akibat terdekat korupsi. Para koruptor yang datang dari komunitas elite politik melakukan kekerasan sosial yang menghancurkan rakyat.

Para koruptor menelikung proses sosial, politik, dan ekonomi sembari mencampakkan rakyat pada medan kemelaratan. Rakyat semakin tersekap dalam penjara kemiskinan, keterbelakangan, dan kelaparan. Sebagian terbesar uang rakyat mengalir kembali ke pusat kekuasaan politik dan ekonomi.

Perubahan sosial politik dua dekade pascatumbangnya rezim Orde Baru ternyata belum banyak memberikan kepastian dan garansi masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Yang ada sebatas bagaimana kekuatan-kekuatan politik memainkan taktik mereka dengan segepok ambisi masif mengeruk sumber daya sosial ekonomi demi proses penancapan dominasi kekuasaan.

Pemaknaan atas nasib bangsa ini menjadi pijakan paling tepat dalam kerangka merumuskan kembali arah proses demokratisasi politik di kekinian. Reformasi politik belum banyak menyentuh substansi persoalan yang sedang mendikte bangsa ini. Kita ingin mengerjakan semua hal tanpa sistematisasi yang jelas selain impian politik dan romantika kekuasaan yang lebih sering menipu publik.

Tambal sulam ke-Indonesiaan kita setelah semakin terkuras bahkan hingga di titik kerentaannya sekarang ini terasa secara terus-menerus mengalienasikan rakyat yang tidak berdaya.

Negara belum secara serius memikirkan nasib komunitas marginal yang terus bertahan hidup di tengah ketiadaan jaminan sosial yang memadai.

Ketahanan sosial ini malahan dijadikan komoditas politik kekuasaan untuk membanggakan diri mereka sendiri betapa rakyat masih memiliki kekuatan di tengah kepungan kemelaratan.

Maka, pertanyaan paling mendasar adalah apa esensi krusial ranah demokrasi yang sedang kita geluti saat ini. Rupanya kita tidak perlu lagi merencanakan target-target mewah. Pekerjaan pertama adalah menghormati rakyat yang mengalami objektivikasi sosial, politik, dan ekonomi pada setiap parade pergantian rezim kekuasaan.

Rakyat niscaya mendapatkan perlakuan beradab secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia yang semakin beradab terutama yang bersentuhan dengan penghormatan atas hak-hak sipil, ekonomi, dan politik masyarakat pinggiran. ***


Endrizal
Dosen STISIP Persada Bunda Pekanbaru dan Direktur Institute of Social Empowerment and Development (ISED) Pekanbaru Editor : Rindra Yasin